Opini post authorBob 16 Februari 2023

Politik Sara di Pemilu dan Pilkada (2024)

Photo of Politik Sara di Pemilu dan Pilkada (2024) Y Priyono Pasti, Guru SMP/SMA St. F. Asisi Pontianak, Kalimantan Barat

PELAKSANAAN pemilu dan pilkada serentak 2024 ditengarai akan berlangsung tidak mudah bahkan panas.

Adanya pilpres, perebutan kursi 542 kepala daerah mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional di seluruh Indonesia, perebutan 575 kursi di DPR RI, 19.817 DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan 136 DPD menjadi pemicunya. Kondisi ini semakin runyam, manakala politik sara dimainkan. Untuk itu, gerakan antipolitik sara (2024) menjadi kemutlakan.

Politik sara merusak tatanan kohesi sosial melalui sentimen primordial yang mengoyak kehidupan berbangsa yang sudah susah payah dirajut oleh para pendiri bangsa. Tanpa mengecilkan daya rusak politik uang dalam pemilu dan pilkada, politik sara menjadi ancaman serius pemilu dan pilkada (2024) yang sangat berbahaya.

Di tengah realitas kondisi politik kita yang kehilangan akal sehat, jauh dari keadaban, dan mengabaikan nilai-nilai tata krama santun yang sempat mengemuka beberapa waktu yang lalu, bukan tak mungkin politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjadi jualan politik di pemilu dan pilkada serentak 2024 nanti.

Politisasi sara disinyalir akan turut membayangi pemilu dan pilkada serentak 2024. Isu-isu primordial dan agama menjadi jualan seksi sehingga sering dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok dalam mencapai tujuannya, termasuk dalam memenangkan pemilu dan pilkada 2024.

Ketika isu sara menjadi jualan politik di pemilu dan pilkada, pemilu dan pilkada sebagai mekanisme dinamis dan momentum strategis untuk memilih presiden, anggota legislatif, DPD, dan kepala daerah yang memiliki kemampuan leadership profesional-mumpuni tak bisa diwujudkan. Pemilu dan pilkada menjadi improduktif dan tidak berkeadaban.

Mengingat dampak politik sara yang sangat berbahaya itu, hastag gerakan antisara lewat berbagai upaya harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif agar pemilu dan pilkada 2024 berlangsung luber, lancar, dan damai penuh keadaban.

Ada sejumlah upaya strategis untuk memitigasi rantai politisasi sara dalam kehidupan demokrasi kita. Dalam konteks pemilu dan pilkada serentak 2024, pengecekan, verifikasi validitas data pemilih untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data peserta pemilih mutlak dilakukan. Akurasi data pemilih menjadi penting untuk menangkal politik sara.

Pihak-pihak berkompeten terkait pemilu dan pilkada serentak 2024, mesti memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya peserta pemilih dalam pemilu dan pilkada tentang bahaya politisasi sara, (politik uang-money politic dan kampanye hitam-black campaign).

Substansi pemilu dan pilkada sebagai mekanisme dinamis dan momentum strategis memilih pemimpin yang memiliki kemampuan leadership handal untuk melakukan upaya memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin lebih baik sungguh-sungguh harus dipahami oleh masyarakat peserta pemilih secara baik dan benar serta komprehensif.

Pegiat demokrasi, para tokoh agama, organisasi keagamaan, dan kelompok lintas agama harus menciptakan kondisi kondusif serta menyatukan tekad dan komitmen mendukung pemilu dan pilkada damai yang produktif dan bermartabat serta menolak secara masif politisasi sara.

Pihak media (pers), mesti menjalankan peran (strategisnya) meningkatkan pemahaman intelektual masyarakat terhadap isu-isu kepemiluan. Pers mesti memberikan pendidikan (politik) kepada publik, sekaligus menyajikan informasi berkualitas agar warga masyarakat (warga negara) bisa membuat pilihan rasional terbaik.

Pemilu dan pilkada adalah mekanisme dinamis untuk memilih pemimpin yang handal, kredibel, kapabel, berkarakter, disiplin, bermoral, dan bertanggung jawab.

Dengan kepemimpinan kepala negara dan kepala daerah yang baik, krisis akan teratasi, konflik dapat diselesaikan, dan daerah serta negara semakin maju.

Mari kita bangun kondisi yang kondusif agar pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 berlangsung damai, lancar, antipolitik sara, dan antipolitik uang. Mari kita kuatkan soliditas dan komitmen kita bersama untuk menghargai pilihan politik dan keberagaman yang kita miliki dan kampanye antipolitik sara.

Dengan demikian, pemilu dan pilkada serentak 2024 sungguh-sungguh menjadi ajang pesta demokrasi yang produktif-berkeadaban untuk memilih pemimpin yang mampu memajukan daerah dan negeri ini dengan tetap menjaga tegak berdiri dan kokohnya NKRI. (*)   

 

 

 

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda