Opini post authorBob 04 Mei 2021 60

Apa itu Indeks Pembangunan Gender?

Photo of Apa itu Indeks Pembangunan Gender? Gita Wahyuntari Listyandika, SST, Fungsional Statistisi Ahli Pertama, BPS Provinsi Kalbar

SELAMA ini, isu-isu terkait gender menjadi perhatian masyarakat terutama apabila berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan.

Padahal sejatinya, kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan.

Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan.

Selama ini, terlihat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Laki-laki cenderung berperan dalam kegiatan yang bersifat publik (dilakukan di luar rumah dan bertujuan untuk memperoleh pendapatan).

Sedangkan perempuan lebih banyak berperan dalam kegiatan yang bersifat domestik (dilakukan di dalam rumah dan tidak bertujuan untuk memperoleh pendapatan).

Terlepas dari kodrat seorang perempuan untuk mengurus rumah tangga dan laki-laki untuk mencari nafkah, banyak pandangan mengenai perempuan yang hanya berperan sebagai pendamping hidup, lemah, memakai perasaan dalam pengambilan keputusan, dsb.

Pandangan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan perempuan baik dari segi ekonomi, jabatan, partisipasi politik, dll.

Pemerintah telah mengupayakan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah terkait gender, diantaranya dengan mengadopsi berbagai kebijakan yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dll.

Meskipun demikian, permasalahan gender tidak serta merta hilang. Sampai saat ini masih banyak ditemukan perempuan menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, objek perdagangan manusia, dsb.

Untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah membuahkan hasil, maka perlu sebuah alat ukur salah satunya yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG).

IPG merupakan salah satu indeks yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender.

IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki.
Oleh karena itu, IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Pada bulan Februari 2021, BPS Provinsi Kalimantan Barat telah merilis angka IPG Kalimantan Barat tahun 2020, yaitu sebesar 86,87.

Artinya capaian pembangunan perempuan di Kalimantan Barat pada tahun 2020 masih berada di bawah laki-laki. Meskipun demikian, perkembangan IPG di Kalimantan Barat sejak tahun 2018 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2018, IPG Kalimantan Barat sebesar 86,74, 2019 sebesar 86,81, dan 2020 sebesar 86,87.

IPM yang menjadi pembentuk IPG merupakan suatu indeks yang mecakup tiga dimensi capaian dasar manusia, yaitu (1) dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH).

(2) dimensi pengetahuan yang diukur menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), (3) dan dimensi standar hidup layak yang diukur menggunakan pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan.

Jika dilihat dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, usia perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu 72,67 tahun untuk perempuan dan 68,80 tahun untuk laki-laki.

Secara teori, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor biologis dan gaya hidup.

Secara biologis, wanita lebih mampu bertahan hidup pada masa tahun pertama kehidupan dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan memiliki hormon estrogen sebagai salah satu pelindung alami.

Dilihat dari gaya hidup, laki-laki lebih banyak melakukan aktivitas sehari-hari termasuk bekerja yang memiliki tingkat resiko lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Dari dimensi pengetahuan, perempuan di Kalimantan Barat telah mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Meskipun rata-rata lama sekolah laki-laki (sebesar 7,88 tahun) lebih tinggi dibanding perempuan (sebesar 6,84 tahun), namun harapan lama sekolah antara laki-laki dan perempuan menunjukkan angka yang hampir sama pada tahun 2020 (laki-laki sebesar 12,57 tahun dan perempuan sebesar 12,89 tahun).

Kemudian dimensi standar hidup layak diukur melalui indikator pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan, laki-laki sebesar 13,31 juta sedangkan perempuan hanya setengah dari laki-laki, yaitu sebesar 6,13 juta.

Pengeluaran perkapita pertahun perempuan hanya setengah dari laki-laki. Artinya, kemampuan laki-laki dalam membelanjakan uang dalam bentuk barang maupun jasa lebih besar dua kali lipat dibandingkan perempuan.

Kemampuan seseorang untuk membelanjakan uang sangat dipengaruhi oleh apakah orang tersebut memiliki pekerjaan.

Karena dengan bekerja, seseorang memiliki sumber pendapatan yang bisa dibelanjakan.

Hal tersebut bisa dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020, rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) perempuan adalah sebesar 53,86 persen, sedangkan laki-laki sebesar 83,35 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa hanya separuh perempuan usia kerja yang memilih untuk bekerja, sedangkan sisanya memilih untuk tidak bekerja.

Sehingga menjadi wajar mengapa pengeluaran perkapita laki-laki lebih besar dua kali lipat dibandingkan perempuan.

Dari ketiga dimensi pembentuk IPG, terlihat bahwa yang masih perlu menjadi sorotan yaitu pada dimensi standar hidup layak.

Peningkatan pendapatan perempuan menjadi salah satu cara untuk dapat meningkatkan pengeluaran perkapita perempuan.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan TPAK perempuan. Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mengedukasi perempuan tentang keuntungan jika perempuan bisa bekerja dan memperoleh pendapatan diluar menjadi ibu rumah tangga.

Selain itu, pemerintah bisa membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi perempuan di berbagai sektor pekerjaan, agar perempuan semakin termotivasi untuk bekerja.

Kemudian usaha/perusahaan dapat menentukan kebutuhan jumlah pekerja laki-laki dan perempuan yang lebih seimbang agar perempuan dapat memberikan peran serta yang sama seperti laki-laki. (*)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda