Opini post authorBob 24 November 2020 96

Ekonomi Biru untuk Keberlanjutan Maritim Kalbar

Photo of Ekonomi Biru untuk Keberlanjutan Maritim Kalbar Muhammad Rizky Septian, SST, Statistisi Pertama, BPS Provinsi Kalbar

Pada dasarnya, tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak melakukan pembangunan. Namun, sering kali pembangunan yang dilakukan hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berbagai langkah untuk memperbesar angka Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi target utama yang harus dicapai. Padahal, pembangunan yang baik sudah seyogyanya bersifat multidimensional dalam setiap prosesnya.

Salah satu aspek penting yang acap kali luput dari perhatian adalah kelestarian lingkungan. Lantas, pertanyaan kritis yang mungkin muncul adalah apakah pembangunan yang selama ini telah dilakukan sudah membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik tanpa adanya dampak risiko lingkungan yang dapat merugikan?

Ekonomi Biru

Konsep green economy (ekonomi hijau) mungkin telah cukup familiar di telinga kita semua. Ekonomi hijau merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya, misalnya menjaga tingkat kualitas air dan udara.

Selain itu, menurunkan tingkat kerusakan kawasan hutan juga termasuk ke dalam konsep ekonomi hijau ini. Lantas bagaimanakah dengan konsep ekonomi biru? Apa makna sebenarnya dan cakupannya?

Konsep blue economy (ekonomi biru) pertama kali digagas oleh seorang ekonom Belgia yang bernama Gunter Pauli pada tahun 2010, melalui bukunya dengan judul yang sama. Konsep ini dikembangkan untuk menjawab tantangan bahwa proses pembangunan ekonomi yang tengah berlangsung hingga saat ini cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan.

Misalnya, kerusakan alam yang disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan dan menghasilkan limbah.

Gunter Pauli dalam bukunya yang berjudul “The Blue Economy-10 Years-100 Innovations-100 Million Jobs” (2013) menyatakan bahwa inti dari ekonomi biru adalah pembangunan berkelanjutan yang merupakan penguatan dan memperkaya konsep ekonomi hijau dengan semboyannya “Blue Sky-Blue Ocean”.

Dalam artian, ekonomi terus tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan lautan tetap membiru. Lebih lanjut dalam konsep ini adalah bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor maritim, sekaligus tetap menjamin kelestarian sumber daya serta lingkungan pesisir dan lautan.

Konsep ekonomi biru sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan difokuskan pada negara-negara berkembang dengan wilayah perairan (laut), yang biasa dikenal dengan Small Island Development States (SIDS).

Ekonomi biru dalam hal ini ditujukan untuk mengatasi kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan kehidupan laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di daerah pesisir, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pada dasarnya, konsep ekonomi biru tidak hanya terbatas pada sektor perikanan dan budidaya air saja, tetapi juga termasuk dengan sektor pariwisata dan transportasi yang secara fundamental mengandalkan kekuatan maritim.

Namun demikian, untuk mendapatkan gambaran yang cukup terkait potensi ekonomi biru di suatu wilayah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor perikanan serta transportasi laut dan sungai bisa digunakan sebagai salah satu proxy.

Potensi Ekonomi Biru Kalimantan Barat

Dalam Publikasi “PDRB Provinsi Kalbar Menurut Lapangan Usaha 2015-2019”, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar mencatat bahwa subsektor perikanan cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.

PDRB riilnya mencapai 1,91 triliun rupiah pada tahun 2015 dan terus meningkat hingga mencapai 2,18 triliun rupiah pada tahun 2019. Subsektor perikanan ini cenderung masih berpotensi di Kalbar mengingat sumbangsihnya terhadap sektor pertanian secara keseluruhan mencapai sekitar 7 persen setiap tahunnya.

Sejalan dengan subsektor perikanan, subsektor tranpsortasi sungai dan laut juga cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pertumbuhannya pada tahun 2019 mencapai sekitar 12,97 persen untuk transportasi laut dan 6,31 persen untuk transportasi sungai danau dan penyeberangan (ASDP).

Subsektor transportasi laut dan sungai ini juga cenderung masih berpotensi di Kalbar karena share terhadap sektor transportasi dan pergudangan secara keseluruhan mencapai sekitar 20 persen setiap tahunnya.

Mewujudkan aspek “warna” dalam konsep ekonomi biru dalam pembangunan yang berkelanjutan di Kalbar pada dasarnya merupakan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah.

Adapun beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain, misalnya bagi pemerintah melalui kementerian/dinas terkait bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir sehingga mampu meningkatkan produktivitas hasil laut.

Dengan adanya peningkatan inovasi dan sosialisasi iptek kelautan diharapkan nantinya mampu meningkatkan efisiensi penangkapan dan budidaya hasil laut. Peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan maritim agar efektif dan efisien, misalnya seperti pelabuhan, aspek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Bagi masyarakat pesisir khususnya yang perekonomiannya bertumpu pada hasil laut, diharapkan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar pantai (zero waste).

Selain menjaga keasrian pantai, penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti bom, potas, dan pukat harimau yang cenderung merusak keanekaragaman hayati dan biota laut sebaiknya dihentikan.

Mungkin itu semua akan sulit tercapai apabila kita hanya menunggu program kebijakan dari pemerintah. Namun, apabila semua elemen terlibat dan saling bahu-membahu, kita akan mampu menciptakan Kalbar yang maju tidak hanya dari kekuatan maritimnya, tetapi juga kelestarian lingkungannya. Semoga. (*)

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda