Opini post authorBob 12 Juli 2020 98

Mengurai Nasib Siswa dan Sekolah Swasta

Photo of Mengurai Nasib Siswa dan Sekolah Swasta Mengurai Nasib Siswa dan Sekolah Swasta

Oleh

Y Priyono Pasti

Alumnus USD Yogya

Kepala SMP/Guru SMA Asisi                                                                                                 

Pontianak-Kalimantan Barat

PENDAFTARAN Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pontianak sudah berakhir. Tahun ini, jumlah siswa yang mendaftar di jenjang SMP mencapai 6.513 siswa. Rinciannya, peserta jalur zonasi 4.929, jalur prestasi 986, jalur afirmasi 523, dan perpindahan orangtua 75 peserta.

Jumlah peserta yang mendaftar melampaui jumlah kuota atau daya tampung siswa di SMPN Kota Pontianak. Saat ini, daya tampung SMPN di Kota Pontianak ‘hanya’ 5.907 siswa. Itu berarti ada sekitar 606 siswa pendaftar SMP yang tak diterima di SMPN.  Bagaimana mengurai nasib siswa yang tak diterima di SMPN tersebut agar mereka tetap memperoleh hak pendidikannya? Adakah sekolah swasta menjadi solusi?

Penulis berpendapat, lulusan SD yang tak tertampung di SMPN tersebut mestinya ‘disalurkan’ ke sekolah-sekolah swasta (SMP Swasta). Selain menyelamatkan dan memberikan kesempatan para lulusan yang tak tertampung di sekolah negeri tetap mendapatkan haknya memperoleh pendidikan, juga untuk menguatkan daur hidup sekolah swasta. Bukankah sekolah swasta adalah mitra strategis sekolah negeri untuk mencerdaskan anak bangsa dan membangun peradaban di negeri ini?

Terkait sebagian besar sekolah swasta itu berbayar, untuk membantu siswa yang (maaf) kurang mampu, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan subsidi uang sekolah sehingga biaya pendidikannya lebih murah dan terjangkau masyarakat.

Mengingat strategisnya peran sekolah swasta itu, pemerintah Inggris misalnya, meskipun membangun sekolah negeri, sekolah swasta yang berciri khas tetap dipertahankan. Dana pendidikan termasuk gaji guru tidak dibedakan. Gejala ini juga terjadi di Malaysia dan Barat.  Di Malaysia,  untuk sekolah swasta China, Tamil, dan Islam yang independen itu, pemerintah memberi subsidi sarana dan gaji guru.

Mitra Sekolah Negeri

Sekolah swasta adalah mitra sekolah negeri dalam upaya bersama-sama mencerdaskan anak bangsa. Sekolah swasta dan sekolah negeri adalah dua entitas yang komplementer dalam ikut menentukan keberadaan nasib generasi bangsa di masa depan. Keduanya, sama-sama tempat mendidik tunas-tunas muda belia bangsa negeri ini menjadi insan-insan yang cerdas, cendekia, berwatak, bermoral, berohani, dan mempribadi (memiliki integritas pribadi yang unggul).  

Dalam sejarah panjang keberadaan negeri ini, sekolah swasta hadir lebih dulu dari negeri, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Perguruan Tamansiswa yang lahir tahun 1922, dan INS Kayutanam tahun 1926 adalah contohnya.

Kedua contoh perguruan (sekolah) swasta tersebut menegaskan bahwa sebelum hadirnya sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swastalah yang pertama kali menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan. Sekolah swastalah yang pertama kali membuka akses pendidikan dan membuat masyarakat pedalaman di republik ini melek huruf dan sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan.

Soal prestasi pun cukup kompetitif. Bahkan banyak sekolah swasta yang prestasinya sangat membanggakan, membuat harum nama bangsa dan negara dalam berbagai event kegiatan, pertandingan, dan perlombaan internasional. Tak jarang sekolah swasta menyabet prestasi dan penghargaan yang mengagumkan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, adalah hal yang sangat wajar manakala banyak pihak menghendaki agar kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan pemerintah (daerah) berpihak kepada sekolah swasta. Mindset bahwa negeri ini didirikan untuk semua orang yang berstatus sama sebagai warga negara hendaknya sungguh diejawantahkan. Sekolah swasta sungguh ditempatkan sebagai komplementer negeri. Bahkan disetarakan dengan sekolah negeri.

Jangan Putus Sekolah

Tidak hanya masyarakat awam memberikan atensi, PPDB tahun ini pun mendapat perhatian serius dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Beliau menegaskan meskipun kuota bangku SMPN di Kota Pontianak terbatas, siswa yang tak diterima di SMPN jangan putus sekolah. Memperoleh pendidikan adalah hak anak. Apalagi Pemerintah Kota Pontianak telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun untuk seluruh masyarakat usia sekolah di Pontianak.

Terkait kuota SMPN di Kota Pontianak yang terbatas untuk menampung lulusan SD yang terus meningkat setiap tahunnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono telah mengurainya dengan bijak. Menurutnya, sekolah swasta masih memungkinkan dan masih banyak ruangnya untuk menampung lulusan SD yang tak diterima di SMPN. Ia menilai antara sekolah negeri atau swasta sama saja.

Terkait sekolah swasta yang berbayar, apabila ada masyarakat yang kesulitan secara ekonomi untuk melanjutkan sekolah agar dapat segera melapor ke dinas pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak akan dilakukan mediasi dan dibantu agar dapat tetap melanjutkan  pendidikan dan bersekolah. “Meskipun nanti ada yang bersekolah di (SMP) swasta, karena alasan ketidakmampuan secara ekonomi tetap akan dibantu” (Tribun Pontianak, 10/7/2020).

Kita sangat mengapresiasi dan mendukung keberpihakan wali kota Pontianak. Mengingat strategisnya peran sekolah swasta selama ini, sekolah swasta mesti diberi hak untuk hidup sebagaimana mestinya. Data besaran jumlah siswa, guru, dan sekolah swasta yang menyiratkan kenyataan besarnya sumbangan swasta terhadap keberadaan republik ini mesti dianggap dan diakui. Meskipun selama ini sekolah swasta terbiasa mandiri, namun dukungan terhadap sekolah swasta tetap dibutuhkan.

Catatan Penutup

Sekolah swasta adalah partner sekolah negeri dalam mendidik anak bangsa negeri ini. Demi pembudayaan, pencerahan, dan kemaslahatan pendidikan anak bangsa negeri ini, keberpihakan bahkan kebijakan untuk mendukung, melindungi, dan menyelamatkan sekolah-sekolah swasta dari kenistaannya (karena kurang siswa) mutlak dilakukan.

Mengingat dan menyadari betapa besarnya jasa sekolah-sekolah swasta terhadap keberadaan negeri ini, pemerintah tak boleh membiarkan sekolah-sekolah swasta kehilangan murid dan akhirnya mati. Karena itu,  solusi agar siswa tetap memperoleh hak pendidikannya dan sekolah swasta tetap eksis untuk ikut aktif membangun negeri ini menjadi keniscayaan. (*)

 

 

 

 

 

 

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda