Opini post authorBob 19 September 2020 218

Patologi Demokrasi: Dinasti Politik (2) 

Photo of Patologi Demokrasi: Dinasti Politik (2)  Bambang Hermansyah, S.Sos, M.I.P Alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia Asal Kabupaten Sambas

Mendengar dinasti, kita akan teringat dengan Kerajaan atau Kesultanan yang sudah ada berabad-abad silam, seorang Raja mewarisakan kekuasaan kepada anaknya dan saudara-saudaranya.

Sehingga kita pernah mendengar Dinasti Ming di Cina, dinasti yang bangun dan dilanjutkan oleh keluarga atau keturunan Ming, Dinasti Syailendra di Kerajaan Sriwijaya yang dibangun dan dilanjutkan oleh keluarga dan keturunan Syailendra, ada Dinasti Joseon di Korea yang dibangun dan dilanjutkan oleh keluarga dan keturunan Joseon.

Namun kata dinasti itu muncul kembali dalam perpolitikan di era modern sekarang ini, bedanya pemimpin dinasti zaman kerajaan atau kesultanan “lahir” karena ditunjuk atau diangkat. Sedangkan di era modern dewasa ini terutama  di Indonesia dinasti politik tercipta lewat kontestasi yaitu pemilihan umum 5 (lima) tahun sekali.

Apa itu Dinasti Politik ?

Meski dipilih lewat kontestasi lima tahunan yang artinya kekuasaan yang didapat tidak “ditunjuk atau diberikan” langsung kepada keluarga atau keturunannya tetapi diserahkan ke rakyat untuk memilihnya.

Namun “tunjuk” keluarganya yang pernah atau sedang menjabat bertransformasi melalui kekuatan dan jaringan politiknya yang sudah ada sejak lama misalnya di birokrasi, penguasaha, kelompok-kelompok di masyarakat yang selanjutnya bisa mempengaruhui pilihan masyarakat. Penulis menyebutnya sebagai invisible finger (tunjuk tak terlihat, baca: kekuasaan tak terlihat) yang dapat melanggengkan kekuasaan keluarga atau keturunannya.

Istilah dinasti politik sendiri mengacu pada kemampuan keluarga untuk mewariskan dan menumpuk kekuasaan dan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berlangsung dalam seluruh model sistem politik (Teennhake, 2001; McCoy, 2002; Purdey, 2016). Djati (2013) menyebut dinasti politik sebagai praktek familisme. Menurutnya, setidaknya ada tiga varian familisme dalam dinasti politik.

Pertama, adalah familisme (familism) yakni dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (consanguinity) dan hubungan perkawinan (marriage) dengan klan lainnya. Kedua, Quasi-familisme yaitu dinasti politik tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja tetapi telah “bercabang” dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah namun memiliki hubungan kekerabatan berbasis artifisial.

Dalam model quasi-familisme semua anggota famili berusaha mengidentifikasikan diri melalui simbol-simbol tertentu supaya mendapat legitimasi dari keluarga lainnya. Proses identifikasi bisa melalui penggunaaan nama keluarga, jalur perkawinan, maupun ritus keluarga lainnya.

Ketiga, egoism-familisme, dalam konteks ini dipahami dua hal, dari sisi penguasa dan masyarakat. Sisi penguasa, dimana penguasa yang digantikan masih memiliki pengaruh terhadap penggantinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga menimbulkan penafsiran bahwa terdapat pemerintahan bayangan yang dilakukan peguasa sebelumnya terhadap penggantinya. Dari sisi masyarakat, egoism-familisme sendiri ditujukan dengan kecenderungan untuk menjaga agar famili tertentu tetap meguasai tampuk kekuasaan. 

Hukum dan Etika

Secara hukum tidak ada yang salah dalam dinasti politik, bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan keputusanya tahun 2016 membolehkan masyarakat yang memiliki hubungan keluarga atau keturunan misalnya dengan Presiden, Gubernur, Bupati, DPR, DPD, dan DPRD untuk ikut serta dalam kontestasi politik baik di eksekutif maunpun legislatif.

Hubungan keluarga atau keturunan disini adalah seperti ayah, ibu, istri, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak dan menantu. Salah satu alasan MK membolehkan dinasti politik dengan pertimbangan konstitusional bahwa setiap warga negara mempunyai hak dipilih dan memilih (right to be vote and right to be candidate) dan hak tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional.

Namun diatas norma hukum ada etika, ada moral atau adab politik yang haru dijunjung tinggi, karena etika menjadi guide terakhir kita dalam menjaga peradaban politik sekaligus menjadi “rem nafsu” berkuasa.

Namun beberapa kasus di Indonesia seperti hal tersebut tidak berlaku, hal ini mengingatkan kita pada salah satu magnum opus-nya Il Principe (Sang Pangeran) Nicollo Machiavelli yang mengatakan: “Kekuasaan harus digapai dan dipertahankan, meski harus membuang bab etika ke tong sampah”  Kata-kata Machiavelli rupanya masih relevan hingga sekarang, peraturan dikesampingkan, norma dan etika diabaikan yang penting kekuasaan. Ia dilanggengkan lewat dinasti politik, nepotisme jabatan, tukar guling, dan “bagi-bagi kue” kepada para rente.

Dinasti politik dianggap negatif?

Praktik politik dinasti tak melulu berujung negatif, misalnya korupsi. Sebab, korupsi bisa dilakukan oleh siapa pun tanpa harus ada peralihan kekuasaan kepada keluarga yang sama di suatu daerah.

Namun, menjadi catatan kita bersama, dinasti politik jarang sekali berakhir baik selain menyuburkan praktik nepotisme, itu juga rentan melahirkan perkara korupsi atau rasuah, program-program kerja hanya akan dibagi ke kroni-kroni atau kelompok-kelompoknya saja.

Sementara rakyat selalu terpinggirkan tidak masuk dalam skala prioritas, kalau pun ada bagian rakyat pasti dapat sisa-sisanya saja. Singkat kata, dinasti politik dapat berubah menjadi “kerajaan politik”, kaki tanganya adalah keluarga, kepala dinas adalah sesupunya, pemborong adalah saudara atau tim suksesnya dan lain-lain.

Di antara dinasti politik yang berakhir korupsi antara lain ada Ratut Atut di Banten, ada dinasti politiknya Fuad Amin di Bangkalan (Jawa Timur), Zulkifli Nurdin di Jambi, Syaukani di Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Amiruddin Inoed di Banyuasin (Sumatera Selatan) dan lain – lain

Selain menumbuh suburkan peluang praktek korupsi dan nepotisme, dinasti politik juga akan mempersulit regenerasi kepemimpinan lokal dan nasional seta menutup ruang bagi tokoh-tokoh baru yang memiliki integritas, kapasitas dan potensial untuk ikut serta memperbaiki pembangunan lewat jalur politik. Dengan demikian akan banyak lahir raja-raja kecil yang tidak punya kapasitas namun terpilih jadi kepala daerah karena dinasti politik keluarganya.

Berdasarkan data yang dihimpun Nagara Institute dari tiga kali pilkada serentak di 541 daerah di Indonesia baik itu provinsi, kabupaten, dan kota ada 80 daerah (14,78%) yang terpapar dinasti politik, termasuk di Kalimantan Barat. Sedangkan dalam Pilkada 2020, The Indonesian Institute mencatat setidaknya ada 52 bakal calon kepala daerah yang terindikasi mempraktekan dinasti politik.

Mengapa Dinasti Politik tumbuh?

Transparency International Indonesia (TII) menilai dinasti politik tumbuh berhubungan dengan kegagalan partai dalam menggaet masyarakat untuk berpolitik, parpol harus membuka kesempatan kepada seluruh warga untuk mendapatkan hak dan akses politik yang sama. Bukan berdasarkan trah politik para elite  saja, dinasti politik juga cermin sebagai sebuah kemacetan agenda reformasi parpol dan pendidikan politik di Indonesia. Sebab, keberadaan dinasti politik menandakan kekuasaan berada di kelompok elite dan keluarganya.

Selain itu, mahalnya biaya politik menyebabkan mereka yang memiliki kekuasaan, uang, koneksi dan jaringan politik di dalam kekuasaan yang mampu untuk mengikuti kontetasi pemilihan umum.  Sebagian besar yang memiliki hal-hal tersebut adalah mereka yang sedang atau telah atau pernah berkuasa. Semoga kita segera memiliki format atau “jalan baru”  dalam berdemokrasi agar mejadi obat dari patologi (penyakit) demokrasi menuju keadilan dan kesejahteraan bersama. (*)

 

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda