Opini post authorBob 24 November 2020 105

Adakah Money Politik di Pilkada Serentak 2020?

Photo of Adakah Money Politik di Pilkada Serentak 2020? Nidia Candra, SH, Sekjen Cerdas Demokrasi Indonesia

Apa itu Money Politik Atau Politik Uang? Money Politik atau Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

Siapa saja yg diduga cendrung melakukan Politik uang, adalah Paslon, Tim Kampanye bahkan Simpatisan berpotensi melakukan Politik Uang. Ada aturan yang mengatur tentang Politik uang, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diperjelas oleh PKPU dan Perbawaslu sebagai ayuran pelaksana UU Pilkada

Sanksi bagi yang melakukan Politik Uang. Diskualiikasi Paslon dan Pidana termasuk Pidana bagi setiap orang yang melakukan Politik uang biasanya adalah Tim Kampanye dan Simpatisan Paslon.

Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi.

Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Pelanggaran money Politik TSM bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye manakala terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A, UU Pilkada.

Ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun objek pelanggaran administrasi TSM pemilihan yaitu, perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara TSM (Pasal 73 JO 135A UU Pemilihan).

Sedangkan untuk batas waktu penanganan pelanggaran money politik TSM diatur dalam pasal 26 ayat 2 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, yang mengatur : Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara.

Berdasarkan fenomena di lapangan,  angat silit untuk membuktikan tentang Poliyik Uang bahkan pelaku selalu berinovatif memanipulasi gerakan atau program Tim untuk menutupi kedok dalam rangka menjalankan Politik Uang.

Mengapa demikian? Hukum Positif selalu ketinggalan dlam mengatur prilaku masyarakat, karena manusia yang diatur adalah masyarakat majemuk dengan kepribadian masing-masing serta memilki  kecerdasan dan welalu berfikir sehingga tercipta suatu obsesi dan khayalan yang di praktekan dalam kehidupan, termasuk dalam persoalan Politk uang.

Karena Hukum selalu mengikuti perubahan prilaku dan fenomena manusia dalam masyarakat hukan atran hukum selalu didepan utk mengatur prilaku masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dati Asas Legalitas yang menjadi salah satu pedoman dalam Hukum Positif.

Sehingga Adigium Ius Constitendium (pengaturan hukum utk aturan hukum yang akan datang) untuk hal hal emengatur kesalahan dan sanksi sanksi tidak dapat dilakuakan atau diterapkan di Indonesia. Karena kedua Asas tersebut saling bertentangan pada akhirnya.

Sehingga kejahatan atau pelanggaran yang muncul tidak dapat diatur dalam hukum Positif  karena Asas Legalitas ( Suatu Perbuatan tidak dapat dipersalah tanpa dasar kekuatan ketentuan perundang-undangan atau hukum positif yang mengaturnya).

Kecuali dalam melakukan perbuatan politik uang dapat dibuktikan dengan pembuktian  alat bukti yang cukup. Disini diperlukan sumber daya manusia terutama penyelenggara pemilu dan pilkada yang memilki kemampuan dan insting  tentang hukum pembuktian yang mengatur bagaimana barang bukti dan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Hal-hal ini menjadi kendala dalam penanganan kejahatan politik uang dalam pemilu dan pilkada yang telah dilaksanakan di indonesia. (*)

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda