Ponticity post authorelgiants 04 Juli 2020 1,707

Warga Sanggau Tak Kenal Djoko Tjandra

Photo of Warga Sanggau Tak Kenal Djoko Tjandra

PONTIANAK, SP - Masyarakat Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap narapidana dan buronan kelas kakap Djoko S Tjandra. Pasalnya, selain merugikan negara, perbuatannya juga telah mencoreng nama baik daerah Sanggau, dimana tempatnya dilahirkan.

Posma, warga Parindu Sanggau mengaku malu dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Djoko S Tjandra.

"Saat profile dia (Djoko S Tjandra) ditampilkan ke publik, saya terkejut, rupanya koruptor kelas kakap yang sedang dicari oleh pemerintah ini lahir di Sanggau. Sontak saya kaget dan malu," ungkapnya kepada Suara Pemred, Sabtu (4/7).

Maka dari itu, dirinya mendesak kepada aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan mengadili koruptor kelas kakap yang telah banyak merugikan negara ini.

"Informasi yang beredar di pasar, dia (Djoko S Tjandra) memang lahir di Sanggau. Tapi, tidak ada yang tahu mengenai jejak riwayatnya disini. Mungkin, dia lahirnya di Sanggau dan besar di Jawa," kata dia.

Senada juga disampaikan oleh salah seorang staf di Disdukcapil Kabupaten Sanggau, SN. Ia mengatakan, hingga informasi mengenai tempat lahir Djoko S Tjandra muncul di media cetak lokal kemarin. Dirinya, sama sekali belum menemukan data riil soal itu.

"Saya kemarin telah mencoba mencari data yang bersangkutan, tapi belum dapat data pastinya. Kita perlu mencocokkan dengan data yang lainnya," terang dia.

Diketahui, pasca berita mengenai tempat kelahiran Djoko S Tjandra beredar di media sosial, sontak kabar ini menjadi perbincangan panas oleh warga Sanggau, Kalimantan Barat, baik di warung kopi, kantor pemerintahan dan pasar.

Lahir di Sanggau

Buronan kasus ball out Bank Bali, sebesar Rp546 miliar, Djoko Sugiarto Tjandra, ternyata lahir dan pernah menetap di Kota Sanggau Ibukota Kabupaten Sanggau. Menurut informasi data-data keimigrasiannya, Djoko Tjandra diketahui pernah tinggal di komplek perumahan pasar Jalan Kartini.

“Iya betul, Djoko Tjandra itu lahir dan pernah menikmati masa kecil di Sanggau,” ujar sumber Suara Pemred, dari Sanggau.

Kini, Djoko Tjandra masih menjadi buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) karena telah dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp15 juta dan uangnya dirampas untuk negara. Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko Tjandra diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby.

Kejagung, kini heran terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra bisa ke Indonesia pada 8 Juni 2020 untuk mendaftarkan peninjauan kembali (PK). Padahal hingga saat ini Djoko masih berstatus buronan. Lalu siapa sebenarnya Djoko Tjandra?

Djoko bernama lengkap Djoko Sudiarto Tjandra alias Tjan Kok Hui. Dia lahir di Sanggau, 27 Agustus 1950. Djoko merupakan penguasaha yang identik dengan Grup Mulia yang memiliki bisnis inti properti.

Djoko semakin terkenal setelah bekerja sama dengan pengusaha muda, Setya Novanto yang saat itu menjabat Wakil Bendahara Umum Partai Golkar. Kerja sama itulah awal dari perkara yang melibatkan PT Era Giat Prima (EGP), perusahaan bikinan Djoko dan Setya.

Pada Januari 1999, Djoko S Tjandra, Direktur PT Persada Harum Lestari melakukan perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang dengan pihak Bank Bali (Rudy Ramli dan Rusli Suryadi) mengenai tagihan piutang Bank Bali terhadap Bank Tiara sebesar Rp38.000.000.000 dibuat.

Dibuat juga perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang antara dua pihak yang sama. Namun dalam perjanjian ini, Djoko Tjandra berperan sebagai Direktur PT Era Giat Prima (EGP). Kerja sama ini memunculkan perkara korupsi.

Lalu pada September 1999, perkara korupsi cessie Bank Bali yang melibatkan Djoko Tjandra mulai diusut oleh Kejaksaan Agung sesuai dengan laporan dari Bismar Mannu, Direktur Tindak Pidana Korupsi kepada Jaksa Agung.

Dalam kasus itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Djoko bebas dari tuntutan. Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. MA menerima dan menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah.

Djoko dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp15 juta dan uangnya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar dirampas untuk negara. Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko Tjandra diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby.

Djoko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Namun, alih status warga negara itu tidak sah, sebab Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia.

Perkara korupsi cessie Bank Bali yang melibatkan Djoko Tjandra mulai diusut oleh Kejaksaan Agung sesuai dengan laporan dari Bismar Mannu, Direktur Tindak Pidana Korupsi kepada Jaksa Agung.

Putusan sela hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dakwaan jaksa terhadap kasus Djoko Tjandra tidak dapat diterima. Djoko Tjandra dilepaskan dari tahanan kota. Jaksa mengajukan permohonan perlawanan ke Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan perlawanan ke Pengadilan Tinggi. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili Djoko Tjandra.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk Soedarto (hakim ketua majelis), Muchtar Ritonga dan Sultan Mangun (hakim anggota) sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili Djoko Tjandra.

Upaya perlawanan jaksa berhasil. Proses persidangan Djoko Tjandra selaku Direktur Utama PT Era Giat Prima mulai bergulir. Djoko Tjandra didakwa jaksa penuntut umum (JPU) Antasari Azhar telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali.

Fakta-fakta menunjukkan, pemindahbukuan dari rekening bendaharawan negara ke Bank Bali berdasarkan penjaminan transaksi PT BDNI terhadap Bank Bali menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 904.642.428.369.

Djoko Tjandra pun dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan penjara. Djoko juga dituntut membayar denda sebesar Rp 30 juta subsider enam bulan kurungan, serta harus membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500.

Djoko Tjandra mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PN Jaksel menggelar sidang perdana gugatan PK tersebut tapi karena terpidana tidak hadir, sidang ditunda.

"Djoko tidak bisa hadir karena beliau tidak enak badan. Kita ada suratnya keterangannya, kita serahkan ke majelis. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya bisa hadir," kata kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (29/6).

Sidang tersebut ditunda lantaran Djoko sebagai pemohon tidak hadir di persidangan, pengacaranya menyampaikan surat keterangan sakit dari rumah sakit. Namun, Andi tak menjelaskan perihal sakit yang diderita terdakwa.

"Saya kurang tahu, cuma dapat keterangan dia sakit," ungkapnya.

Informasi beredar menyebutkan Djoko Tjandra sudah berada di Indonesia, bahkan sudah 3 bulan lamanya. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku sakit hati mengetahui informasi itu.

"Informasinya lagi menyakitkan hati saya adalah aktanya 3 bulanan dia ada di sini," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Senin (29/6).

"Ini baru, baru sekarang terbukanya setelah saya sudah perintahkan Jamintel (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen) saya minta ini bisa tidak terjadi lagi," imbuh Burhanuddin.

Bahkan, Burhanuddin mengatakan bila Djoko Tjandra bisa ditemui di negara-negara tetangga. Namun Burhanuddin menyebut bila Djoko Tjandra yang berstatus buronan itu belum juga tertangkap.

"Ini Djoko Tjandra, mudah-mudahan saya juga sangat-sangat menginginkan, kita sudah berapa tahun mencari Djoko Tjandra ini tapi yang justru melukai hati saya, saya dengar Djoko Tjandra bisa ditemui di mana-mana, di Malaysia di Singapura tetapi kita sudah minta ke sana ke sini juga tidak bisa ada yang bawa," kata Burhanuddin. 

Ganti Nama

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut narapidana dan buronan kelas kakap Djoko S Tjandra telah mengubah namanya menjadi Joko S Tjandra sehingga tidak terdeteksi oleh pihak imigrasi.

"Djoko S Tjandra saat ini telah memiliki kewarganegaraan Indonesia dan mengubah nama Joko Soegiharto Tjandra melalu proses Pengadilan Negeri di Papua," ucap Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Diketahui Djoko Tjandra pada 8 Juni 2020 telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Djoko Tjandra telah kabur dari Indonesia pada 2009 dan telah berpindah kewarganegaraan Papua Nugini.

"Perubahan nama awal dari Djoko menjadi Joko menjadikan data dalam paspor berbeda sehingga tidak terdeteksi oleh imigrasi. Hal ini pernah dibenarkan oleh Menkumham Yasonna Laoly bahwa tidak ada data pada imigrasi atas masuknya Djoko S Tjandra," ungkap Boyamin.

Menurut dia, Djoko Tjandra telah kabur dan menjadi buronan sejak 2009 dan paspornya hanya berlaku 5 tahun, sehingga semestinya sejak 2015 ia tidak bisa masuk ke Indonesia.

"Atau jika masuk Indonesia mestinya langsung ditangkap petugas imigrasi karena paspornya telah kadaluarsa," kata Boyamin.

Sementara jika mengacu nama barunya, maka upaya hukum PK oleh Joko di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semestinya tidak diterima Mahkamah Agung (MA) karena identitasnya berbeda dengan putusan persidangan dalam perkara cessie Bank Bali.

"Atas dasar sengkarut imigrasi ini, kami akan segera melaporkan kepada Ombusdman RI guna menelusuri maladministrasi atas bobolnya sistem kependudukan dan paspor pada sistem imigrasi yang diperoleh Djoko S Tjandra," tuturnya.

Jalan Tikus

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan bahwa Kemenkumham tak menemukan catatan bahwa buron korupsi Bank Bali Djoko Sigoarto Tjandra masuk ke Indonesia. Ia pun mengatakan adanya kemungkinan Djoko masuk ke Indonesia lewat jalan tikus.

"Kemungkinannya pasti ada, kalau itu benar bahwa itu palsu atau tidak kita tidak tahu, melalui pintu pintu yang sangat luas di negara apa namanya itu pintu tikus, nah jalan-jalan tikus karena orang Indonesia juga ada yang lewat ke Kalimantan dan perbatasan itu kan lewat jalan seperti itu," kata Yasonna di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, kemarin.

Yasonna mengklaim, Kemenkumham telah memeriksa seluruh data orang yang masuk baik melalui Bandar Udara maupun dermaga yang resmi. Namun tidak ada informasi Djoko Tjandra memasuki Indonesia.

"Jadi kita udah cek semua data permintaan kita baik laut, misal di Batam. Baik udara, Kualanamu, Ngurah Rai dan lakn itu gak ada sama sekali namanya Djoko Tjandra. Jadi nanti kita lihat betul betul yang pasti kalau dari segi pelintasan imigrasi sampai sekarang tidak ada," kata Yasonna.

Berkaca pada kasus Harun Masiku, Yasonna juga mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk memeriksa server sistem keimigrasian secara penuh.  Bahkan, ia juga memeriksa CCTV yang ada di pelintasan.

Yasonna pun menyatakan, Djoko Tjandra sudah tidak masuk dalam red notice di Intepol sejak 2014. Sehingga, kata dia, seandainya Djoko masuk melalui jalur resmi pun tak bisa dihalangi langsung oleh Keimigrasian.

"Jadi kalau seandainya ya, ini beranda andai jangan kau kutip nanti seolah benar, seandainya dia masuk dengan benar, dia gak bisa kami halangi karena tidak masuk dalam red notice Tapi ini hebatnya dia gak ada," kata Yasonna.

Terkait Djoko Tjandra, Kemenkumham dan Kejaksaan Agung pun membentuk tim untuk meneliti segala kemungkinan, seperti pengubahan nama maupun kemungkinan lainnya. "Kita tidak tahu bisa saja orang ambil paspor di Bangkok sana kan," ujar Yasonna. (rep/cnn/bob/hd)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda