Ponticity post authorKiwi 01 Desember 2020 213

APBD 2021 Fokus Infrastruktur, Gubernur Janji Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Photo of APBD 2021 Fokus Infrastruktur, Gubernur Janji Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

PONTIANAK, SP - Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalbar, telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Kepastian ini diketahui usai Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalbar dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kalbar 2021, yang dilaksanakan pada Senin (23/11).

Persetujuan ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Kalbar yang diwakili Wakil Gubernur Kalbar bersama segenap pimpinan DPRD Kalbar.

Sidang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalbar, M. Kebing L ini, dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalbar serta tamu undangan lainnya.

APBD 2021, Pemprov Kalbar memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, terutama bidang pendidikan dan rumah sakit.

Adapun postur APBD Provinsi Kalbar Tahun 2021, dari sisi pendapatan sebesar Rp. 6.675.492.541.090 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.861.425.252.09, Dana Transfer sebesar Rp. 3.810.754.877.000, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 3.312.412.000.

Kedua, dari sisi belanja secara keseluruhan Alokasi Belanja Daerah pada APBD TA 2021 ini adalah sebesar Rp. 6.920.492.541.090 yang terdiri dari Belanja operasi sebesar Rp. 4.273.976.264.130, Belanja modal sebesar Rp. 1.147.074.989.432, Belanja tidak terduga sebesar Rp. 20.000.000.000 dan Belanja transfer sebesar Rp. 1.479.441.287.528.

Ketiga, dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 300.000.000.000,00 yang bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran TA sebelumnya atau SiLPA tahun anggaran 2020, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 55.000.000.000 untuk penyertaan modal PT. Bank Kalbar dari PT. Jamkrida.

Sesuai RPJMD

Proyeksi kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19, APBD 2021 juga difokuskan pada penanganan permasalahan kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

"APBD Kalbar Tahun 2021 fokus pada beberapa bidang yang dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa fokus pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2021 meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan dan bangunan gedung," kata Sutarmidji kepada Suara Pemred, Selasa (1/12).

“Kita akan bangun gedung pemerintahan untuk kenyamanan dan efisiensi pelayanan, termasuk pembangunan beberapa sekolah dan pusat sertifikasi,” paparnya.

Sementara untuk bidang kesehatan, Pemprov Kalbar akan menyelesaikan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso. Midji menargetkan gedung baru rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut operasional tahun 2021.

“Rumah sakit membutuhkan anggaran yang cukup besar juga, dan target saya operasional akhir 2021. Rencananya di sana juga akan disediakan laboratorium yang canggih,” sebutnya.

Selain itu, pemprov Kalbar juga tetap memberikan fokus anggaran untuk penanganan Covid-19. Menurut Sutarmidji, kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 membutuhkan dana yang cukup besar. “Kebutuhannya mencapai Rp100 miliar,” kata Midji.

Terkait pembangunan infrastruktur, pada tahun 2021, anggaran yang akan dialokasikan lebih dari Rp250 miliar. “Ada tiga jembatan yang harus selesai, yaitu Jembatan Korek, Riam Danau, dan Sambas,” tutur mantan Wali Kota Pontianak tersebut.

Gunakan Silpa

Mengenai selisih pendapatan pada APBD 2021, Sutarmidji menerangkan, kebutuhan anggaran tersebut akan ditutupi dengan sisa lebih anggaran pada tahun 2020. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RADTPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 mengarah kepada menjaga perdamaian, kelestarian alam, pembangunan untuk air bersih, fasilitas kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lainnya.

Menurut Sutarmidji Millenium Development Goals (MDGs) Kalbar semakin baik, terlihat dari indikator-indikator yang menunjukan arah pembangunan berkelanjutan sudah benar dan selaras dan akan terus melakukan evaluasi.

"Saat ini alur Pembangunan di Kalbar sudah benar, karena sudah berpengaruh pada angka kemiskinan yang menurun, IPM meningkatkat, SDG kita semakin baik ini indikator yang menunjukkan bahwa arah pembangunan SDG Kalbar sudah selaras," kata Sutarmidji usai kegiatan Launching RADTPB/SDGs Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (1/12).

Sutarmidji meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalbar untuk bekerja sesuai data, karena dengan bekerja dengan data, maka hasilnya pun akan lebih baik. “Kita sekarang kelemahan pada data, semua dinas harus memperhatikan data, bekerja harus dengan data, tanpa data hasil tidak mungkin baik,” imbaunya.

Bang Midji, panggilan akrabnyta menargetkan, ke depannya pembangunan sanitasi dan air bersih semakin baik serta kondisi yang kondusif terus ditingkatkan. “Saya berharap kedepan sanitasi, air bersih semakin baik kemudian kondisi-kondisi kondusif semakin terus ditingkatkan dan lain sebagainya,” harap Midji.

Selain itu Sutarmidji juga menekankan agar OPD Pemprov Kalbar yang nilai Sakip masih dihuruf (C), hasil dari penilaian intern untuk memperbaikinya. Dia meminta OPD yang nilainya masih C, pada meret 2020 harus sudah meningkatkan minimal nilanya (BB) yang akan dinilai dari Biro Organisasi dan Inspektorat Kalbar

“Saya minta sudah harus (BB) tidak lagi (B), kalau masih ada dibawahnya saya akan evaluasi kinerjanya, karena kita mau mencapai pembangunan dengan perangkat pelaksanaan yang baik,” tegasnya.

Acuan Pembangunan

Setelah mencermati dan mengevaluasi laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalbar mengenai Rancangan Peraturan Daerah APBD Kalbar tahun 2021, seluruh fraksi di DPRD Kalbar pun menyetujui postur APBD 2021.

"Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan dapat menerima laporan tersebut dan menyetujui agar Raperda APBD tersebut dijadikan Perda APBD tahun anggaran 2021,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kalbar, Suib saat membacakan pendapat akhir Fraksi PKB.

Legislator asal Partai Hanura ini berharap, agar Perda APBD Kalbar 2021 harus dijadikan acuan guna melakukan perbaikan secara komprehensif, sistematis keuangan daerah Provinsi Kalbar sehingga kelemahan-kelemahan yang ada pada perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang terdapat dalam APBD 2020 ini tidak terulang kembali di 2021 dan tahun selanjutnya.

Menurutnya, Perda yang bakal dihasilkan kelak benar-benar dapat dijadikan bahan evaluasi dan koreksi khususnya bagi instansi terkait, sehingga hasil evaluasi dan koreksi tersebut dapat diimplementasikan dalam memperbaiki kinerja instansi.

"Ke depan diharapkan, Pemprov Kalbar dapat lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dengan sendirinya akan berdampak terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kalbar,” paparnya.

Hal senada turut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kalbar, Martinus Sudarno saat membacakan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar.

“Berdasarkan proses dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan laporan badan anggaran DPRD Provinsi Kalbar maka Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Raperda tentang APBD 2021 untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Perda,” ujar Sudarno.

PAD Meningkat

Pemkot Pontianak, menargetkan Pendapatan Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp1,77 triliun. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2020 senilai Rp1,62 triliun, tahun 2021 terjadi peningkatan. 

"Peningkatannya sebesar Rp152,09 miliar atau naik 8,59 persen," ujarnya usai menyampaikan nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota beberapa waktu lalu.

Kemudian, lanjutnya, total belanja daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp1,84 triliun. Jumlah itu meningkat sebesar Rp55,15 miliar atau naik 3 persen dibandingkan APBD Perubahan tahun 2020 sebesar Rp1,78 triliun. 

"Secara umum volume rancangan APBD Kota Pontianak 2021 adalah sebesar Rp1,87 triliun, atau naik sekitar 3,48 persen dibandingkan volume perubahan APBD tahun 2020 senilai Rp1,80 triliun," ungkapnya.

Selain itu, penerimaan pembiayaan juga ditargetkan sebesar Rp99,11 miliar. Target itu terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diproyeksi senilai Rp99,06 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp50 juta. 

"Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan yakni berupa penyertaan modal investasi pemerintah daerah yang dianggarkan sebesar Rp30 miliar," terang Edi.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam struktur RAPBD Kota Pontianak tahun 2021 terdapat beberapa penyesuaian yang mempengaruhi besaran volume RAPBD. Penyesuai itu diantaranya penyesuan terhadap penerimaan dana transfer (TKDD) tahun 2021 yakni dana DAU, DAK, serta DBH baik dari sisi pendapatan maupun belanja. 

"Berdasarkan hasil rekonsiliasi Pemkot Pontianak denga Kementerian Keuangan RI," katanya.

Selain itu, kata Edi, adanya penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja dana Bosnas, penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja BLUD.  "Ada pula penyesuaian terhadap besaran iuran BPJS," pungkasnya. (iat/din/jee)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda