Opini post authorKiwi 28 November 2021

Peran Ganda Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah

Photo of Peran Ganda Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah Rizky Woro

Oleh:Rizky Woro
Mahasiswi Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Malang

Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam sudah sejak masa-masa awal didirikan tidak punya persoalan dengan apa yang pada zaman sekarang ini disebut dengan keadilan dan kesetaraan gender. Kiyai Haji Ahmad Dahlan—pendiri gerakan Islam yang berkemajuan ini--mempunyai perhatian khusus terhadap kaum perempuan. Meneladani Rasulullah SAW, Kiyai Dahlan punya majlis khusus dalam membina dan mendidik kaum perempuan. Bahkan untuk mendorong kaum perempuan di Yogyakarta agar tidak ragu berkiprah di ruang publik, Kiyai Dahlan pernah mendatangkan seorang penceramah perempuan dari Surabaya.

Salah satu bukti nyata Muhammadiyah sejak awal tidak punya persoalan dengan keadilan dan kesetaraan gender adalah berdirinya ‘Aisyiyah—organisasi perempuan Muhammadiyah hanya 5 tahun setelah Muhammadiyah berdiri.

Keberadaan ‘Aisyiyah sebagai organisasi otonom istimewa Muhammadiyah bukanlah dimaksudkan untuk memisahkan kaum perempuan dari Muhammadiyah, apalagi meminggirkannya, tetapi hanyalah untuk memberi ruang yang lebih luas kepada perempuan Muhammadiyah untuk mengatur kegiatan sendiri yang lebih sepesifik untuk kaum perempuan.
Keberadaan ‘Aisyiyah tidak menghalangi kaum perempuan aktif di Muhammadiyah bersama kaum laki-laki. Dalam konstitusi organisasi perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam memimpin Muhammadiyah.

Sekalipun Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada kaum perempuan untuk berkiprah dalam ruang publik, tetapi tentu saja tetap ada batasnya. Yang membatasinya adalah ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah (maqbulah). Dalam konsep-konsep tentang perempuan yang diputuskan Muhammadiyah terlihat bahwa Muhammadiyah menjaga keseimbangan antara tugas publik dan domestik kaum perempuan, antara tugas sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya dengan tugasnya dalam masyarakat dalam berbagai bidang. Karena bagaimanapun keluarga tidak bisa diabaikan demi melaksanakan tugas publik di luar rumah.

Peran Domestik dan Publik Perempuan Muslimah

Dalam diskursus feminisme dikenal istilah peran domestik dan publik. Yang pertama berarti peran perempuan dalam rumah tangga, baik sebagai isteri maupun ibu. Peran ini biasa disebut dengan sebutan ibu rumah tangga. Sedangkan yang kedua berarti peran perempuan di masyarakat, baik dalam rangka mencari nafkah maupun untuk aktualisasi diri dalam berbagai aspek kehidupan; sosial-politik-ekonomi-pendidikandakwah dan lain sebagainya.

Persoalan peran domestik dan publik perempuan memang menarik dan sangat relevan dikaji dalam masa sekarang ini. Masa di mana pembagian peran publik untuk laki-laki dan domestik untuk perempuan mulai digugat terutama oleh kaum perempuan sendiri. Apakah pembagian tugas publik dan domestik seperti itu masih relevan untuk zaman di mana kaum perempuan sudah semakin banyak yang terpelajar dan berpendidikan tinggi, yang tentu saja menuntut untuk juga ikut berkiprah dalam dunia yang lebih luas dari pada hanya di rumah. Apalagi kalau dilihat dari segi ekonomi, banyak laki-laki sebagai kepala keluarga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga seorang diri, sehingga perlu bantuan dari isterinya untuk bersama-sama mencari nafkah.

Tatkala perempuan mendapat kesempatan yang relatif lebih luas dan lebih bebas untuk mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan publik, dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai pengusaha, pendidik, politisi dan lain sebagainya, persoalan yang muncul adalah berkurangnya waktu dan perhatian untuk mengurusi rumah tangga, terutama untuk mengasuh dan mendidik anak-anak. Atau dengan ungkapan lain tatkala kaum perempuan berkiprah lebih luas dalam dunia publik, tugas domestiknya terabaikan. Keadan seperti itu menimbulkan gugatan terhadap publikasi perempuan. Apakah memang perempuan pantas berkiprah dalam tugas-tugas publik? Apa tidak sebaiknya mereka memusatkan perhatian untuk tugas-tugas demestik saja?

Sebaliknya, tatkala kaum perempuan sepenuhnya melakukan tugas domestik, persoalan yang muncul adalah apakah perempuan tidak merasa terkungkung dan terbatasi ruang geraknya kalau hanya berada dalam rumah sebagai ibu rumah tangga? Tidakkah perempuan juga punya hak untuk berkiprah di luar rumahnya? Boleh jadi yang mempersoalkannya itu bukan perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga itu sendiri, tapi perempuan-perempuan yang merasa terpanggil untuk memperjuangkan kaum perempuan dari kungkungan domestikasi tersebut. Memang perlu penelitian, apakah perempuan-perempuan yang secara sadar memilih jadi ibu rumah tangga tersebut merasa terkungkung dan terhambat kebebasannya berkiprah dalam kehidupan publik. Apakah mereka dapat mendapatkan kebahagian dengan hanya menjadi ibu rumah tangga?

Bagi yang memilih berperan sebagai ibu rumah tangga dan berbahagia dengan pilihannya umumnya mendasarkan pilihannya itu kepada landasan agama. Mereka memahami dari ajaran Islam bahwa menjadi ibu rumah tangga adalah kewajiban suci perempuan. Domestikasi perempuan itu sudah sesuai dengan kodrat mereka sebagai perempuan. Sebaliknya, bagi yang memilih berkiprah dalam dunia publik, memahami bahwa domestikasi perempuan bukanlah berdasarkan doktrin agama (Islam) dan bukan pula merupakan kodrat perempuan, tetapi merupakan hasil konstruk sosial kultural yang sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sehingga begitu lamanya keadaan seperti itu berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi sehingga dianggap seperti sesuatu yang kodrati. Padahal sebenarnya bukan kodrati.

Dalam peran domestik, pertama kita akan melihat perempuan sebagai isteri. Sebagai isteri perempuan memiliki hak dan kewajiban. Haknya adalah mendapatkan mahar, nafkah, hidup bersama secara baik dan pendidikan pengajaran dari suaminya. Kewajibannya adalah patuh dan hidup bersama secara baik dengan suaminya.

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW menjelaskan kepada para suami tentang kriteria isteri yang baik. Yaitu “apabila engkau lihat dia menggembirakanmu. Apabila engkau perintah ia menaatimu, dan ia senantiasa memelihara dirinya dan hartamu ketika kamu tidak ada” (H.R. Thabrani)

Dalam hubungan suami isteri, kedua-duanya mempunyai kewajiban untuk mu’asyarah bil ma’ruf atau hidup bersama secara biak. Sesuai dengan apa yang dimaksud dengan yang ma’ruf, maka bagaimana teknis hidup bersama dengan cara yang baik itu diserahkan kepada konsensus dan kebijaksanaan suami isteri dengan pedoman tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam. Misalnya suami menyenangkan hati isteri dengan memberikan pujian pada saat-saat yang pantas mendapat pujian, membantu isteri membina silaturrahim dengan karib kerabatnya, membantu istri dalam mencapai cita-citanya dan lain sebagainya. Sebaliknya isteri berusaha meladeni suami dalam masalah makan, minum, dan pakaian dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan suami lainnya. Ini semua hanya sebagai contoh penjabaran dari hidup bersama dengan baik.

Suami memang mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada isterinya yang mencakup kebutuhan akan makan, minum, pakaian dan hal-hal lain yang sudah menjadi kebutuhan seorang isteri dari segi materi. Tetapi siapakah yang bertanggung jawab secara operasional dalam pelaksanaan kewajiban itu? Apakah isteri atau suami atau bersama-sama? Dalam hal ini tidak ditemukan nash yang mengatur secara pasti hal tersebut.

Hanya ada sebuah hadits yang dapat dijadikan petunjuk bahwa untuk urusan rumah tangga isterilah yang bertanggung jawab. Rasulullah besabda seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: “..dan setiap isteri adalah pemimpin rumah suaminya, aia akan dimintai pertanggungjawabannya” (H.R. Bukhari Muslim). Abu Syuqqah menjadikan hadis ini sebagai dalil akan tanggung jawab isteri mengurus urusan rumah (Abu Suqqyah:1993).

Alangkah beratnya tugas laki-laki, jika di samping berkewajiban memberi nafkah juga berkewajiban mengatur urusan rumah tangga seharian. Oleh sebab itu, apabila yang bertugas mencari nafkah (publik) adalah suami, sangatlah adil dan wajar kalau yang bertugas mengatur urusan domestik adalah isteri. Tetapi hal itu bukan berarti satu sama lain saling melepaskan diri dan tidak mau tahu dengan tugas pasangannya. Suami isteri harus tolong menolong dalam melaksanakan tugas masing-masing. Asma’ puteri Abu Bakar membantu suaminya dalam memelihara kuda, menyabit rumput dan menanam benih di kebun, sementara suaminya membantu Asma’ dalam mengurus rumah tangga. Diriwayatkan dari al-Aswad, ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah tentang apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW di rumah. Ia menjawab, “Beliau senantiasa melayani keluarga. Bila datang waktu shalat, maka beliau keluar untuk melakukan shalat (H.R. Bukhari).

Demikianlah tidak ada keterangan yang tegas tentang siapa yang bertanggung jawab secara operasional untuk urusan rumah tangga. Oleh sebab itu persoalan ini diserahkan kepada konsensus suami isteri dengan ukuran yang ma’ruf menurut mereka berdua, selama tidak melanggar syari’at Islam tetapi yang sudah pasti adalah suami isteri harus saling tolong menolong dalam membina rumah tangga dalam rangka menciptakan rumah tangga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana yang menjadi citacita mereka berdua dalam membentuk rumah tanggga (Q.S.30:21)

Dalam Surat At-Taubah ayat 71 disebutkan bahwa perempuan beriman, tolong menolong, bahu membahu dengan laki-laki beriman dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar. Tugas dakwah amar ma’ruf nahi munkar sekalipun dapat dilakukan di dalam rumah, tetapi tidaklah terbatas dalam rumah tangga semata, tapi juga di masyarakat (peran publik).

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah 9:71)

Dalam Surat An-Nahl ayat 97 lebih jelas lagi Allah memberi peluang dan menghargai sama laki-laki dan perempuan untuk melakukan amal saleh. Amal saleh, tentu saja tidak hanya terbatas pada amal-amal yang bersifat domestik, tetapi menyangkut juga amal-amal yang bersifat publik.

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Naml 16:97)

Demikianlah beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki peluang melakukan peran publik sama dengan peluang yang diberikan kepada laki-laki.

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan adanya kesetaraan gender antara lakilaki dan perempuan dalam peran publik.
Perempuan boleh saja memasuki dunia publik asal tidak meninggalkan dan mengabaikan tugasnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya. Persoalannya hanyalah masalah prioritas dan kesempatan, dengan mempertimbangkan secara matang asas manfaat dan mudharat bagi semua anggota keluarga, bukan hanya memikirkan diri (perempuan itu ) sendiri. Dan tentu saja pilihan jenis karir publik dan waktu-waktu berkarir tetap berpedoman keada tuntunan syari’ah Islam.

Kesimpulan

Dari uraian di atas jelaslah bagi kita bahwa Muhammadiyah telah memotret bahwa laki-laki dan perempuan diberi peluang yang sama untuk berperan dalam lapangan sosial-ekonomi-politik dan lapangan publik lainnya di samping peran mereka masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Namun, dalam hal ini Muhammadiyah berpendapat bahwa pilihan peran publik yang akan dijalani perempuan haruslah mempertimbangkan kodrat biologis-fisiologisnya sebagai perempuan, perannya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya, dan juga pembagian waktu yang proporsional antara domestik dan publik. Dalam menjalankan peran publiknya, tentu saja seorang perempuan tetap mengikuti aturan syari’ah Islam, baik masalah pakaian dan pergaulan lawan jenis maupun aturan-aturan lainnya.

Perbedaan hak dan kewajiban dan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam Islam tidaklah dilihat sebagai sesuatu yang bersifat diskriminatif, tetapi sebagai sesuatu yang bersifat fungsional dan komplementer, karena perbedaan-perbedaan itu tidak membawa implikasi apapun dalam hal esensi dan substansi masing-masing sebagai makhluk dan hamba Allah SWT.

Dalam menjalankan peran publiknya, seorang perempuan muslimah memiliki kebebasan dalam arti yang positif, yaitu kebebasan yang tetap dalam bingkai norma dan hukum Allah SWT. Kebebasan itu tidak boleh menyebabkan seorang perempuan muslimah kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslimah. (Wallahu ‘Alam Bisshawab)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda