PONTIANAK,SP - Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji mengungkapkan bahwa alokasi anggaran terbesar untuk pembangunan jalan, dan jembatan selama dirinya menjabat gubernur periode 2018-2023 ada di Kabupaten Ketapang.

Hal tersebut disampaikan Bang Midji-sapaan karibnya, saat menghadiri malam ramah tamah Anggota DPRD Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Ketapang-Kayong Utara (Kalbar 8) Rasmidi, usai dilantik untuk masa jabatan 2024-2029, Senin (30/9) malam.

Namun salah satu ruas jalan yang masih perlu dibangun dengan anggaran yang cukup besar menurutnya adalah jalan Ketapang-Kendawangan. Yang sebelumnya sempat diambil alih oleh pemerintah pusat lewat Inpres Jalan Daerah (IJD).

Dimana sejak 2023 sudah ditangani sepanjang 20 kilometer. Akan tetapi untuk sisanya yang akan ditangani pada Tahun Anggaran (TA) 2024, sampai saat ini belum direalisasikan oleh pemerintah pusat.

"Jalan Kendawangan itu, waktu itu diminta oleh DPR RI lewat Inpres jalan (IJD), kita (Pemprov) usulkan, dan sudah disetujui, sehingga APBD tidak menganggarkan lagi, agar tidak tumpang tindih anggaran. Tahu-tahu (TA 2024) duitnya tidak turun. Jadi masalah sampai sekarang, harusnya kalau memang duitnya tidak ada, biar dibiayai dari APBD saja, kan gitu," ungkapnya.

Sementara untuk di Kabupaten Kayong Utara (KKU), Midji menjelaskan, ruas jalan provinsi sudah hampir tuntas. Untuk ruas jalan Sukadana-Melano misalnya saat ini sudah dalam kondisi mantap. Sementara ruas jalan Melano-Teluk Batang, memang sebagian masih mengalami kerusakan.

“Jalan itu (Melano-Teluk Batang awalnya) tidak sampai rusak seperti itu, tapi karena muatan (kendaraan yang melintas) sampai lebih dari 12 ton, ya hancur juga jalannya, karena jalan kita maksimal hanya bisa dilalui kendaraan delapan ton,” terangnya.

Midji menambahkan, memang alokasi APBD Kalbar selama lima tahun ia menjabat gubernur, untuk pembangunan jalan, dan jembatan terbesar ada di Kabupaten Ketapang. Dari data resume pembangunan jalan, dan jembatan provinsi bidang Bina Marga tahun 2019-2024, tiga daerah dengan persentase terbesar dari total anggaran adalah Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Sintang.

Untuk Kabupaten Ketapang dana yang dikucurkan sebesar 15 persen atau mencapai Rp305 miliar lebih. Sementara Kabupaten Kubu Raya sebesar 13,02 persen atau mencapai Rp249 miliar lebih. Lalu untuk Kabupaten Sintang sebesar 12,31 persen atau mencapai Rp235 miliar lebih.

“Makanya Ketapang itu di (ruas) Tanjung-Marau-Air Upas sampai ke Manis Mata itu (jalan) relatif sudah bagus. Insyallah di sini saya menyampaikan saja, kalau saya jadi gubernur lagi, jalan itu, jalan provinsi saya yakin bisa tuntas 100 persen," ujarnya.

Midji bisa memastikan hal tersebut karena sudah menghitung dengan data yang valid. Di awal masa kepemimpinannya sebagai gubernur tahun 2018 lalu, dari total 1.534 kilometer total panjang jalan provinsi, yang kondisinya mantap baru sebesar 49,98 persen.

Selama lima tahun, meski sempat menghadapi pandemi Covid-19, selama dua tahun banyak anggaran dipangkas, serta digunakan untuk penanganan Covid-19, progres pembangunan infrastruktur jalan masih cukup baik.

Hasilnya, di akhir masa jabatannya pada 2023 lalu, jalan provinsi dengan kondisi mantap bisa ditingkatkan menjadi sekitar 80 persen.

“Artinya dengan kondisi tidak normal, (ada pandemi) Covid-19 kita (Pemprov) bisa menambah hampir 30 persen kondisi mantap. Apalagi dalam kondisi normal, yang sisa 20 persen itu, Insyallah selesai. Yakin saya selesai,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Midji juga mengapresiasi peren anggota DPRD dalam percepatan pembangunan desa mandiri sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Itu karena, dalam program tersebut, salah satunya ada peran anggota DPRD lewat pokok-pokok pikiran (pokir) yang ada.

“Peran dewan (anggota DPRD) tanpa diketahui dewan ini peran besar, kenapa DPRD itu kan ada yang namanya pokir, pokir mereka itu harus nyantel pada 52 indikator desa mandiri. Saya bilang kalau tidak ada kaitan sama itu (desa mandiri) tidak usah dicairkan, akhirnya desa itu bisa cepat (dibangun),” paparnya.

Terbukti, dari total 2.045 desa se-Kalbar, di awal pemerintahannya tahun 2018, baru ada satu desa mandiri. Yang kemudian bisa ditingkatkan hingga mencapai 1.029 desa mandiri selama lima tahun. Di samping itu, kini Kalbar pun sudah tidak memiliki desa sangat tertinggal, dan desa tertinggal lagi.

“Kalbar itu sudah tidak ada desa sangat tertinggal, dan desa tertinggal, yang ada sekarang desa berkembang, maju, dan mandiri. Kalau persentase desa mandiri dalam satu provinsi, Kalbar terbesar sudah 52 persen. Itu yang bisa kita lakukan, walaupun (awalnya) dewan tidak tahu, kenapa saya minta pokir itu harus ada kaitan dengan variabel desa mandiri yang 52 itu, akhirnya hasilnya bagus,” jelasnya.

Midji lantas mengucapkan selamat kepada Rasmidi yang kembali dilantik menjadi anggota DPRD Kalbar untuk masa jabatan 2024-2029. Ia yakin politisi partai Demokrat itu akan bisa menjalankan tugas, dan mengemban amanah dengan baik. Sehingga bisa bersama-sama dalam memajukan Kalbar.

“Mungkin untuk dewan-dewan yang lain juga, jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman Demokrat, dan keluarga besar Demokrat, ke depan yang menjadi perhatian (Midji-Didi) itu rumah tidak layak huni, sanitasi yang sehat, dan air bersih. Kalau itu semua sudah tuntas, maka Kalbar akan bisa maju dengan pesat,” pungkasnya.(din)