Ponticity post authorKiwi 01 Desember 2021

Gubernur Kalbar Antisipasi Kelangkaan Si Melon, Sutarmidji Terbitkan Surat Edaran Tertibkan Distribusi LPG 3 Kg

Photo of Gubernur Kalbar Antisipasi Kelangkaan Si Melon, Sutarmidji Terbitkan Surat Edaran Tertibkan Distribusi LPG 3 Kg

PONTIANAK, SP - Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 26 Desember 2021. Isinya, memerintahkan kepada Bupati/Wali Kota se-Kalbar untuk memastikan distribusi LPG 3 kilogram tertib.

Surat edaran itu diterbitkan, juga karena mengantisipasi antrean panjang menjelang perayaan hari besar keagamaan yaitu Natal yang menjelang.

Sutarmidji tak mau, stok LPG di daerah langka. Tak hanya itu, Sutarmidji juga mau kalau penyaluran LPG tepat sasaran.

Adanya Surat Edaran tersebut menjadi langkah akan ancaman kelangkaan gas LPG 3 Kg yang pernah terjadi beberapa bulan lalu.

Diharapkan, semua pihak, terutama Pertamina dan Pemkab/Pemkot bisa segera memperbaiki Tata Niaga penyaluran Gas bersubsidi tersebut, sebab jika tidak bagaimanapun kuota ditambahkan tetap tidak akan berpengaruh pada kelangkaan jika distribusi ke tangan konsumen mengalami masalah.

Terus Berkoordinasi

Menanggapi Surat Edaran Gubernur Kalbar tersebut, Sales Area Manager Kalimantan Barat, Weddy Surya Windrawan mengatakan, Pertamina selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait penyaluran LPG kepada masyarakat.

Koordinasi tersebut misalnya dilakukan saat pelaksanaan operasi pasar menjelang perayaan hari besar keagamaan. Pemda akan menentukan titik pelaksanaan operasi pasar gas LPG tersebut.

"Kita selalu melakukan koordinasi dengan Pemda agar gas LPG tepat sasaran misalnya ketika operasi pasar Pemda yang menentukan titik pelaksanaan operasi pasar," ucapnya.

Weddy menambahkan koordinasi lainnya yakni dengan melakukan razia ke tempat usaha yang sebenarnya tidak berhak untuk menggunakan gas LPG tiga kilogram.

Untuk memaksimalkan pengawasan agar gas LPG tiga kilogram tepat sasaran. Maka Pertamina mengeluarkan kartu kendali agar bisa digunakan masyarakat.

Dirinya menyebutkan keberadaan kartu kendali untuk menghindari adanya antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan gas LPG tiga kilogram. Selain itu dengan adanya kartu kendali juga untuk memastikan masyarakat di sekitar pangkalan bisa mendapatkan gas LPG tiga kilogram.

"Jangan sampai masyarakat di sekitar pangkalan lalu tidak dapat, dengan kartu kendali juga untuk menghindari antrian dan memastikan masyarakat dapat gas LPG tiga kilogram," jelasnya.

Weddy mengungkapkan upaya untuk menghindari antrian menjadi penting terlebih saat ini masih pandemi Covid-19. Dengan kartu kendali masyarakat tidak harus mengantri panjang lagi. Antrian yang panjang menurutnya juga bisa menimbulkan kepanikan ditengah masyarakat.

Dikatakannya upaya yang dilakukan seperti kartu kendali dan lainnya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pertamina. Sehingga harus dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar upaya-upaya tersebut bisa maksimal diterapkan ditengah masyarakat.

"Pak Gubernur sangat mendukung program kami, ini dalam upaya untuk memastikan LPG tiga kilogram tepat sasaran," jelasnya.

Dirinya mengungkapkan surat yang dikeluarkan Gubernur Kalbar tersebut menjadi penguatan untuk memastikan agar gas LPG tiga kilogram tepat sasaran.

Kebijakan Gubernur Kalbar tersebut sangat membantu Pertamina untuk melakukan kebijakan dilapangan. Sehingga gas LPG tiga kilogram bisa tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

Weddy juga memastikan ketersediaan stok gas LPG tiga kilogram menjelang natal dan tahun baru aman.

Dengan pengawasan dan stok yang luar biasa maka masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan gas LPG tiga kilogram. Selain itu adanya pangkalan di setiap desa juga bisa semakin memudahkan masyarakat.

"Di semua desa hampir semua sudah memiliki pangkalan, sehingga gas LPG tiga kilogram diharapkan bisa terdistribusi secara baik," tuturnya.

Dirinya juga berharap adanya kerjasama dari pemerintah daerah untuk memastikan pengawasan gas LPG tiga kilogram agar tepat sasaran.

Selian itu pemerintah daerah juga diharapkan bisa memperjuangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang lama belum diperbaharui. Sehingga pengusaha maupun pangkalan merasa HET yang saat ini tidak sesuai.

"Pertamina diluar itu, pembicaraan HET antara pengusaha dan pemerintah daerah," katanya.

Pastikan Ketersediaan

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kota Pontianak, Yuliansyah mengatakan berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya memastikan gas LPG tiga kilogram tepat sasaran.

Pihaknya juga sempat melakukan pertemuan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar untuk melakukan pembahasan terkait distribusi gas LPG tiga kilogram.

"Apalagi dengan program H-1 dari Pertamina yang hingga detik sekarang berjalan sangat baik, dengan program tersebut dan stok yang tidak ada kekurangan, program itu juga bisa mengurangi antrian," katanya.

Yuliansyah menambahkan dengan program tersebut masyarakat diharuskan memesan terlebih dahulu baru bisa mendapatkan gas LPG tiga kilogram. Sehingga bisa memastikan gas LPG tiga kilogram tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dirinya menyebutkan Hiswana Migas sebagai pelaksana yang menjadi mitra Pertamina tetap menjalankan program yang diarahkan Pertamina.

Sejauh ini menurutnya proses distribusi gas LPG tiga kilogram sudah sangat baik sehingga tidak menimbulkan kelangkaan. Ketersediaan stok LPG tiga kilogram juga sudah sesuai dengan usulan yang Pertamina berikan kepada agen dan pangkalan.

"Sesuai arahan Pak Gubernur Kalbar juga yang di intruksikan agar gas LPG tiga kilogram tepat sasaran, kita memang selama ini menjual dengan HET yang diberlakukan Pemda setempat," jelasnya.

Yuliansyah berharap agar pemerintah daerah tetap bersinergi untuk membantu pengusulan penambahan kuota gas LPG tiga kilogram kepada pemerintah pusat.

Terlebih dengan pertambahan penduduk yang begitu pesat. Sehingga berakibat pada meningkatnya kebutuhan gas LPG tiga kilogram.

"Kita juga berharap masyarakat kelas menengah ke atas juga jangan memakai LPG tiga kilogram, mereka bisa menggunakan LPG lima dan 12 kilogram sesuai untuk kalangan menengah ke atas,"  katanya.

Antisipasi Sejak Awal

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan Pemerintah Kota Pontianak melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan antisipasi dalam menghadapi natal dan tahun baru.

Pemerintah Kota Pontianak akan menggandeng Pertamina untuk memastikan ketersediaan stok gas LPG tiga kilogram menghadapi perayaan natal dan tahun baru dengan kebutuhan yang meningkat.

"Saya berharap tidak terjadi lagi kelangkaan, tetapi di akhir tahun memang sering terjadi kelangkaan akibat stok yang terbatas," ucapnya.

Edi Kamtono menambahkan kelangkaan gas LPG tiga kilogram terjadi akibat kuota yang terbatas. Sehingga diharapkan Pertamina bisa menambah kuota tersebut.

Agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat akan ketersediaan stok gas LPG tiga kilogram di Kota Pontianak.

Dirinya menyebutkan karena kebutuhan yang meningkat pada perayaan natal dan tahun baru harus ada upaya untuk mencegah adanya spekulan yang memanfaatkan situasi. Ia meminta Pertamina untuk memahami kondisi yang ada lapangan untuk mencegah terjadinya kelangkaan gas LPG tiga kilogram.

"Jika ada kelangkaan dan keresahan kita (Pemerintah Kota Pontianak) turun, Pertamina seharusnya sudah sangat paham," ujarnya.

Stok LPG Melawi Aman

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskumdag) Kabupaten Melawi mengungkapkan stok gas LPG subsidi tiga kilogram hingga kini masih aman. Belum ada laporan kelangkaan gas hingga kini.

Kepala Diskumdag Melawi, Daniel, Rabu (1/12) mengatakan dari pemantau instansinya, saat ini distribusi LPG masih lancar. Harga ditingkat eceran juga masih terbilang stabil.

"Harga yang dilaporkan petugas dari lapangan untuk LPG 3 kg Rp18.000, 5,5 kg, Rp 85.000 dan untuk 12 kg Rp170.000," terangnya.

Daniel mengatakan pihaknya tetap memantau pendistribusian gas bersubsidi ini di pasar. Ia juga meminta masyarakat menyampaikan bila ada kekurangan pasokan LPG.

"Untuk berapa tabung yang beredar di Melawi saat ini masih di dalami. Karena belum pernah sampai ke meja saya terkait laporan jumlah distribusi LPG," kata Daniel yang baru menjabat Kadiskumdag Melawi kurang lebih sebulan ini.

Untuk menghadapi Nataru, Daniel mengatakan sampai saat ini kondisinya masih terbilang aman dan lancar. Termasuk stok gas di tingkat desa. Namun, pada pertengahan bulan ini direncanakan akan dilakukan kembali pemantauan stok LPG di pasar.

"Semoga tetap aman," katanya.

Mail, salah seorang penjual LPG di kota Pinoh mengungkapkan saat ini memang stok gas melon cukup melimpah. Sehingga harga jualnya juga menurun hingga dua kali lipat dibandingkan beberapa waktu lalu saat gas LPG sempat mengalami kelangkaan.

"Rata-rata LPG dijual antara Rp 18 ribu sampai Rp 20 ribu per tabung. Stok sekarang mudah didapat. Dulu-dulu kadang harganya sampai Rp 35 ribu di dalam kota," paparnya.

Rapat TPID Sanggau

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Sy Ibnu Marwan Alqadrie mengatakan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sanggau dalam waktu dekat akan segera menggelar rapat guna menindaklanjuti Surat Gubernur Kalbar Sutarmidji Nomor: 510/4141/DPPESDM-C terkait dukungan tertib distribusi Gas LPG 3 Kg.

“Kita sudah menerima surat Pak Gubernur terkait itu dan saya sudah lapor ke Pak Asisten 2 (Asisten Perekonomian dan Pembangunan). Rencananya dalam waktu dekat akan kita rapatkan di TPID,” katanya, Selasa (30/11/2021).

Marwan menyebut, di Kabupaten Sanggau terdapat 120 pangkalan LPG 3 Kg yang tersebar di 15 kecamatan. Di Kapuas ada 39 pangkalan, Mokok ada 10 pangkalan, Parindu ada 5 pangkalan, Bonti ada 5 pangkalan, Tayan Hulu ada 10 pangkalan.

Kemudian, lanjut dia, di Meliau ada 8 pangkalan, Balai ada 4 pangkalan, Tayan Hilir ada 8 pangkalan, Toba ada 4 pangkalan, Kembayan ada 7 pangkalan, Beduai ada 3 pangkalan, Sekayam ada 10 pangkalan, Jangkang ada 2 pangkalan, Noyan 1 pangkalan dan Entikong 4 pangkalan.

Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, dijelaskan Marwan, setiap kecamatan berbeda. Penetapan HET ini berdasarkan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 635/Ekbang/2014 dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 236 Tahun 2015. “Di Kecamatan Kapuas misalnya, HET LPG 3 Kg ditetapkan sebesar Rp 16.500 per tabung. Kalau di tingkat pedagang (pengecer) sekitar Rp 20 ribu,” katanya.

Pihaknya, Marwan bilang, terus melakukan monitoring untuk menjamin ketersedian dan kestabilan harga Gas LPG 3 Kg. “Langkah-langkah yang kita lakukan melakukan monitoring di pangkalan gas LPG terkait stok gas LPG 3 Kg. Untuk stok hingga sekarang cukup untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pantau Pasaran

Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM Singkawang, Dede Sudrajat mengatakan, terkait dengan ketersediaan LPG 3 Kg jika dilihat dari kuota berdasarkan Surat Edaran Ditjen Migas  Nomor B-696/MG.05/DJM/2021 tentang kuota volume LPG 3 Kg tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat yang diperuntukan untuk masyarakat Kota Singkawang ada sebanyak 125.353 Matrik Ton.

"Apabila dikonversi ke jumlah tabung sebanyak 2.486.667 tabung per tahun harusnya mencukupi," kata Dede.

Jadi, mengenai cukup atau tidak tergantung kebutuhan masyarakat Kota Singkawang.

Untuk jumlah agen di Kota Singkawang ada 8, yang terdiri dari PT. Sinar Gas Utama, PT. Karsa Sambas, PT. Domillies Setia Jaya, PT. Bintang Pantai Utara, PT. Mita Gas Singkawang, PT. Gasurin Abadi Sejahtera, PT. Dharma Gas Gemilang dan PT. Gema Pesisir.

"Sedangkan untuk jumlah pangkalan gas 3 Kg di Kota Singkawang sampai saat ini tidak terpantau," ujarnya.

Menurutnya, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koprasi dan UKM Kota Singkawang selalu memonitoring terkait dengan penyaluran gas 3 Kg.

Akan tetapi di lapangan dinas selalu mendapat hambatan terkait dengan data realisasi penyaluran per agen dan paling menyulitkan adalah selalu bertambah serta berpindahnya pangkalan yang membuat kesulitan dalam monitoring.

"Karena terkait dengan penambahan, pengurangan serta penyebaran pangkalan itu tanpa adanya komunikasi atau pemberitahuan kepada dinas," ungkapnya.

Untuk harga eceran tertinggi (HET) gas tabung 3 Kg di wilayah Kota Singkawang adalah seharga Rp12.750.00 (agen), Rp16.500.00 untuk harga pangkalan sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 685/EKSBANG/2014.

"Apabila dalam hal pendistribusian gas 3 Kg baik di kalangan keagenan maupun pangkalan berjalan sebagaimana jalur distribusi yang benar, maka gas 3 Kg dalam keadaan aman di Kota Singkawang jelang Natal 2021," jelasnya.

Tujuh Poin Arahan ke Pihak Terkait

SUTARMIJDI, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), telah mengeluarkan Surat Edaran, Nomor 510/I4/DPPESDM-C, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, yang ditembuskan kepada pertama PT Pertamina (Persero) General manager MOR VI di Balikpapan.

Kedua adalah Kantor Cabang PT. Pertamina (Persero), Sales Area Manager Retail Kalimantan Barat di Pontianak. Ketiga Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat. Dan keempat Ketua HISWANA MIGAS Kalimantan Barat di Pontianak.

Surat Edaran ini bersifat penting, dengan lampiran satu berkas, dengan isinya akan Dukungan Dalam Rangka Tertib Distribusi Gas LPG 3 Kg.

yaitu, dalam rangka tertib distribusi LPG 3 Kg agar lebih tepat sasaran, efektif dan efisien di seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan Barat yang penyalurannya berdasarkan alokasi kuota sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan ini diminta perhatian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.

2. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Lampiran DD bahwa pada sub urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di masing-masing daerah.

3. Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Di mana bahwa Gas LPG 3 Kg disamping sebagai barang penting juga termasuk barang yang disubsidi Pemerintah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Gas LPG 3 Kg sesuai dengan kewenangan sendiri-sendiri atau bersama-sama.

4. Memperhatikan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 510/0419.1/DPP-F tanggal 29 Januari 2021 Hal Pelaksanaan Distribusi dan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg di Kalimantan Barat Tahun 2021, salah satu point menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bersama PT. Pertamina Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan distribusi LPG 3 Kg agar tepat sasaran.

5. PT. Pertamina Kalimantan Barat sejak bulan Juli 2020 telah melakukan ujicoba penerapan mekanisme pemesanan H-1 dalam distribusi LPG 3 Kg di tingkat pangkalan kepada konsumen penerima, dimana masih dianggap efektif mengantisipasi antrian panjang dan kelangkaan LPG 3 Kg terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

6. Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan Saudara untuk menugaskan Dinas yang membidangi Perdagangan agar:

1. Dinas yang membidangi Perdagangan terus berperan aktif dalam hal menjamin ketersediaan dan kestabilan harga Gas LPG 3 Kg.

2. Berkoordinasi secara intensif dengan PT. Pertamina Kalimantan Barat, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (HISWANA Migas) dan Agen Gas LPG 3 Kg dalam hal penentuan titik-titik pangkalan Gas LPG 3 Kg agar distribusi ke masyarakat merata dan tepat sasaran.

3. Melakukan pertemuan secara berkala dengan PT. Pertamina Kalimantan Barat, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (HISWANA Migas), Agen Gas LPG 3 Kg, dan Pangkalan Gas LPG 3 Kg dan melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

7. Bagi Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG 3 Kg untuk segera menyusun Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG 3 Kg pada tingkat pangkalan. Surat Edaran ini dikirim pada Jumat, 26 November 2021.(din/rud/jul/eko/ril)

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda