Opini post authorBob 06 Agustus 2020 153

Desa Mandiri Itu IPD Atau IDM?

Photo of Desa Mandiri Itu IPD Atau IDM? Penulis Dini RiantiStatistisi Pertama BPS Provinsi Kalimantan Barat

Penulis

Dini Rianti

Statistisi Pertama

BPS Provinsi Kalimantan Barat

Desa mandiri semakin sering digaungkan akhir-akhir ini. Ketika membahas tentang desa mandiri, tentu pembahasan tersebut tidak terlepas dari Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa membangun (IDM). Lantas apa sih IPD dan IDM tersebut? Yang seringkali juga membuat bingung adalah desa mandiri itu masuk dimana, IPD atau IDM?

IPD adalah indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi, variabel, dan indikator kuantitatif. Indeks ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan desa pada suatu waktu.

Pada IPD terdapat lima dimensi pengukuran yaitu dimensi ketersediaan pelayanan dasar, dimensi kondisi infrastruktur, dimensi aksesibilitas/transportasi, dimensi pelayanan umum, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan.

Dari kelima dimensi tersebut, kemudian dipecah menjadi 12 variabel dan dari masing-masing variable diturunkan lagi hingga menghasilkan42 indikator penghitungan.

Nilai IPD diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap indikator penyusun IPD. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap indikator yang sudah ditimbang/dikalikan dengan bobot masing masing Indikator.

Hasil penghitungan IPD membagi desa dalam tiga kategori yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal.Hasil penghitungan IPD memiliki range nilai 0 hingga 100.

Desa mandiri adalah desa yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan. Desa mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 75.

Sedangkan desa berkembang adalah desa yang sudah terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) namun secara pengelolaan belum menunjukkan keberlanjutan. Desa ini adalah desa yang memiliki nilai IPD lebih dari 50 namun kurang dari sama dengan 75.

Untuk desa yang belum terpenuhi SPM pada aspek kebutuhan sosial, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan, serta memiliki nilai IPD kurang dari sama dengan 50, maka akan digolongkan dalam desa tertinggal.

Hampir sama seperti IPD, IDM pun merupakan indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi, variabel, dan indikator kuantitatif.

IDM dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana yang tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 (RPJMN 2015–2019), yakni mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa pada tahun 2019.

Bedanya, pada IDM menggunakan tiga dimensi pengukuran yaitu dimensi ketahanan sosial, dimensi ketahanan ekonomi, dan dimensi ekologi. Dimensi dalam penghitungan IDM tersebut kemudian dibagi lagi dalam 22 variabel dan diturunkan kedalam 52 indikator penghitungan.

Hal lain yang membedakan IPD dan IDM terletak pada pengklasifikasian dan status desa. Jika pada IPD desa dibagi dalam tiga kategori (desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal), maka pada IDM desa diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.

Adapun suatu desa masuk kedalam desa mandiri jika memiliki nilai IDM lebih dari 0,815. Jika suatu desa memiliki nilai IDM lebih dari 0,707 namun kurang dari 0,815 maka desa tersebut tergolong desa maju.

Sementara itu, desa berkembang memiliki nilai IDM lebih dari 0,599 namun kurang dari 0,707. Untuk desa tertinggal memiliki nilai IDM lebih dari 0,491 namun kurang dari 0,599. Sedangkan desa sangat tertinggal memiliki nilai IDM kurang dari 0,491.

Klasifikasi dalam 5 status desa tersebut untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Sebagai contoh, status desa maju dan desa berkembang dimana situasi dan kondisi setiap desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Tentu menangani desa maju akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibanding dengan desa berkembang.

Untuk meningkatkan nilai kedua indeks tersebut dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, infrastruktur, dan SDMdi masing-masing desa yang menjadi indikator penilaian. Sinergitas dari berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan desa juga merupakan kunci keberhasilan menuju desa mandiri. (*)

 

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda