Opini post authorBob 24 Juli 2021

Krisis Kesehatan Tak Menjelma Krisis Sosial-Ekonomi

Photo of Krisis Kesehatan Tak Menjelma Krisis Sosial-Ekonomi Muhammad Iqbal, Ph.D Psikolog, Direktur Institut Indonesia

SELAMA tanggal 3 Juli-20 Juli 2021 pemerintah kembali melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) di Jawa dan Bali dan kemudian memperpanjang PPKM hingga 25 Juli 2021. Kebijakan ini adalah upaya agar tidak terjadi lonjakan penyebaran covid-19 yang semakin banyak menimbulkan korban, bahkan kematian.

Situasi ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Konflik-konflik kecil mulai terjadi, dari perlawanan pedagang dan pekerja yang dilarang berkativitas, kesalahpahaman antar aparat negara dan petugas hingga demontrasi dari masyarakat dan mahasiswa yang menolak PPKM, bahkan ada yang meminta presiden mundur.

Situasi bertambah parah ketika masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Rumah sakit dan ruang ICU penuh, obat dan oksigen langka hingga aksi kejahatan “mengambil kesempatan dalam kesempitan”, baik korupsi bantuan sosial sampai ulah spekulan penimbun barang dan obat-obatan. Situasi ini menimbulkan kepanikan, kemasan dan mudah tersulut emosi

Menangani masalah covid-19 tentu saja bukan hal yang mudah, semua memerlukan komunikasi dan kordinasi. Di sinilah kekuatan seorang pemimpin diuji kepemimpinannya, dalam situasi krisis harus kuat, sigap, peka, empati demi keselamatan rakyat.

Dalam kasus varian delta ini banyak kritikan kepada pemerintah karena gagal melakukan antisipasi, karena masih longgarnya pintu masuk orang asing, bahkan saat PPKM pun masih ada saja pekerja asing dari Cina yang masuk untuk bekerja pada sektor yang harusnya bisa ditunda, dan itu menimbulkan kemarahan bagi sebagian masyarakat, disaat tingginynya PHK, pengangguran, malah pekerja asing seperti menjadi "anak emas", situasi ini harus segera netralisir, bila tidak bisa menyulut emosi

Disituasi krisis saat ini, kordinasi dan komunikasi sangat penting, Presiden sebagai pemimpin tertinggi harus turun tangan langsung mengambil keputusan, bukan mendelegasikan kepada pejabat lain, kabinet harus kompak dan saling mendukung, semua sumber daya yang ada fokus pada penyelesaian masalah. Disamping itu pejabat Negara harus bisa menunjukan empati karena rakyat sedang sensitif dan berduka, jangan pula membahas tema sinetron di sosial media, karena dianggap tidak memiliki rasa empati disaat kematian terus terjadi

Saat ini sangat di sayangkan ketika negara sedang menghadapi situasi krisis, beberapa Menteri malah melakukan perjalanan ke luar negeri yang tentunya apa yang dilakukannya tidak berhubugan langsung dengan keselamatan rakyat saat ini. Demikian juga dengan anggaran, harusnya ego sektoral atau pengkavlingan anggaran antar Kementerian harus bisa fokus kepada keselamatan nyawa, masih ada didapati Kementerian yang menfokuskan kepada pembelian barang dan jasa dengan anggaran.

Triliunan padahal tidak berhubungan langsung dengan keselamatan seperti pembelian alusista harusnya bisa di tunda, karena perang yang terjadi saat ini adalah "perang" pada musuh yang tidak memerlukan alusista, untuk itu program-program dan anggaran yang tidak penting harusnya bisa dialihkan kepada sektor kesehatan, subsidi rakyat, pemulihan ekonomiz serta penanganan covid-19, padahal saat ini Negara sedang menghadapi wabah dan bencana dunia, demikian juga dengan pekerjaan infrastruktur dan pemindahan ibu kota baru yang jelas-jelas tidak mendesak dan bisa di tunda.

Konflik dan gesekan dilapangan juga terjadi akibat buruknya layanan kesehatan karena melebihi kapasitas kemampuan, sudah banyak tenaga kesehatan yang meninggal karena covid-19 ataupun tenaga kesehatan sudah mengalami kelelahan, cemas, stress, dan tertekan yang tentu berdampak langsung kepada kesehatan mental dan kehidupan keluarga. Ironinya pemerintah didapati belum sepenuhnya membayar biaya pengobatan/pelayanan rumah sakit penyintas covid-19 dan terlambat memberikan tunjangan kepada tenaga kesehatan sehingga penundaan dan keterlambatan tersebut berdampak langsung kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tenaga kesehatan harus diperkuat, angkat kematian tenaga kesehatan yang terus meningkat menurut data

LaporCovid-19, koalisi warga untuk keterbukaan data, laporan, kajian, dan advokasi terkait COVID-19 mencatat sejak Maret 2020 hingga 16 Juli 2021 ada 1.299 nakes yang meninggal dunia. Demikian juga data

Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga mempublikasikan data kematian dokter per 12 Juli 2021 total ada 491 dokter yang meninggal. Tentu saja ini suatu hal yang sangat memprihatinkan, karena anggota keluarga mereka kehilangan, dan kerugian bagi bangsa dan Negara.

Kondisi Psikologis Masyarakat

Dalam berbagai riset didapati bahwa individu yang pernah terkena covid-19 juga berdampak kepada psikisnya, karena mereka mengalami penurunan Kesehatan dan tentu saja berdampak kepada Kesehatan psikis dan mentalnya, sehingga masyarakat saat ini lebih sendif, mudah tersinggung dan mudah emosional ditambah dengan tekanan-tekanan ekonomi.

Arogansi oknum aparat dilapangan, dimana menegakan aturan dengan kekerasan dan keterlambatan pemerintah menyalurkan bantuan sosial bisa menimbulkan kebencian kemarahan rakyat, ditambahkan lagi statemen pejabat bernada ancaman membuat rakyat bisa muak dan marah.

Survey terbaru dari lembaga survey LSI yang publikasikan 18 Juli 2021 menunjukan bahwa tingkat Kepuasan atas kinerja Jokowi tangani corona turun, kini hanya 59%. Persentase kepuasan kinerja pemerintah mengalami penurunan dari survei sebelumnya. LSI dalam surveynya mencatat, ada penurunan kepuasan pada kinerja Presiden Jokowi dalam 6 bulan terakhir.

Ketidakpercayaan yang menurun sangat rawan menjadi isu politik, apalagi saat ini wacana Presiden 3 Periode digaungkan oleh sekelompok orang yang tentu saja menjadi isu sensitif

Waspada Krisis Ekonomi

Hari ini di Bandung mulai terjadi gejolak, sekumpulan pekerja ojek online melalukan protes atas perpanjangan PPKM, situasi ini tentu saja hanya di waspadai jangan sampai meluas, " pembangkangan" massal akan terjadi bila tidak cepat di redam dengan pendekatan humanis, karena saat ini juga mulai terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan akan berdampak kepada kemarahan, kekecewaan dan pengangguran. Bila konflik-konflik ini tidak dikelola dengan baik, akan memunculkan krisis sosial seperti kerusuhan massal, penjarahan, demontrasi besar-besaran, kriminalitas yang tinggi dan berakhir dengan krisis kepercayaan kepada pemerintah atau krisis politik

Kenapa Krisis Sosial Bisa Terjadi?

Potensi krisis sosial bisa terjadi karena kondisi psikis masyarakat dan kesehatan mental masyarakat yang saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatikan, masyarakat sedang cemas tentang masa depannya, kehilangan harapan hidup, tertekan dengan beban hidup ekonomi, mereka berduka dengan kepergian orang-orang tercinta, mereka trauma dengan pelayanan yang mereka terima ketika terkena covid-19 ataupun ketika membantu anggota keluarganya, mereka marah dengan korupsi bantuan sosial yang terjadi , dan yang paling berat adalah karena mereka “lapar”. Bila mereka yang lapar tidak segera dibantu, akan mudah menyulut emosi dan perilaku massa yang tak terkendali

Berbagai statemen kemarahan yang viral di media adalah bahwa kalau mereka tidak berjualan atau bekerja siapa yang akan memberi makan anak dan istri mereka, apakah pemerintah membantu?, Sementara ketika PPKM hampir berakhir bantuan sosial belum juga mereka terima, disinilah potensi krisis sosial itu terjadi.

Untuk itu, pemerintah harus mencegah rakyat marah dengan memastikan mereka mendapatkan pelayanan terbaik, kesediaan obat, oksigen dan rumah sakit, menyalurkan segera bantuan sosial, subsidi ditingkatkan, berkomunikasi dengan pengusaha dan pekerja mencegah terjadinya PHK, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Pastikan segera bantu sosial segera turun, serta komunikasi diperbaiki, jangan ada lagi kata-kata ancaman atau menakut-nakuti karena akan semakin menimbulkan kemarahan. Pemerintah perlu membangun komunikasi yang efekif berkesan dan belajar untuk lebih banyak mendengarkan masukan

Dalam situasi krisis pemerintah harus menjalankan kepemimpinan dalam situasi darurat, jangan anggap ini situasi ini normal, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah agar krisi kesehatan tidak menjadi krisis sosial adalah pertama yaitu mengutamakan keselamatan rakyat, kebijakan yang bisa diambil adalah meningkatkan kualitas kesehatan, dengan mengambil alih semua Industri yang berhubungan dengan Kesehatan dan keselamatan rakyat, industri obat, oksigen, ventilator, rumah sakit/ruang ICU, APD, Masker, logistik, semua harus dibawah kendali pemerintah.

Kedua adalah mengerahkan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya organik pemerintah seperti TNI/POLRI dan ASN ataupun suka relawan yang memiliki kompetensi untuk mendukung keselamatan penyintas sehingga angka kematian menurun dan angkat kesembuhan meningkat, berdayakan organisasi profesi dan berdayakan serta dapatkan dukungan masyarakat.

Ketiga adalah menyegerakan bantuan sosial, membayar jasa pelayanan kepada rumah sakit dan membayarkan insentif tanaga Kesehatan, keempat adalah mengubah cara berkomunikasi dengan rakyat, tidak dengan acaman dan menakuti-nakuti, namun dengan komunikasi yang suportif, humanis dan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama.

Keempat adalah bangun kembali kesetiakawanan nasional, gotong royong saling membantu, libatkan struktur sosial terkecil di masyarakat, keluarga, RT, RW, kepala lingkungan, kepala dusun, kepala desa dan organisasi sosial lainnya.

Cegah terjadinya PHK dan beri program/insentif bagi rakyat miskin, mereka bukan hanya perlu sembako, namun mereka memerlukan "dignity" harga diri sebagai seorang manusia, bukan di kasihani, namun diakui eksistensi dan diberdayakan. (*)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda