Opini post authorBob 24 Juli 2021

Kebangkitan Ekonomi Nasional melalui Program PEN

Photo of Kebangkitan Ekonomi Nasional melalui Program PEN Yustinus Prastowo, Staf Khusus Kementerian Keuangan

MELALUI berbagai jaring pengaman sosial yang menyasar masyarakat menengah ke bawah, pemerintah memperkuat stimulus ekonomi kepada pelaku UMKM dan industri.

Demi menstimulasi perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah menghadirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga bertujuan mempertahankan daya beli, serta menyokong sektor perekonomian penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan lainnya.

Tren perekonomian Indonesia tengah menunjukkan pergerakan ke arah kebijakan yang tepat.

Saat ini kita fokus dengan penanganan kesehatan dan di saat bersamaan mengatasi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Di saat seperti ini, negara hadir mengambil alih sebagian besar tanggung jawab perekonomian dengan meluncurkan berbagai stimulus ekonomi.

Melalui berbagai jaring pengaman sosial dengan beragam skema dan saluran guna memperkokoh perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah, pemerintah terus berupaya memperkuat stimulus ekonomi kepada pelaku UMKM dan industri. Sektor-sektor yang masih menggeliat, diberikan fasilitas. Sementara untuk sektor yang terdampak berat, diberikan dukungan.

Kehadiran pemerintah di tengah situasi sulit. Menurutnya, dia sempat menerima bantuan langsung tunai (BLT) BPJS yang mendukung karyawan yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta.

Meski terdampak pandemi, dengan manajemen keuangan yang baik di masa pandemi, pelaku usaha makanan minuman seperti kami masih cukup bisa menjaga arus kas sampai punya ruang untuk membuka cabang.

Dalam situasi sekarang, kemampuan beradaptasi menjadi kunci bertahan. Tak hanya masyarakat yang harus beradaptasi, pemerintah pun melakukannya.

Negara juga melakukan hal yang sama, sehingga anggaran belanja negara kita realokasi dan fokuskan ulang untuk anggaran penanganan Covid-19. Sebanyak 40 juta KK atau sekitar 120-140 juta jiwa di seluruh Indonesia saat ini sudah mendapatkan jaring pengaman sosial dengan beragam skema.

Pada penerapan program PEN, lanjut Yustinus, UMKM mendapatkan bantuan produktif berupa modal, subsidi bunga, sampai penundaan pembayaran kredit yang bisa didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM, lembaga keuangan seperti Pegadaian, atau bank-bank BUMN.

Sementara untuk intensif perpajakan, pelaku UMKM disarankan menghubungi Ditjen Pajak Kemenkeu. Masih banyak bantuan-bantuan lain tersebar di kementerian dan lembaga lain.

Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha diajak untuk melihat sisi positif pandemi. Sisi positif itu antara lain ketika seseorang harus keluar dari zona nyaman karena ada risiko yang harus dihadapi.

Hal ini pun memerlukan perencanaan keuangan pribadi maupun keuangan bisnis.

Arus keuangan dapat diurutkan sesuai skala prioritas demi memenuhi kewajiban pembayaran, menyusul pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baru keinginan.

Di level selanjutnya, perlu merencanakan keuangan ini untuk memitigasi risiko yang akan terjadi, baik memberi perlindungan jiwa dan kesehatan kita. Dengan kondisi pandemi sekarang ini ketika banyak dari kita kehilangan pendapatan, cobalah mengatur kembali keuangan.

Kemudian, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bertujuan menekan laju kenaikan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan ke depan.

Namun di sisi lain akan mempengaruhi aktivitas ekonomi, menekan ketahanan sosial masyarakat miskin dan rentan.

Berdasarkan konferensi pers Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat, 2 Juli 2021 lalu, sebagai antisipasi PPKM Darurat, Pemerintah melakukan sejumlah penguatan program perlindungan sosial.

Pertama, bentuknya berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) diperpanjang dua bulan. Bantuan ini untuk meringankan masyarakat terdampak dalam pelaksanaan PPKM.

Dia menjelaskan, pada BST Januari hingga April realisasi anggaran mencapai Rp11,9 triliun untuk 9,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan diberikan setiap bulan sebesar Rp300 ribu per KPM per bulan.

Kriteria KPM adalah keluarga miskin, tidak mampu, dan atau rentan yang terdampak Covid-19. KPM nonprogram sembako dan non-PKH (Program Keluarga Harapan, red). Kemudian memiliki NIK, KK, dan telepon untuk dihubungi.

Sementara perpanjangan BST dua bulan, lanjutnya, menargetkan 10 juta KPM di 34 Provinsi. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp6,1 triliun. Sehingga total alokasi BST mencapai Rp17,5 triliun.

 

Pemerintah juga memperpanjang stimulus ketenagalistrikan dengan skema diskon 50 persen bagi pelanggan 450 VA. Sementara bagi pelanggan 900 VA diskon 25 persen dari Juli-September. Perkiraan kebutuhan anggaran mencapai Rp7,5 triliun.

Pemerintah juga mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Menurut Yustinus, Dana Desa TA 2021 diprioritaskan untuk BLT Desa dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak Covid-19.

BLT Desa ini diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa dengan besaran Rp300 ribu/KPM/bulan.

Pemerintah melakukan relaksasi persyaratan sasaran BLT Desa dengan memberikan keleluasan kepada Musyawarah Desa untuk menambah KPM. Saat ini, Kemenkeu dan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi sedang menyusun proses administratif yang diperlukan.

Proyeksi anggaran Rp28,8 triliun dengan target penerima Rp8 juta KPM.

Pemerintah juga melakukan percepatan pencairan PKH dan Kartu Sembako pada awal Juli 2021 serta Kartu Sembako harus mencapai target pada APBN 2021, yaitu 18,8 juta penerima.

Untuk PKH, alokasi pada 2021 sebesar Rp28,31 triliun, sampai kuartal dua sudah terealisasi Rp13,96 triliun. Sementara alokasi Kartu Sembako TA 2021 mencapai Rp42,37 triliun dengan realisasi sampai Juni Rp17,75 triliun.

Langkah saat PPKM Darurat adalah pemenuhan target awal 18,8 juta KPM serta percepatan penyaluran pada awal Juli 2021.

Pemerintah juga menambah target Bantuan Presiden/Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi tiga juta penerima baru. Pada kuartal I dan II realisasi mencapai Rp11,76 triliun dengan penerima 9,8 juta usaha mikro. Adapun pada kuartal III, alokasi Rp3,6 triliun dengan target 3 juta usaha mikro dengan penyaluran pada Juli-September 2021.

Total alokasi tahun 2021 mencapai Rp15,36 triliun dengan target 12,8 juta usaha mikro.

Pemerintah juga memberikan insentif usaha senilai Rp62,83 triliun. Tujuannya membantu cash flow pelaku usaha dan mendorong demand masyarakat. Dari nilai tersebut Rp50,84 triliun untuk mendukung pelaku usaha seperti pengurangan angsuran per bulan PPh Pasal 25, Penurunan tarif PPh Badan, Pengembalian Pendahuluan PPN, dan lainnya.

Selanjutnya, pemerintah juga melanjutkan program prakerja. Realisasi per 30 Juni mencapai Rp10 triliun dengan 2,8 juta peserta. Dilakukan pada semester II dengan anggaran dan jumlah peserta yang sama.

Tiap-tiap peserta memperoleh manfaat pelatihan senilai Rp1 juta, manfaat insentif pelatihan Rp2,4 juta (Rp600 ribu/bulan untuk 4 bulan), manfaat insentif survei Rp150 ribu (tiga kali survei). Sehingga manfaat masing-masing peserta Rp3,55 juta.

Upaya mendorong konsumsi masyarakat juga dilakukan dengan PPN pembelian rumah kendaraan ditanggung pemerintah dengan total nilai Rp6,83 triliun. Serta meningkatkan daya beli pegawai dan karyawan dengan insentif PPh 21 senilai Rp5,16 triliun.

Sehingga total program perlindungan sosial Rp149,08 triliun. Program ini guna melindungi masyarakat yang terdampak pandemi dan turut menjaga tingkat konsumsi. (*)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda