Opini post authorKiwi 13 Oktober 2021

Mengaktifkan Program Penghijauan Pada Perkotaan

Photo of Mengaktifkan Program Penghijauan Pada Perkotaan Beny Dwi Ashari
Oleh: Beny Dwi Ashari
Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Tanjungpura
 

Perubahan iklim dan cuaca dewasa ini kerap diabaikan. Namun, pada beberapa waktu belakangan ini dan sampai saat ini, hal tersebut kita alami secara bertubi-tubi. Bagaimana tidak? Pulau Kalimantan yang terkenal sebagai “Paru-paru Dunia” yakni berfungsi sebagai penyumbang oksigen dan penampung air / resapan air (salah satu) terbesar di Indonesia serta menjadi habitat aneka satwa langka, kini hanyalah sebagai sebuah cerita. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Salah satunya yakni mulai berkurang atau bahkan hilangnya tutupan suatu lahan hutan kawasan hutan tertentu dikarenakan peralihan fungsi / konversi hutan itu sendiri. Seperti untuk  sebagai area pemukiman, perkebunan, pertanian dan kebutuhan untuk pembangunan di sektor lain (perkantoran, pergudangan, bisnis dan sebagainya).

Menurut Peiyuan Li dan Zhi-Hua Wang yang penulis sadur dari Jurnal Manajemen Lingkungan (journals.elsevier.com) yang rilis pada 5 Juni 2021, adapun dalam rangkuman hasil penelitiannya baru baru ini yang berjudul “Environmental co-benefits of urban greening for mitigating heat and carbon emissions” yakni, “Penghijauan perkotaan telah menjadi strategi yang populer dan efektif untuk memperbaiki lingkungan termal perkotaan dan kualitas udara. Namun demikian, tetap menjadi tantangan luar biasa bagi model perkotaan numerik untuk menguraikan dan mengukur interaksi kompleks antara panas dan dinamika karbon”. Penulis menyadari bahwa, maksud keadaan perkotaan dan daerah yang ada di pulau Kalimantan saat ini sedang mengalami kondisi tidak baik-baik saja dari berbagai sisi. Namun, setidaknya perlu dilakukan upaya-upaya nyata dalam hal pelestarian lingkungan mulai dari hal terkecil dan sedini mungkin, serta mengembangkan berbagai inovasi yang bijak demi keberlangsungan pembangunan tanpa mengabaikan lingkungan yang kita tinggali saat ini. Suatu keadaan alam tak dapat kita lalui begitu saja jika hanya membebankan pada pemerintah yang memimpin saat ini atau nanti, atau segelintir kelompok tertentu. Bukan pula tanggung jawab masa lalu yang akan dihadapi oleh penduduk masa depan.

Berdasarkan data Agregat Kependudukan yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 semester I berjumlah sekitar 5.427.075 jiwa. Dengan luas wilayah 147.307 Km2, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat tahun 2019 yaitu sekitar 37 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan data sebaran penduduk, pada tahun 2019 (Semester I) Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar yaitu sebesar 6.188 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil yaitu hanya sebesar 8 jiwa per kilometer persegi. Jika dilihat dari jumlah penduduk tiap kabupaten kota di Kalimantan Barat, Kota Pontianak memiliki proporsi jumlah terbanyak yaitu 667.053 jiwa, dan Kabupaten Kayong Utara yang memiliki proporsi jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 126.599 jiwa (Sumber : Laporan Kinerja Pemprov. Kalimantan Barat Tahun 2019, hal. 10). Dalam laporan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa telah terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat besar diwilayah perkotaan (Pontianak), baik itu terjadi karena “bonus demografi”, maupun urbanisasi, yang dapat mengakibatakan penurunan kualitas keadaan lingkungan hingga rusaknya alam sekitar perkotaan (Pontianak).

Dari sisi aturan hukum, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013 – 2033 pada Bagian Kedua pasal 4 Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan hidup. Bagian Ketiga pasal 5 Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi: a. mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota; b. menetapkan kawasan berfungsi lindung; c. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah beralih fungsi; dan seterusnya. Ini menandakan bahwa sudah saatnya mulai menata kembali lingkungan sekitar agar mengurangi dampak dari pada pemanasan global secara bertahap dimulai dari daerah Kota Pontianak. Suatu hal kalsik namun yang terbaru akibat dari proses penataan kota (Kawasan Sungai Jawi), yakni menelan anggaran biaya yang tak murah, menertipkan pedagang kaki lima yang berdagang pada bukan tempatnya (proses upaya solusi terbaik), supaya kedepannya kita telah siap bertahan pada saat krisis air bersih (masa kemarau), banjir (musim hujan) maupun terjadi perubahan iklim dan cuaca di masa yang akan datang.

Penulis yakin, Kota Pontianak suatu saat akan menjadi sebuah kota metropolitan seperti kota-kota besar yang ada di Indonesia lainnya, seperti Jakarta, Semarang, Riau, Palembang, Surabaya, Bali dan lain sebagainya. Yang mana kepadatan penduduk suatu saat akan menimbulkan berbagai masalah dan yang terpenting demi keberlangsungan hidup adalah masalah lingkungan akibat proses urbanisasi serta pusat industrial untuk wilayah Kalimantan Barat menjadi daya tarik tersendiri dari seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Untuk itu, sebelum kata terlambat, alangkah baiknya semua kalangan dan berbagai lapisan masyarakat yang ada dan sekarang bermukim di wilayah kota Pontianak dapat saling peduli terhadap lingkungan. Penulis mengutip hasil penelitian oleh Fadjri Alihar pada Jurnal Kependudukan Indonesia pada Vol. 13 No. 1 Juni 2018 yang berjudul: Penduduk dan Akses Air Bersih di Kota Semarang, “Pengelolaan air bersih di Kota Semarang dihadapkan pada berbagai persoalan, terutama jika dikaitkan dengan masalah kependudukan. Sebagai akibatnya, banyak penduduk yang harus bertempat tinggal di permukiman kumuh dan mereka memiliki keterbatasan sarana prasarana kebutuhan dasar, antara lain fasilitas air bersih. Penduduk yang tinggal di pemukiman kumuh tersebut terpaksa berjuang sendiri untuk memperoleh air yang relatif tidak sehat untuk dikonsumsi, terutama air tanah. Kota ini menghadapi dua permasalahan yang terkait dengan air, yaitu banjir yang disebabkan oleh rob dan ketersediaan air bersih. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah yang sering dilanda rob tidak dapat memperoleh akses air bersih dan terpaksa harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Persoalan lainnya adalah tidak semua air tanah di Kota Semarang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan air minum karena degradasi lingkungan dan intrusi air laut”. Di satu sisi, Kota Semarang telah memiliki beberapa waduk diantaranya waduk Jatibarang sebagai sumber air, yang jaraknya tak sejauh Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kapuas Hulu. Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering apabila di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Jika suatu saat, hal ini terjadi di kota Pontianak, apakah kita tetap menyalahkan satu pihak saja, sedangkan pihak lainya tidak ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan itu sendiri?

Untuk itu, marilah kita semua mendukung upaya Pemerintah Kota Pontianak (serta Pemerintah) dan memberikan kontribusi yang nyata dengan mengindahkan anjuran maupun memberikan saran serta kritik yang membangun demi kota kita tercinta ini. Keadaan bencana alam tak dapat dihindari secara instan maupun hanya sebatas ide-ide cemerlang belaka. Namun tindakan nyata, konistensi dan ikhlas merupakan sebuah kunci persatuan pembangunan berkelanjutan.(*)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda