Ponticity post authorKiwi 04 Maret 2021 516

Mafia Tanah Merajalela, PTUN Menangkan BRU atas Tanah Milik Warga

Photo of Mafia Tanah Merajalela, PTUN Menangkan BRU atas Tanah Milik Warga

PONTIANAK, SP - Lili Santi Hasan, menegaskan siap memprotes dan banding, sehubungan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak.

Putusan tersebut, memenangkan Bumi Raya Utama (BRU) Group dalam sengketa perebutan tanah di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Putusan dibacakan pada Kamis (4/3).

“Saya tidak terima. Sudah enam kali tanah saya digugat ke pengadilan. Gugatan kelima sebelumnya, saya selalu menang hingga berkekuatan hukum tetap. Tapi ketika digugat BRU Group, saya dikalahkan di PTUN Pontianak," kata Lili Santi.

Usai mendapat kabar putusan PTUN Pontianak tersebut, di samping segera banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, Lili Santi akan melakukan langkah hukum lainnya, di antaranya melaporkan kasus ini ke Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Direktorat Reserse Kriminal Polda Kalbar.

“Saya kaji melapor, karena Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah menginstruksikan Kepala Polisi Republik Indonesia, untuk membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Tanah,” kata Lili Santi Hasan.

Bumi Raya Utama (BRU) Group, tengah berupaya merebut tanah milik Lili Santi seluas seluas 7.968 meter persegi senilai Rp63,744 miliar di kompleks perbelanjaan modern Transmart di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalbar.

Lokasi lahan diperebutkan persis di persimpangan Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Mayor Mohammad Alianjang (depan Markas Kodam XII/Tanjungpura), Kecamatan Sungai Raya, atau bundaran menuju Bandar Udara Supadio, Kabupaten Kubu Raya.

Tanah milik Sulasmi, sertifikat hak milik nomor 35303 seluas 4.210 meter persegi senilai Rp33,680 miliar, dengan asumsi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di kawasan pusat bisnis terbesar di Provinsi Kalimantan Barat, itu, mencapai Rp8 juta per meter persegi per Januari 2021.

Tanah Lili Santi Hasan, seluas 7.968 meter persegi senilai Rp63,744 miliar, mencakup 3 sertifikat, yaitu hak milik nomor 43361 seluas 1.629 meter persegi, hak milik 43362 seluas 5.084 meter persegi dan hak milik nomor 40092 seluas 1.255 meter persegi.

Mengacu kepada NJOP per Januari 2021 senilai Rp8 juta per meter persegi, maka nilai jual tanah yang tengah direbut BRU Group, tapi Sulasmi dan Lili Santi Hasan, bersikukuh tetap bertahan, senilai Rp97.424.744.000 (tanah milik Sulasmi senilai Rp33.680.000.000 dan tanah milik Lili Santi Hasan Rp63.744.744.000).

Tahun 1990-an ke bawah, BRU Group dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di sektor Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Kini, BRU Group bergerak di bidang usaha properti dan perkebunan kelapa sawit.

Tanah milik Lili Santi Hasan seluas 7.968 meter persegi, sudah 6 kali akan direbut orang. Dalam upaya perebutan lima kali sebelumnya, Lili Santi Hasan, selalu menang hingga berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gugatan terakhir, yaitu gugatan keenam kalinya, dilakukan BRU Group, dimana proses persidangan lagi berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Lilisanti Hasan, mengatakan sertifikat tanah orang tuanya dan sekarang sudah balik nama atas nama dirinya, saat itu di tengah gugatan BRU di PTUN Pontianak.

"Usia penerbitan sertifikat saya tahun 1997. Di atas tanah milik saya yang sertifikatnya terbit tahun 1997, terbit sertifikat tanah atas nama  BRU yang diklaim terbit tahun 1991, tapi menggunakan surat ukur tahun 1976,” ujar Lili Santi.

Menurut Lili Santi Hasan, dari tahun surat ukur yang tidak diperbaharui saja, yaitu surat ukur tahun 1976, dapat dilihat bukti pendukung penerbitan sertifikat atas nama BRU Group tahun 1991, tidak valid, sehingga batal demi hukum.

Tergugat Tanpa Bukti

Lili Santi menjelaskan, selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, selaku tergugat, tetap bisa menunjukkan bukti bahwa kebenaran formal dan materiil dalam penerbitan sertifikat, tidak ada yang salah.

Terhadap gugatan kelima kalinya, dari kelompok Erwin (sebelum digugat BRU Group) terhadap tahan kepemilihan Lili Santi Hasan (tergugat), Mahkamah Agung Republik Indonesia, berpendapat, “Penggugat  adalah miliknya.

"Ini berdasarkan surat penyerahan tanah tertanggal 18 Juni 1984 kepada almarhum Parulian Fachrudin Panjaitan oleh Husin bin Machmud sebaga i pemilik tanah berdasarkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh Swapraja Pontianak, nomor 1847/M, tanggal 23 Desember 1953,“ lanjutnya.

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan sengketa ini, Pengadilan Tinggi akan menggunakan dasar hukum yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang: Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang pada pokoknya bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat.

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya.

“Maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkan sertifikat itu, telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Badan Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut," lanjutnya.

Menimbang bahwa dalam penjelasan pada pasal 32 ayat (2) disebutkan dalam hukum adat, jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusannya Nomor 200/K/SIP/1974, tanggal 11 Desember 1975.

Isinya berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan ditolak karena penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terlebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, baik berupa bukti tertulis maupun bukti keterangan saksi-saksi.

Ternyata bahwa yang menguasai dan yang mengerjakan tanah obyek sengketa dari sebelum terjadinya penyerahan oleh Husin bin Machmud kepada Parulian Fachrudin Panjaitan pada tahun 1984.

Hingga terbitnya terbitnya sertifikat nomor 13510/Sungai Raya, adalah Kaprawi dan sejak terbitnya sertifikat nomor 13510/Sungai Raya hingga meninggalnya Parulian Fachrudin Panjaitan pada tanggal 1 Nopember 2008, ternyata yang bersangkutan tidak pernah mengajukan keberatan terhadap terbitnya sertifikat hak milik nomor 13510/Sungai Raya, tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Parulian Fachrudin Panjaitan telah bersikap diam diri sejak tahun 1984, hingga meninggal dunia tahun 2008, terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain.

Yaitu Kaprawi atas membiarkan tanahnya dikerjakan Kaprawi atau Parudlian Fachrudin Panjaitan tidak keberatan atas terbitnya sertifikat atas nama Kaprawi, oleh karenanya menurut hukum Parulian Fachrudin Panjaitan dianggap telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum Parulian Fachrudin Panjaitan dianggap telah melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa, maka pembanding semula penggugat sebagai ahli waris dari Parulian Fachrudin Panjaitan tidak berhak lagi atas tanah obyek sengketa, dan selanjutnya gugatan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding semua penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada pembanding semula penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria da Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang bersangkutan dengan perkara ini.

Didasarkan fakta di atas, maka mengadili: menerima permohonan dari pembanding semula penggugat; dalam eksepsi: menyatakan eksepsi dari terbanding satu semula tergugat satu dan terbanding XI semula tergugat XI tidak diterima dapat diterima.

Dalam pokok perkara: membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 2 Oktober 2017, nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mpw yang dimohonkan banding tersebut dengan:  mengadili sendiri (1) menolak gugatan pembanding semua penggugat untuk seluruhnya; (2) menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150 ribu.

Putusan didasarkan musyawarah majelis hakim pada 25 April 2018 dan dibacakan oleh Soedibjo Sudiro SH, sebagai haki ketua, Totok Prijo Soekanto SH MH, dan Syamsul Qamar SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjukkan berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, nomor 14/Pdt/2018/PT Pontianak, tanggal 7 Maret 2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Rabu, 2 Mei 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk oleh hakim ketua, dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Sab’ al Anwar SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda