Opini post authorBob 27 November 2022

COVID-19 Belum Berakhir, Sudahkah Ketenagakerjaan Kalbar Pulih?

Photo of COVID-19 Belum Berakhir, Sudahkah Ketenagakerjaan Kalbar Pulih? Gita Wahyuntari Listyandika, SST, Fungsional Statistisi Ahli Pertama, BPS Provinsi Kalimantan Barat

PANDEMI COVID-19 telah melanda Indonesia selama kurang lebih hampir 3 (tiga) tahun, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat.

Selama itu, banyak perubahan yang telah diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 di berbagai aspek penting kehidupan masyarakat, seperti kualitas hidup, kesehatan, perekonomian, dsb.

Salah satu sektor yang paling terdampak yaitu pada ketenagakerjaan. Meskipun dampak yang ditimbulkan saat ini sudah semakin berkurang dibanding awal-awal adanya pandemi, namun perlu menjadi perhatian bersama bahwa pandemi belum berakhir dan masih ada ditengah-tengah kehidupan sehari-hari masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 7 November 2022 lalu telah merilis kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Barat berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus 2022.

Sakernas sendiri rutin dilaksanakan oleh BPS dua kali dalam satu tahun, tepatnya pada bulan Februari dan Agustus. Tujuan dari survei ini yaitu untuk menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Secara khusus, survei ini bertujuan untuk memeroleh estimasi data jumlah penduduk bekerja dan pengangguran serta untuk memeroleh informasi terkait dampak adanya COVID-19 terhadap ketenagakerjaan.

Menurut konsep dan definisi yang digunakan oleh BPS, seseorang disebut bekerja ketika orang tersebut melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atau membantu orang lain untuk memperoleh penghasilan/keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir, dimana bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus.

Dari konsep dan definisi tersebut didapatkan sebanyak 2,56 juta pekerja di Kalimantan Barat. Angka ini jika dibandingkan dengan kondisi Agustus tahun 2021 sudah meningkat sebanyak 75,07 ribu orang atau sekitar 3,02 persen.

Dari 2,56 juta pekerja di Kalimantan Barat, sekitar 48,37 persen bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Kemudian jika berdasarkan status pekerjaan utama terdapat sebanyak 38,21 persen bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Selanjutnya jika berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 45,56 persen pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pekerja adalah SD ke bawah (meliputi tidak pernah bersekolah dan tidak tamat SD).

Kemudian satu karakteristik terakhir menunjukkan angin segar bagi kondisi pekerjaan di Kalimantan Barat, sebanyak 64,14 persen pekerja digolongkan sebagai pekerja penuh. Artinya, mereka bekerja selama minimal 35 jam per minggu.

Angka ini sudah lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2020 (60,25 persen) dan tahun 2021 (59,58 persen).

Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu dampak yang ditimbulkan karena pandemi COVID-19 yaitu adanya pengurangan jam kerja bagi para pekerja.

Pengurangan jam kerja tersebut secara langsung mengakibatkan upah yang diterima oleh pegawai juga semakin berkurang mengikuti jumlah jam kerja yang dilakukan, begitu pula sebaliknya.

Ketika jumlah jam kerja yang dilakukan oleh pekerja semakin meningkat, maka upah yang diterima pun semakin banyak.

Oleh karena itu, dengan semakin meningkatkan jumlah pekerja penuh saat ini bisa dianggap sebagai salah satu tanda perbaikan kondisi ekonomi di Kalimantan Barat.

Selain jumlah dan karakteristik penduduk yang bekerja, BPS Provinsi Kalimantan Barat juga merilis indikator terkait pengangguran. Pada Agustus 2022, jumlah pengangguran di Kalimantan Barat adalah sebanyak 137,68 ribu orang.

Angka ini sudah menurun sekitar 10,19 persen dibanding Agustus 2021, yaitu sebanyak 153,31 ribu orang pengangguran. Indikator berikutnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPT digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Semakin tinggi nilai indikator ini maka semakin banyak pasokan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan.

Sehingga indikator ini dapat memberikan sinyal terkait kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain.

TPT hasil Sakernas Agustus 2022 di Kalimantan Barat adalah sebesar 5,11 persen. Angka ini berarti terdapat sekitar 5 orang penganggur di setiap 100 orang angkatan kerja.

Meskipun angka tersebut sudah berada di bawah rata-rata TPT nasional (sebesar 5,86 persen), namun masih terdapat 5 (lima) kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang nilai TPT-nya berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat bahkan di atas rata-rata TPT nasional.

Lima kabupaten/kota tersebut yaitu Kabupaten Mempawah (7,48 persen), Ketapang (6,71 persen), Kubu Raya (6,87 persen), Kota Pontianak (9,92 persen), dan Kota Singkawang (8,63 persen).

Jika dilihat menurut karakteristiknya, nilai TPT laki-laki (5,11 persen) relatif tidak berbeda secara signifikan dengan nilai TPT perempuan (5,10 persen).

Namun jika menurut daerah tempat tinggal, nilai TPT perkotaan (8,75 persen) dua kali lebih tinggi dibanding nilai TPT perdesaan (3,11 persen).

Seyogyanya lapangan pekerjaan di perkotaan lebih banyak dibanding dengan di perdesaan, namun penyerapan tenaga kerjanya ternyata justru lebih rendah dibanding dengan di perdesaan.

Jika disandingkan dengan data jumlah pekerja menurut sektor memang di Kalimantan Barat hampir 50 persen bekerja di sektor pertanian/perkebunan/kehutanan, dimana sektor tersebut lebih banyak terdapat di perdesaan dibanding di wilayah perkotaan.

Selain itu, di perkotaan bisa dikatakan cenderung lebih susah mendapatkan pekerjaan karena persaingan yang lebih ketat dibandingkan dengan pekerjaan yang ada di wilayah perdesaan.

TPT Kalimantan Barat pada Agustus 2022 masih lebih tinggi 0,76 persen poin jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2019 saat sebelum pandemi COVID-19 (sebesar 4,35 persen).

Artinya, kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Barat bisa dikatakan belum sepenuhnya pulih seperti kondisi saat sebelum pandemi. Hal ini menjadi tantangan bagi Kalimantan Barat untuk dapat memulihkan kondisi ketenagakerjaan meskipun pandemi masih melanda.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, masyarakat perlu meningkatkan daya saing dengan memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan pada lapangan pekerjaan yang tersedia, khususnya di wilayah perkotaan.

Selain itu, bagi pemerintah diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait lapangan usaha yang potensial di Kalimantan Barat di masa mendatang agar para pengusaha bisa fokus membuka/mengembangkan lapangan usaha di sektor tersebut. (*)

Keywords

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda