Kaukus Muda Anti Korupsi (Kamaksi) dan Koalisi Rakyat Tangkap Koruptor (Kortak) menggelar aksi damai di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (3/2).

Aksi ini menuntut pengusutan tuntas dugaan skandal mega korupsi yang diduga melibatkan Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa.

Massa aksi yang tergabung dalam berbagai organisasi aktivis nasional, seperti DPP APERMAS, PPMK, GDN NUSA, BAPOR, GEBRAK, KEA '98, KOMTIH, APTA, JPP, GSI, KOMPI, MCW, SOLID, dan KAK MP, menyuarakan keprihatinan atas maraknya kasus korupsi yang merugikan negara.

Ketua Umum Kamaksi, Joko Priyoski, menegaskan bahwa KPK tidak boleh tinggal diam.

"Kasus ini harus diusut tuntas! KPK harus segera turun ke Melawi, melakukan audit investigasi, dan memeriksa pihak-pihak terkait agar semua menjadi terang benderang. Tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum, sekalipun yang terlibat adalah seorang Bupati atau Ketua Parpol," tegasnya.

Sekretaris Jenderal KEA '98, R. Agung Gunawan, mengungkapkan bahwa dugaan skandal mega korupsi di Melawi mencakup berbagai sektor, di antaranya:

Pertama, dugaan Korupsi Proyek Air Bersih – Pengadaan air bersih di 11 desa diduga hanya terealisasi 10 persen, meski anggaran dicairkan penuh, merugikan negara hingga Rp 25 miliar.

Kedua, dugaan KKN pembebasan pajak, diduga tujuh perusahaan di Melawi tidak membayar retribusi pajak yang seharusnya mencapai Rp 70 miliar.

Ketiga, dugaan penggelapan anggaran bibit ternak, proyek senilai Rp 25 miliar diduga fiktif.

Lonjakan kekayaan tidak wajar, kekayaan pribadi Bupati Melawi diduga meningkat drastis hingga lebih dari Rp 100 miliar, jauh melampaui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melawi yang hanya sekitar Rp 43 miliar.

"Jika dugaan kerugian negara mencapai Rp 200 miliar, bayangkan jika dana itu digunakan untuk membangun sekolah, infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Agung Gunawan.

Para aktivis menegaskan bahwa aksi hari ini hanyalah langkah awal.

Jika KPK tidak segera bertindak, mereka akan kembali turun dengan massa yang lebih besar, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan lembaga hukum lainnya untuk mengambil tindakan.

"Fiat Justitia Ruat Caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, sekalipun langit runtuh! Vox Populi Vox Dei – Suara rakyat adalah suara Tuhan," tutup Joko Priyoski.

Aksi ini menjadi pengingat bahwa rakyat bersatu tak akan terkalahkan, dan perjuangan melawan korupsi akan terus berlanjut hingga keadilan benar-benar ditegakkan.

Sebelumnya, Khairul Atma, kuasa hukum, Dadi Sunarya dengan tegas membantah tuduhan dugaan skandal korupsi besar yang menyeret nama Bupati Melawi, Dadi Sunarya.

Tuduhan tersebut sebelumnya disuarakan oleh dua kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Kaukus Muda Anti Korupsi (Kamaksi) dan Koalisi Rakyat Tangkap Koruptor (Kortak).

Khairul menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak pernah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya ingin tahu, dari mana sebenarnya dugaan skandal mega korupsi ini berasal? KPK saja tidak pernah merilisnya. Apakah ini hanya isu yang sengaja dibuat untuk kepentingan politik?” tegas Khairul, Kamis (30/1).

Lebih lanjut, Khairul mempertanyakan siapa sebenarnya di balik seruan aksi ini dan apakah organisasi tersebut benar-benar berasal dari Melawi atau justru pihak luar yang punya agenda tertentu.

“Apa kepentingan mereka? Apakah mereka benar-benar peduli dengan Melawi atau justru datang membawa agenda tertentu? Atau jangan-jangan ini hanya aksi pesanan untuk merusak reputasi Dadi Sunarya?” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Bupati Melawi tidak alergi terhadap kritik. Namun, kritik yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan data yang akurat, bukan sekadar opini yang menyesatkan.

“Kami sangat terbuka dengan kritik membangun. Tapi jangan sampai kritik itu justru berisi fitnah yang merugikan banyak pihak,” tutup Khairul. (*/klb)