Ponticity post authorKiwi 02 Desember 2021

Kejagung Bentuk Timsus di Daerah, Gembong Mafia Tanah di Kalbar Belum Tersentuh

Photo of Kejagung Bentuk Timsus di Daerah, Gembong Mafia Tanah di Kalbar Belum Tersentuh

PONTIANAK, SP - Jaksa Agung, ST Burhanuddin telah mengintruksikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia, agar membentuk Tim Khusus untuk menangani kasus mafia tanah dan mafia pelabuhan.

Menurutnya, Kejaksaan wajib hadir guna memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan. Oleh karena itu, ia memerintahkan kepada para Kepala Satuan Kerja (Kajati dan Kajari) segera bentuk tim khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah dan mafia pelabuhan, yang kini semakin merajalela.

Pemberantasan mafia tanah sendiri, telah menjadi isu krusial karena dinilai telah meresahkan. Keberadaan para mafia berimplikasi terhadap terhambatnya proses pembangunan nasional.

Masalah ini menjadi atensi khusus Jaksa Agung, karena Kejaksaan wajib hadir guna memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan.

Mafia rentan memicu konflik sosial, serta menurunkan daya saing. Apalagi, para mafia tersebut juga tidak jarang telah berafiliasi dengan oknum-oknum pada berbagai lembaga pemerintah.

Selain mafia tanah, ia juga menyoroti kasus mafia pelabuhan di Indonesia. Para mafia ini telah menghambat pertemuan ekonomi karena menyebabkan adanya biaya yang tinggi di pelabuhan.

Ia juga menaruh perhatian khusus pada pemberantasan mafia pelabuhan yang telah menghambat laju perekonomian, karena menimbulkan biaya berusaha yang tinggi, sehingga menjadikan persaingan usaha tidak sehat dan tidak kompetitif, serta mengakibatkan investor tidak tertarik berinvestasi di Indonesia.

Hambat Pembangunan

Burhanuddin memang memberikan perhatian penuh terhadap hal tersebut dan menyampaikan bahwa keberadaan para mafia tersebut sangat meresahkan dan berimplikasi terhadap terhambatnya proses pembangunan nasional, juga rentan memicu konflik sosial, serta menurunkan daya saing, bahkan para mafia tersebut telah berafiliasi dengan oknum-oknum pada berbagai lembaga pemerintah.

“Saya minta Jaksa bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi dan mencari penyebab mengapa praktek para mafia tersebut tumbuh subur sampai saat ini, seakan telah menjadi bagian dari ekosistem dan membuat masyarakat menjadi permisif akan hal tersebut,” ungkapnya.

Jaksa Agung RI berharap Jaksa harus mampu memberikan solusi perbaikan sistem agar tidak ada celah bagi para mafia untuk mengganggu tatanan yang ada.

Salah satu upaya memberantas mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah, diantaranya:

1. Belum terintegrasinya administrasi pertanahan yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan administrasi pertanahan yang ada di desa, misalnya terkait tanah Letter C, adanya kewenangan Ketua Adat menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA);

2. Belum selesainya proses pendaftaran tanah, sehingga masih dibuka penggunaan tanda bukti hak atas tanah yang ada sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Tidak segera dilakukan tindakan administratif terhadap tanah yang haknya berakhir atau telah hapus; atau;

4. Terdapat sertifikat ganda yang saling tumpang tindih.

“Ayo kita basmi para mafia tanah sampai akarnya. Termasuk kepada para oknum pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat. Saya tidak segan menyeret mereka ke meja hijau dan membenamkannya ke dalam penjara, bahkan jika sekalipun ada pegawai Kejaksaan yang terlibat,” jelasnya.

"Selidiki betul setiap sengketa tanah yang terjadi di wilayah hukum saudara. Pastikan bahwa sengketa tersebut adalah murni sengketa tanah antar warga, bukan diakibatkan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum pejabat," lanjut Burhanuddin.

Ia pun meminta Kejaksaan memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah, dan segera antisipasi jika terjadi pergolakan dan gesekan horizontal di masyarakat.

“Sekali lagi, mari kita basmi  mafia tanah sampai akarnya!  termasuk kepada para oknum pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat," katanya.

Ia pun tidak segan menyeret mereka ke meja hijau dan membenamkannya ke dalam penjara, bahkan jika sekalipun ada pegawai Kejaksaan yang terlibat.

“Sejalan dengan pemberantasan mafia tanah, saya juga menaruh perhatian khusus pada pemberantasan mafia pelabuhan yang telah menghambat laju perekonomian,” jelas Jaksa Agung.

Bekerja Secara Nasional

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menjelaskan adanya mafia tanah, selain menghambat proses pembangunan nasional, dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pertumpahan darah di banyak wilayah.

"Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah," ujarnya.

Adapun salah satu upaya pemberantasan mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah.

Leonard mengungkap, dalam kesempatan itu, Burhanuddin meminta jajarannya mempersempit gerak mafia tanah yang biasa 'main mata' atau kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat.

"Bapak Jaksa Agung tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara," papar Leonard.

Leonard menambahkan Burhanuddin juga meminta jajarannya membentuk tim khusus untuk menangani sindikat mafia tanah.

"Jaksa Agung juga memerintahkan kepada para Kepala Satuan Kerja baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri agar segera bentuk Tim Khusus yang anggotanya gabungan antara jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus, tim ini nantinya khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah," ungkap Leonard.

Leonard mengungkap pesan Burhanuddin agar tiap bidang kejaksaan, seperti bidang Intelijen, Pidum, dan bidang Pidsus, dapat bekerja sama memberantas mafia tanah hingga ke akar.

"Cermati betul setiap sengketa-sengketa tanah yang terjadi di wilayah hukum saudara. Pastikan bahwa sengketa tersebut adalah murni sengketa tanah antar warga, bukan dilatarbelakangi atau digerakkan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan pejabat tertentu," kata Leonard.

Selain itu, Burhanuddin meminta jajarannya segera mengantisipasi apabila potensi terjadinya konflik semakin membesar. Sebab, menurutnya, konflik tanah itu seperti api dalam sekam dan bom waktu yang bisa mengakibatkan ledakan konflik di Indonesia.

"Mari kita bersama-sama bahu membahu basmi habis para mafia tanah! Dan berikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah. Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya. Oleh karena itu, jangan sampai pegawai Kejaksaan ada yang terlibat atau menjadi backing para mafia tanah. Saya tidak akan segan-segan menindak dan menyeret mereka ke proses pidana," ungkapnya.

Operasi Intelijen

Burhanuddin juga memerintahkan setiap satuan kerja membuka hotline khusus untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah. Saat ini untuk tingkat Pusat di Kejaksaan Agung telah dibuka hotline Pengaduan di 081914150227.

Burhanuddin juga berbicara tentang mafia pelabuhan. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Pandjaitan meminta aparat penegak hukum memonitor dan menindak tegas mafia pelabuhan. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya melakukan operasi intelijen untuk memberantas mafia pelabuhan.

"Jaksa Agung memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pelabuhan agar segera bergerak melakukan operasi intelijen dalam rangka pemberantasan mafia pelabuhan," kata Leonard.

"Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi mem-backing para mafia pelabuhan," imbuhnya.

Diketahui, mafia pelabuhan menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan. Hal ini dapat menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino, yaitu minat investor menjadi rendah, sehingga mengakibatkan berkuranganya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah.

Biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibanding biaya logistik di pelabuhan China sekitar 15 persen dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13 persen.

Tingginya biaya logistik tersebut tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar-muat di pelabuhan serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin memperkeruh keadaan.

Ungkap Modus Operandi

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Fadil Zumhana membeberkan modus operandi tindak pidana pertanahan dan cara kerja mafia dalam menguasai tanah strategis maupun yang berkaitan dengan proyek nasional. Jaksa Agung menyebut ketika ibu kota negara dipindahkan, ini sudah banyak permainan mafia tanah di Kalimantan Timur.

"Atau setiap kali ada proyek nasional, pembangunan jalan tol, sudah mulai begitu masifnya mafia tanah ini. Dia ingin menguasai tanah-tanah strategis dengan berbagai cara, cara-cara ini luar biasa," kata Fadil di Jakarta, Rabu (10/11).

Yang pertama, kata dia, rekayasa mafia tanah ini seolah-olah ada sengketa kepemilikan atas tanah lalu diselesaikan melalui jalur pengadilan dan ini banyak terjadi. Ini seolah-olah ada sengketa di antara mereka saja itu.

"Lalu gugat menggugat, lapor lah, gugat ini kalah yang satu menang. Lalu satu kena Pasal 266 diurus suratnya, suratnya keluar pula dari BPN, enggak ngerti juga saya. Saya waktu Direktur Penyidikan pernah mengurus satu kasus besar di Sumatera Utara, kasus mafia tanah itu tanah itu bisa dikuasai orang, seolah-olah dia sebagai penggarap. Penggarap orang-orang ia juga, diterbitkanlah surat garap, diurus," katanya.

Tetapi untungnya, kata Fadil, BPN tidak menerbitkan tanahnya sertifikatnya itu. Fadil menduga BPN takut juga sama penegakkan hukum sehingga masih terganjal. Karena masih ada alasan yang belum jelas, sehingga BPN tidak mengeluarkan.

"Tetapi saya tahan itu yang bersangkutan, saya rampas itu tanah ex PTPN. Ini, PTPN ini tanahnya mengelilingi Kota Medan, tanah-tanah strategis di sekitar Kota Medan diambil sudah oleh mafia tanah ini. Banyak, kasus PTKAI, PTKAI itu sekarang buron dan mantan wali kota juga dihukum bahkan terakhir dibebaskan ya, saya juga enggak tahu bisa bebas kenapa. Tapi ya namanya keadilan ya seperti itu, adil apabila bebas menurut tersangka," katanya.

Namun, menurut Fadil sebagai penegak hukum tidak adil karena Kejagung menegakkan hukum dengan parameter dan alat bukti jelas. "Tetapi ketika bebas, saya enggak ngerti juga kenapa. Tetapi saya menghormati itu putusan pengadilan," tuturnya.

Fadil melanjutkan, mafia tanah bekerja secara canggih, sangat tahu apa maunya orang. Lalu modus operandi kedua, lokasi tanah strategis tanah di Jakarta diakui kepemilikannya oleh mafia tanah berdasarkan perfounding yang sudah tidak berlaku.

"Ini kemarin saya menangani kasus itu, di Jakarta perfounding ini sebetulnya sudah berakhir tahun 1958. Tetapi, dikuasailah tanah startegis tersebut, diakui kepemilikannya berdasarkan perfounding, perfoundingnya palsu pula. Seolah-olah ada jual-beli, ini enggak ngerti bagaimana mahirnya ini para mafia tanah bekerja," tuturnya.

Berikutnya, lanjutnya, yang paling banyak harus diwaspadai adalah ahli hukum pertanahan, BPN dan pemerintah daerah tentang BOT. BOT ini modus baru, karena beli tanah di kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung sulit mencari tanah strategis. Dicarilah tanah eks pemerintah, di BOT kan, BOT 30 tahun.

"Belum berakhir 30 tahun, ini saya ada menangani bahwa saya direktur penyidikan itu. Belum berakhir 30 tahun, baru 10 tahun berjalan diperpanjang 20 tahun lagi. Bayangin 50 tahun orang bisa menguasai tanah strategis dan ketika dihitung pemasukan yang harus diterima negara sangat kecil sekali, ini yang harus kita waspadai," katanya.

Dalam BOT itu negara harus beruntung, karena 50 tahun sudah enggak ada harga lagi. "Nilai BOT-nya paling rendah, ini yang begini-gini harus kita sidik. Ini kita akan menjaga objek vital milik negara di kota-kota besar, akan bergeser ini tanpa disadari. Sekian puluh tahun kita sudah lupa, mungkin tidak tercatat tanah strategis berpindah," tutupnya.

Libatkan Banyak Pihak

TENTUNYA, sangat mengapresiasi dan memberkan atensi terbaik dari apa yang ditunjukkan Jaksa Agung. Hal ini merupakan suatu hal yang bagus walaupun terkesan terlambat.

Dirinya berharap tim tersebut tidak hanya diisi internal Kejari maupun Kejati. Akan tetapi juga bisa melibatkan akademisi atau lembaga lain yang peduli terhadap hal tersebut.

Tim ini kita harapkan tidak hanya melibatkan internal kejaksaan akan tetapi juga bisa melibatkan tim lain yang benar-benar peduli dengan masalah ini.

Evaluasi terhadap tim tersebut juga perlu dilakukan oleh kejaksaan.

Sehingga memiliki progres yang jelas ditunjukkan oleh tim pemberantasan mafia tersebut.

Selain itu kejaksaan juga diharapkan bisa membuka akses pelaporan seluas-luasnya yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas untuk menyampaikan keluhannya.

Selama ini masyarakat kurang mengetahui dimana akan melaporkan kasus yang mereka alami. Tim ini juga diharapkan tidak hanya sekedar pekerjaan sambilan.

Akan tetapi petugas yang terlibat dalam tim ini harus fokus dan tidak dibebankan pekerjaan lainnya. Sehingga tim ini bisa fokus terhadap upaya penyelesaian mafia tanah dan pelabuhan.

Jika mereka (tim pemberantasan mafia tanah dan pelabuhan) juga dibebankan tugas lain maka tidak akan fokus, jadi bebaskan mereka dari tugas lain, jadi khusus untuk menyelesaikan kasus mafia tanah dan pelabuhan saja.

Mafia tanah ini banyak berafiliasi dengan berbagai macam oknum pejabat. Sehingga harus diungkap secara jelas dan transparan.

Modus kerja mafia tanah selama ini dengan memalsukan berbagai dokumen sebagai alas hak tanah dari yang tidak benar menjadi benar.

Untuk memalsukan dokumen dari tidak benar menjadi benar maka mafia tanah tidak akan bekerja sendiri. Sehingga diindikasikan banyak pihak yang memiliki kewenangan tertentu juga terlibat dalam hal tersebut.

Hal itu juga menjadi dasar untuk menerbitkan sertifikat tanah dan jika ada gugatan untuk menghadapi pengadilan.

Sehingga umumnya masyarakat kita kalah di pengadilan, jadi pemberantasan ini tidak hanya perlu dilingkungan kejaksaan saja akan tetapi bisa melibatkan semua pihak, sehingga kinerja tim ini bisa mengakar hingga terungkap semua pihak yang terlibat.

Dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan juga berpotensi adanya keterlibatan mafia tanah. Karena proses pembebasan lahan sangat mudah, simpel dan cepat.

Sehingga memerlukan langkah cepat kejaksaan untuk menuntaskan kasus mafia tanah dan pelabuhan tersebut.

Terlebih permasalahan mafia dan pelabuhan sangat menyiksa masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan apapun.

Selain itu keberadaan mafia tanah dan pelabuhan juga bisa menghambat proses pembangunan di daerah. Praktek mafia tanah dan pelabuhan muncul akibat tingginya harga tanah karena semakin pesatnya pembangunan.

Dengan tingginya harga tanah maka akan semakin besar semangat untuk memalsukan dokumen yang ada.

Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya kepedulian masyarakat dalam konteks pengurusan administrasi dokumen kepemilikan tanah.

Situasi tersebut dimanfaatkan mafia tanah untuk memalsukan dokumen yang ada. Banyak dokumen yang dipalsukan tentu saja tidak hanya melibatkan satu orang.

Ada jaringan yang terlibat maka harus diungkap baik di pemerintahan maupun masyarakat.

Mafia tanah ini tidak hanya ada di oknum masyarakat akan tetapi bisa juga berada di kelompok pemerintahan untuk menguasai lahan masyarakat. 

Menteri ATR Buka-bukaan

KEJAHATAN Pertanahan atau mafia tanah menjadi suatu persoalan yang harus segera diberantas guna menciptakan keadilan dan kepastian. Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan Djalil pun telah membeberkan modus praktik mafia tanah dan tips agar tidak jadi korban.

Dalam Program InvesTime CNBC Indonesia, Rabu malam (1/12), dia mengatakan bahwa kasus mafia tanah makin marak akhir-akhir ini karena pihaknya sedang memerangi mafia tanah, sehingga membuat banyak kasus ini muncul di publik.

"Banyak (kasus) 2016 dan sebelumnya selama ini gak jadi perhatian publik," ungkapnya.

Dengan makin banyak kasus yang tampil, maka menurutnya akan membuat masyarakat lebih berhati-hati. Pasalnya, jika sudah menjadi korban mafia tanah, maka akan rumit menyelesaikan masalahnya.

"Pergi ke Polda belum selesai, juga dengan tampil seperti ini masyarakat dengar, dan kantor saya akan perhatikan secara serius," lanjutnya.

Dia mengimbau agar sertifikat menjadi bentuk kepemilikan tanah harus dijaga dengan baik. Dia mencontohkan, kasus yang kerap terjadi dalam kasus mafia tanah adalah jual beli dengan orang yang kurang dikenal.

Setelah memberikan uang muka, si oknum mafia tanah ini akan meminjam sertifikat tanah milik penjual untuk melakukan pengecekan. Akan tetapi, sertifikat yang dikembalikan ke pemilik tanah adalah sertifikat palsu, dan pelaku membaliknamakan sertifikat aslinya.

"Mungkin kasih uang Rp 100-200 juta. Minta pinjam sertifikat, cek sertifikat kemudian dipalsukan, dengan demikian dikembalikan lagi sertifikat, padahal palsu," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, banyak orang yang ahli dalam pemalsuan sertifikat, sehingga mata rantai ini menurutnya perlu untuk dikejar.

Dia meminta agar masyarakat yang mau menjual tanah dan tidak kenal dengan pembelinya agar menggunakan agen properti yang bonafide.

Sofyan Djalil juga mengakui jika ada oknum BPN yang terlibat dalam kasus pertanahan atau mafia tanah.

"Kami akui masih ada oknum aparat BPN yang terlibat dalam kasus pertanahan," kata Sofyan dalam rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan di salah satu hotel di Jakarta, Rabu (17/11).

Sofyan menegaskan para oknum itu telah diberikan hukuman baik secara administrasi maupun pidana.

"Bahkan kepala kantor wilayah BPN kita copot dan pidanakan," kata Sofyan menegaskan.

Namun, kata dia, dengan organisasi begitu besar yang mempekerjakan 38 ribu pegawai se-Indonesia. Sofyan mengibaratkan itu sebagai apel dalam keranjang, pastinya ada beberapa apel yang rusak. "Jadi bagaimana yang rusak itu dibuang," kata Sofyan.

Pernyataan itu disampaikan Sofyan saat menanggapi Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang.

Junimart menyarankan satuan tugas tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal.

"Dalam menangani kejahatan di bidang pertahanan yang pertama dibenahi adalah persoalan internal," kata Junimart.

Junimart menegaskan tidak mungkin ada mafia pertanahan, tanpa adanya orang dalam. Kemudian, disebut mafia tanah jika telah ada sertipikat tanah yang diterbitkan badan pertanahan tanah (BPN).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan di salah satu hotel di Jakarta, Rabu.

Rakor itu dihadiri perwakilan kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi seluruh Indonesia, para penyidik Polda se Indonesia dan perwakilan BPN se-Indonesia.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Fadil Zumhana menyatakan mafia tanah masih ada di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN). Fadil mengidentifikasi sedikitnya tujuh modus mafia tanah berkerja.

"Saya masih mendengar sebetulnya, selaku penegak hukum, kita mensertifikatkan tanah sendiri ini sulit. Saya juga bingung. Laporan pengaduan banyak ke kita , betapa sulit mengurus sertifikat. Nggak tahu mengapa sulit," kata Fadil.

Hal itu disampaikan dalam webinar Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Selasa (9/11).

Ikut pula menjadi pembicara Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Bagus Agus Widjayanto, Dekan FH Unsoed Prof M Fauzan dan Koordinator Program Doktor FH Unsoed, Riris Ardhanariswari.

"Tapi masih saja ada oknum, bukan lembaga, oknum dari BPN masih bermain-main dalam proses pengurusn tanah," kata Fadil.

Fadil menyebut salah satu masalah yang dihadapi di BPN adalah penerbitan sertifikat tanah.

"Masih ada mafia juga di kantor BPN itu bagaimana, begitu sulit, lama, baru keluar. Apakah karena sengaja dibuat sulit agar menghadap atau memang SOP-nya lama," kata Fadil menegaskan.

Bahkan, Fadil menyatakan pernah dimintai sesuatu dari oknum BPN. "Kita penegak hukum masih juga dimintai juga. Nggak ada takut. Mungkin belum ditangkep sama kita, apakah perlu saya turunkan tim saya?" kata Fadil.

Menurut Fadil, banyak mafia tanah yang memanfaatkan dalam kelemahan pencatatn tanah. Fadil mencatat berbagai macam modus. Pertama, merekayasa seolah-olah ada sengketa dan diselesikan dengan jalur pengadilan.

"Seolah-olah ada sengketa. Lalu gugat mengugat. Suratnya keluar juga dari BPN. Nggak ngerti saya," kata Fadil.

Kasus mafia tanah itu, kata Fadil bisa dikuasi orang seolah-olah oleh penggarap. Tapi orang-orang mafia tanah juga. Fadil mencontohkan kasus yang ditangani seperti tanah PTPN dan PT KAI. Fadil masih ingat kasus mafia tanah di Medan yang dibebaskan di Mahkamah Agung (MA). Namun dalam kacamatanya, kasus itu harusnya tetap salah.

"Kita menghormati putusan pengadilan," kata Fadil.

Modus kedua, tanah diakui oleh mafia tanah dengan vorpending yang sudah tidak berlaku. Bukti palsu, seolah-olah ada jua beli. Ketiga, yaitu dengan meminjam sewa tanah pemerintah dengan jangk waktu yang cukup lama hingga 50 tahun.

"Pemasukan pemerintah negara sangat kecil sekali," beber Fadl.

Modus selanjutnya, tanah dikuasai mafia tanah untuk disertifikatkan. Modus kelima yaitu kerjasmaa dengan kades, lurah untuk mendapatkan girik, surat keterangan tidak sengketa sehingga diterbitkan sertifikat oleh orang BPN.

"Sertifikat bisa dobel. Apalagi cuma SKT. Di daerah pertambangan, izin tumpang tindih," kata Fadil.

Modus keenam yaitu menggunakan egendom palsu. Dan terakhir melaporkan sertifikat hilang ke kepolisian sehingga bisa beluar sertifikat 'aspal'.

"Kalau di BPN ada prosesnya. Tapi sebetulnya, sebaik-baik hukum adalah orang yang ada di balik hukum itu," pungkas Fadil. (din/ant/cnn/lip/tem/det)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda