Opini post authorBob 28 Maret 2023

Film sebagai Media Edukasi bagi Masyarakat Tentang Kehidupan Mantan Narapidana

Photo of Film sebagai Media Edukasi bagi Masyarakat Tentang Kehidupan Mantan Narapidana Lukman Mahar Dwikartika, S.Psi., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama., Bapas Kelas II Pontianak

PADA tanggal 30 Maret 2023, kita memperingati Hari Film Nasional. Sejarah lahirnya Hari Film Nasional dimulai pada tanggal 30 Maret 1950, saat itu adalah hari syuting pertama film Darah & Doa atau Long March of Siliwangi yang disutradarai oleh Usmar Ismail.

Darah dan Doa menjadi film nasional pertama yang secara resmi diproduksi setelah Indonesia merdeka lewat Pusat Film Nasional Indonesia (Perfini). Perfini didirikan oleh Usmar Ismail yang sekaligus menyutradarai Darah dan Doa. Dalam konferensi kerja Dewan Film Indonesia bersama Organisasi Perfilman pada 11 Oktober 1962 di Jakarta.

Menetapkan bahwa tanggal 30 Maret ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Usmar Ismail dan Djamaludin Malik diangkat sebagai Bapak Perfilman Nasional.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundangan resmi mengenai penetapan Hari Film Nasional pada tahun 1999 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1999.

Dikutip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1999 oleh Presiden RI BJ Habibie. Hari Film Nasional dicanangkan untuk mendorong lahirnya film-film dengan nilai pendidikan dan budaya yang beragam. Film sebagai media baru diharapkan mampu memperkokoh nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Badan Perfilman Indonesia (BPI) mengupayakan momentum Hari Film Nasional (HFN) 2023 sebagai ajang untuk meningkatkan rasa percaya diri atas kualitas film anak bangsa sekaligus bentuk manifestasi sebagai integrator dalam ekosistem perfilman di Indonesia.

Badan Perfilman Indonesia (BPI) bersama dengan Ditjen Kebudayaan dan Kemenko PMK menggelar rangkaian kegiatan Hari Film Nasional 2023 dengan tema “Wajah Film Nasional”. Rangkaian acara ini digelar BPI sebagai upaya untuk penguatan dan pemajuan Perfilman Nasional.

Salah satu upaya penting yang dilakukan dengan memotret kondisi Perfilman Nasional berdasarkan klasifikasi unsur kegiatan dan usaha Perfilman dalam lingkup keseluruhan ekosistem infrastruktur.

Diskriminasi Terhadap Mantan Narapidana

Narapidana  adalah manusia  biasa  seperti  manusia  lainnya  hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Menurut (Riyanto,  2006:15) menjelaskan bahwa  narapidana  adalah seorang  yang  merugikan  pihak  lain  yang  kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum

Kehidupan mantan narapidana seringkali dipandang negatif. Pandangan negatif tersebut muncul kedalam fenomena ketidakadilan masyarakat pada stigma negatif yang kuat menempel sebagai mantan narapidana yang memiliki catatan sebagai pelaku tindak kriminal. Stigma sebagai suatu ketidakadilan masyarakat pada mantan narapidana seringkali terlihat dalam berbagai acara di lingkungan masyarakat.

Mantan narapidana sering dikucilkan dengan tidak diajak berbincang-bincang, diguncing, dan tidak diundang di acara-acara di lingkungannya. Padahal, dalam lingkungan masyarakat sebaiknya menerima kembali dengan tangan terbuka pada mantan narapidana sehingga tidak merasa diasingkan oleh lingkungannya.

Mantan narapidana yang sudah keluar dari penjara pada umumnya ingin menebus kesalahannya di masa lalu dan memulai hidup baru.  Ingin pula mereka memberikan partisipasi  sosialnya,  agar  statusnya  disamakan dengan anggota masyarakat lainnya.

Akan tetapi, tetap saja diskriminasi sosial dikenakan pada mereka, sehingga sulitlah bagi mereka untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  layak.

Jenis pekerjaan yang bisa diperoleh oleh mantan narapidana  itu  pada umumnya  sangat  menurun  jika  dibandingkan dengan  pekerjaannya  terdahulu,  dengan penghasilan  sangat  rendah,  bahkan  sering  lebih rendah,  sedang  status  sosialnya  bisa dibilang meragukan. 

Mereka merasa  tidak  dihargai oleh  masyarakat,  karena  masyarakat menganggap  mereka sebagai  orang  jahat,  bahkan  juga sering  dihina  oleh  sesama  penjahat  (Kartono, 2005:204-205).

Penderitaan dan penghinaan yang mereka dapatkan secara terus-menerus akan menibulkan niat mantan narapidana untuk kembali  lagi melakukan perbuatan kejahatan, terulang kembali hukuman  dan  pemenjaraan,  sehingga  mereka menjadi  residivis-residivis  yang  sukar disembuhkan. 

Penerapan Media Film sebagai Sarana Edukasi Masyarakat Tentang Mantan Narapidana

Definisi film menurut undang-undang No. 8 tahun 1992, film adalah karya cipta dan seni yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan atas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita vidio, piringan vidio dan/atau berhak atas hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dengan sistem proyeksi mekanik dan lain sebagainya.

Salah satu genre film adalah crime atau kriminal. Tidak seperti genre lainnya, kebanyakan film kriminal adalah film aksi yang serius, jarang ada film komedi bertemakan penjara atau kehidupan narapidana. ]

Mungkin saja hal ini disebabkan karena hilangnya kebebasan adalah salah satu hal yang paling ditakut manusia. Melihat kehidupan dari sudut pandang narapidana dapat membuat masyarakat merasa ambigu secara moral dan percaya bahwa kejahatan harus dihukum.

Masyarakat menonton film bertema narapidana karena berbagai alasan. Ada yang menonton untuk melihat para narapidana istirahat, melihat keinginan kebebasan, atau betapa hebat mereka berusaha untuk keluar dari penjara, meski di akhir cerita mereka gagal.

Menurut  Satjipto  Rahardjo,  teori  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan  oleh  hukum. 

Berbeda  dengan  keadaan  yang  terjadi,  masyarakat  malah  tidak memberikan pengayoman kepada mantan narapidana (Sudrajat, 2011).

Maka dari itu orang yang pernah melanggar hukum atau yang akrab dikenal dengan sebutan mantan narapidana tidak boleh dijauhkan  dari  keluarga  ataupun  masyarakat.  Dengan demikian, pembinaannyapun harus mengarahkan kepada pemulihan hubungan.

Salah satunya adalah dengan cara melaksanakan pemulihan hubungan dengan masyarakat dengan cara pelaksanaan proses pembinaan secara bertahap yang dimulai dengan proses program pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dll.

Dengan media film terutama film pendek atau dokumenter, pemerintah dapat menyebarluaskan informasi kepada masyarakat berupa pemahaman tentang kehidupan mantan narapidana.

Hal ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana karena pada hakekatnya mantan narapidana juga manusia yang harus diperhatikan dan diperjuangkan hak asasi manusianya. (*)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda