Ponticity post authorKiwi 02 Desember 2021

Pansus CSR Didukung Mayoritas Anggota DPRD, Ason: Kami Tidak ingin Ada Perusahaan Abai Penyaluran CSR

Photo of Pansus CSR Didukung Mayoritas Anggota DPRD, Ason: Kami Tidak ingin Ada Perusahaan Abai Penyaluran CSR Anggota DPRD Kalbar, Fransiskus Ason

PONTIANAK, SP – Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalbar, Fransiskus Ason menyebutkan sebanyak 36 orang anggota dewan dari beberapa fraksi di DPRD Kalbar telah menyetujui dan menandatangani pembentukan panitia khusus (Pansus) Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Terbatas.

“Sudah ada 36 orang yang setuju. Mereka dari beberapa fraksi di DPRD. Jumlah ini juga sudah lebih dari setengah anggota dewan di DPRD,” katanya kepada Suara Pemred, kemarin.

Berdasarkan jumlah tersebut itu artinya, pembentukan Pansus dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Usulan pembentukan akan disampaikan ke pimpinan DPRD untuk kemudian diagendakan Badan Muswarah (Banmus) di DPRD Kalbar untuk dilakukan rapat bersama seluruh fraksi.

Dalam rapat nanti, kata Ason akan muncul tanggapan dan sebagai pengusul pembentukan Pansus, dirinya akan memberikan penjelasan. “Saat ini masih ada satu fraksi yang masih belum setuju dengan pembentukan Pansus Pengelolaan Dana CSR Perusahaan Terbatas,” kata Ason.

Pembentukan Pansus juga sesuai dengan tata tertib (Tatib) DPRD Kalbar Nomor 1 Tahun 2019. Di dalamnya berisikan bahwa syarat membentuk pansus diusulkan minimal 15 orang anggota dan lebih dari satu fraksi.

“Sekarang sudah hampir menyeluruh. Sudah melebihi dari 50 persen yang mengusulkan Pansus Pengelolaan Dana CSR Perusahaan Terbatas,” jelasnya.

Pembentukan Pansus akan dilakukan segera, mengingat tanggat waktu paling lama pembentukan Pansus berdasarkan Tatib di DPRD Kalbar paling lama enam bulan setelah diusulkan ke pimpinan DPRD. “Jika Pansus ini disetujui, maka kami akan mulai bekerja di pertengahan tahun depan,” beber Ason.

Ason menjelaskan pembentukan Pansus fokus pada dua bidang usaha yakni konsensi perusahaan kelapa sawit dan pertambangan. Namun, bukan berarti perusahaan lain berhubungan dengan ekologi lingkungan tidak disertakan.

Ada dua alasan pembentukan Pansus, pertama, karena urgensi terkait ekologi lingkungan alam Kalbar yang cenderung rusak. Kondisi ini tentu harus diatasi oleh pemangku kebijakan yang ada di Kalbar. “Jika kondisi ini terus dibiarkan, bencana-bencana masa depan tinggal menunggu terjadi kembali,” sebut Ason.
Alasan keduanya, sambung Ason, pembentukan Pansus adalah untuk kebaikan masyarakat Kalbar terkait penyaluran CSR dari perusahaan untuk masyarakat.

“Kita tidak ingin ada lagi perusahaan yang mengabaikan penyaluran CSR. Selain itu juga untuk mengawasi pembayaran pajak ke pemerintah daerah dan hal lain yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan,” ujar Ason.

Berdasarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang CSR, perusahaan diharuskan menyisihkan sedikitnya 2,5 persen dari jumlah keuntungan untuk membina lingkungan, warga sekitar perusahaan, dan infrastruktur di Kalbar. Namun kewajiban ini tidak dipatuhi masyarakat saat banjir melanda lima kabupaten di Kalbar, beberapa waktu lalu.

“Apabila Pansus CSR terbentuk, kami bisa ajukan hak interpelasi menuju hak angket (penyelidikan). Apabila terbukti bersalah, maka ada hak menyatakan pendapatdan bisa merekomendasikan perusahaan melanggar aturan kemudian memerintahkan Gubernur Kalbar memberikan peringatan. Apabila tak diindahkan, bisa sampai ke pencabutan izin,” tukasnya. (jee)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda