Opini post authorBob 20 September 2020 62

Pilkada di Tengah Ancaman Virus Korona 

Photo of Pilkada di Tengah Ancaman Virus Korona  Y Priyono Pasti Alumnus USD Yogya Kepala SMP Asisi Pontianak

 

TAHAPAN pendaftaran calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak telah dilaksanakan pada 4-6 September 2020 yang lalu. Kini, pasangan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, partai pengusung, dan tim suksesnya mulai memasuki tahap persiapan strategis untuk pemenangan pilkada tersebut.

Sebanyak 270 daerah di seluruh Indonesia akan menggelar pilkada serentak. Ada 9 daerah melaksanakan pemilihan gubernur dan 261 daerah melaksanakan pemilihan bupati/wali kota.  Di Kalbar, ada 7 Kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2020, yaitu Sambas, Ketapang, Sekadau, Bengkayang, Kapuas Hulu, Melawi, dan Sintang.

Momentum Strategis

Pilkada adalah momentum strategis untuk memilih kepala daerah yang memiliki kemampuan leadership handal. Ini penting karena faktor kepemimpinan, sungguh diyakini bisa menjadi kunci sukses kemajuan atau kemunduran suatu daerah.

Dengan kepemimpinan kepala daerah yang baik, krisis akan teratasi, konflik dapat diselesaikan, dan daerah semakin maju. Sebaliknya, dengan kepemimpinan yang buruk, korupsi semakin parah, ekonomi jadi terpuruk, dan daerah akan mundur.

Pilkada adalah mekanisme dinamis untuk melakukan upaya memperjuangkan kehidupan bermasyarakat yang semakin lebih baik. Melalui pilkada, kita memilih kepala daerah/wakil kepala daerah yang diharapkan mampu memengaruhi masyarakat agar dapat mengantisipasi, menghadapi, menjawab, dan mengatasi rupa-rupa persoalan dan tantangan yang dialami dan dihadapi masyarakat.

Melalui pilkada, kita memilih kepala daerah/wakil kepala daerah yang mampu menggerakkan orang lain; menciptakan keadaan, suasana, dan semangat;  impian masyarakatnya bertumbuh, berkembang, dan dipertajam; serta membuat potensi atau hal-hal terbaik dari masyarakatnya muncul ke permukaan. Masalahnya, tidakkah sangat berisiko menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang kian parah belakangan ini?

Rawan Terpapar Covid-19

Meskipun pilkada itu merupakan momentum yang sangat strategis untuk memilih kepala daerah/wakil kepala daerah yang akan memajukan daerah yang dipimpinnya, penyelenggaraan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 yang masih saja tinggi (angka) penularannya di sejumlah daerah belakangan ini, menyisakan masalah serius yang mesti dikelola secara bijak. Sejumlah daerah yang akan menggelar pilkada masuk risiko tinggi terpapar Covid-19.

Mengutip Data Satgas Penanganan Covid-19, per 13 September 2020, dari semua daerah (270) yang menyelenggarakan 9 pemilihan gubernur dan 261 pemilihan bupati/wali kota, 22 kabupaten/kota masuk risiko tinggi. Adapun 176 kabupaten/kota dalam risiko sedang, 82 kabupaten/kota risiko rendah, 17 kabupaten/kota tidak ada kasus baru, dan 12 kabupaten/kota tidak terdampak.

Masalahnya semakin serius mengingat banyak calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang sudah terpapar (positif) Covid-19. Berdasarkan data KPU, per 11 September 2020, ada 62 bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang positif Covid-19.

Ini kian mencemaskan karena ada Komisioner KPU sebagai penyelenggara pilkada serentak yang positif Covid-19 dan banyak pasangan calon serta para pendukungnya yang (sangat) tidak taat pada protokol kesehatan.

Ketidaktaatan banyak pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan para pendukungnya terhadap protokol kesehatan untuk memitigasi penularan Covid-19 itu terlihat jelas sejak tahapan pendaftaran, 4-6 September 2020 yang lalu. Bawaslu menemukan banyak pasangan calon melanggar protokol kesehatan dengan arak-arakan dan mengumpulkan massa.

Itu baru tahapan pendaftaran. Bagaimana dengan tahapan kampanye, debat, dan pencoblosan yang melibatkan kerumunan massa?

Antisipasi penularan Covid-19 ini harus sangat serius dilakukan mengingat tempat publik berkerumun menjadi tempat berisiko tinggi tertular Covid-19. Sebagaimana diungkapkan oleh DR. Handrawan Nadesul, di udara tempat publik berkerumun, satu saja hadir pembawa Covid-19 tanpa masker, virus akan mencemari udara karena faktanya sebaran Covid-19 bisa menjangkau lebih dari 10 meter. Orang tanpa masker dalam radius sebaran pasti tertular.

Makin padat kerumunan orang, makin tinggi jumlah virus (virus load) yang beredar. Makin lama orang berada di radius yang tercemar, dikalikan dengan besarnya populasi virus, makin tinggi risiko tertular. Makin banyak Covid-19 masuk tubuh, makin lemah kekebalan tubuh, dan makin lama berada di area cemaran, menerangkan kenapa ada kasus ringan, sedang, berat, dan kritis. Bisa dibayangkan, ancaman Covid-19 selama pilkada apabila tidak ada pengaturan, pengawasan ketat, dan sanksi tegas.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pilkada memang merupakan momentum yang sangat strategis untuk memilih kepala daerah yang akan memajukan daerah yang dipimpinnya. Namun, mengingat pelaksanaannya di tengah masih mewabahnya Covid-19 dan itu sangat berisiko tinggi menulari dan ditulari, hemat penulis ada sejumlah opsi yang bisa dilakukan terkait pilkada 2020.

Pertama, sebaiknya pilkada ditunda selama beberapa bulan. Penundaan itu, selain untuk memastikan bahwa penularan Covid-19 berada pada titik aman, juga untuk memperbaiki/merevisi prosedur pilkada, terutama menyangkut pertemuan langsung yang melibatkan kerumunan massa. Ini sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan publik.

Kedua, melaksanakan pilkada secara parsial. Dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan publik, pilkada hanya dilaksanakan di daerah yang berada di zona hijau, dan bila memungkinkan di zona kuning yang risiko terdampak Covid-19 minimalis. Di daerah yang berada di zona oranye, merah, bahkan hitam pilkadanya ditunda.

Ketiga, melaksanakan pilkada secara virtual. Untuk menghindari penularan Covid-19 yang bisa menyebabkan kematian bagi penderitanya, pilkada secara virtual bisa menjadi alternatif. Tinggal dibuat regulasinya agar pilkada itu tetap demokratis dan berlangsung optimal.

Keempat, pilkada tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan pengawasan dan sanksi sangat tegas dari pihak-pihak yang berwenang. Regulasinya dibuat sedemikian jelas dan rigit. Pasangan bakal calon, partai pengusung, tim sukses, dan simpatisan yang melanggar protokol yang ditentukan diberi sanksi tegas. Pasangan calon bisa didiskualifikasi bila melanggar aturan yang telah ditetapkan dan disepakati.

Pilkada sebagai implementasi kongkrit pelaksanaan demokrasi di sebuah negara demokratis memang penting. Namun, hemat penulis, keselamatan jiwa dan kesehatan publik jauh lebih penting dari sekadar memenuhi tuntutan demokrasi dan khawatir terjadinya kekosongan pemerintahan.

Soal kekosongan pemerintahan misalnya, pemerintah bisa menunjuk aparatur sipil negara (ASN) sebagai penjabat kepala daerah. Menurut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, penjabat kepala daerah itu bisa menandatangani perda dan APBD.

Jika undang-undang (UU) membuka peluang untuk melakukan penundaan pilkada, (lihat Pasal 122 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada yang telah diubah menjadi UU No 10/2016) bahwa penetapan penundaan pemilihan dapat dilakukan KPU tanpa harus meminta pendapat pemerintah dan DPR, mengapa mesti ngotot melaksanakan pilkada di tengah wabah virus korona yang masih saja memprihatinkan dan membahayakan keselamatan jiwa hingga saat ini? (*)

 

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda