Ponticity post authorKiwi 04 Desember 2021

Suib Sesalkan Sikap Brimob di Konflik PT BPK dan Warga

Photo of Suib Sesalkan Sikap Brimob di Konflik PT BPK dan Warga Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Suib

PONTIANAK, SP – Puluhan warga Desa Sungai Enau dan Desa Kuala Mandor B,

Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya terlibat adu mulut dengan anggota Brimob yang didatangkan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) untuk mengamankan panen buah kelapa sawit.

Kejadian ini diketahui dari postingan yang dibagikan salah seorang warga pada media sosial pribadinya, belum lama ini.

Dalam unggahan video tersebut, warga bersikeras menahan laju kendaraan truk pengangkut buah kelapa sawit yang dikawal personel Brimob dan bersenjata lengkap.


Selain adu mulut, juga sempat terjadi aksi dorong yang dilakukan aparat ke warga.

Kejadian ini mematik respon dari wakil rakyat di DPRD Kalbar, Suib. Dirinya sangat menyangkan sikap aparat kepolisian dari Brimob karena dinilai tidak humanis saat berhadapan dengan masyarakat.

“Tentunya saya sangat menyesalkan sikap yang ditunjukan aparat Brimob ke masyarakat di video yang beredar luas di media sosial sekarang ini,” katanya kepada Suara Pemred, Jumat (3/12).

Menurut Suib, konflik antar PT BPK dengan masyarakat sekitar sebelumnya telah disampaikan oleh perwakilan masyarakat ke DPRD Kalbar, setelah sebelumnya mereka mengadu ke ke Pemkab dan DPRD Kubu Raya.

“Masyarakat tidak puas dengan jawaban yang diberikan Pemkab Kubu Raya dan akhirnya mengadu ke DPRD Kalbar,” katanya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi II yang salah satu bidang kerjanya tentang perkebunan, Suib ketika itu hadir langsung mendengarkan keluhan yang disampaikan warga.

Setelah pertemuan itu, Komisi II bersama Komisi I di DPRD Kalbar bersama-sama mengambil keputusan untuk memfasilitasi untuk mendapatkan solusi mengenai keluhan masyarakat.

“Kita adakan pertemuan, semua pihak kita undang, mulai dari aparat hukum, Pemda, BPN, dan perusahaan. Dalam pertemuan itu kita carikan jalan tengah persoalan ini,” jelas dia.

Pertemuan berlangsung dua kali, namun sayangnya, pihak perusahaan tidak mendatangkan perwakilan yang dapat mengambil keputusan terkait persoalan konflik dengan warga, sehingga solusi yag diharapkan tidak ditemukan.

Pada pertemuan pertama, PT BPK menghadirkan manager perusahan, kemudian pertemuan ke dua menghadirkan Humas perusahaan yang tidak dapat mengambil keputusan.

Karena tidak ada solusi, akhirnya Komisi I dan Komisi II dan pimpinan DPRD Kalbar mengeluarkan rekomendasi terkait persoalan ini.

Salah satu poin dalam rekomendasi itu terkait kewajiban perusahaan agar tetap komitmen membayar Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai kewajiban. Termasuk melibatkan masyarakat di penerapan kegiatan yang  sifatnya kegiatan umum sebagai wujud nyata pembinaan di sekitar lingkungan masyarakat.

Selain itu ada juga poin rekomendasi yang disepakati agar aparat hukum bersikap humanis ke warga dalam konteks persoalan ini.

"Saya kurang mengerti dan paham apa surat itu sudah sampai ke aparat penegak hukum,” tutur legislator Partai Hanura ini.

Dengan sikap yang ditunjukan oleh personel Brimob saat berhadapan dengan warga yang memprotes perusahaan, menurut Suib, dapat diartikan surat rekomendasi yang dikeluarkan tersebut tidak diindahkan.

“Makanya saya minta minta aparat penegak hukum mempelajari rekomendasi yang dikeluarkan Komisi I, Komisi II, dan pimpinan DPRD Kalbar supaya situasi di lapangan tidak memanas,” pintanya.

Menurut Suib, pengawalan yang dilakukan anggota Brimob saat PT BPK melakukan panen sawit terlalu berlebihan. Panen kawal juga menurut dia seharusnya tidak perlu dilakukan apabila komunikasi perusahaan dengan warga terjalin baik.

“Sebenarnya tidak perlu ada panen kawal. Tapi karena perusahaan merasa tidak aman, makanya perlu pengamanan. Tapi cara ini salah. Mau sampai kapan mereka sanggup melakukan penen kawal, sedangkan areal itu ada di daerah pedesaan,” tanya Suib.

Selain itu, yang perlu diingat oleh pemilik perusahaan, lahan yang mereka olah sekarang merupakan lahan konsesi yang arealnya adalah Hak Guna Usaha (HGU) yang ada batasnya, ketika HGU berakhir dan masyarakat tidak mau memperpanjang maka pemerintah wajib tidak melakukan perpanjangan.

“Yang rugi tentunya perusahaan. Makanya dari awal kami sampaikan bangun hubungan yang baik dengan masyarakat agar usaha dapat berjalan dan kewajiban perusahaan harus dilaksanakan. Sekarang ini persoalannya tidak lagi soal konflik lahan, tapi CSR juga,” bebernya.

Suib mengingatkan sebagai anggota DPRD, dirinya merupakan perwujudan dari suara rakyat, jadi ketika ada persoalan di tengah masyarakat dan mereka mengadu maka ia bersama rekan anggota dewan yang lain wajib bersikap.

“Kami juga paham investasi  penting untuk pembangunan daerah, tapi kita juga punya kewajiban membela masyarakat ketika mereka merasa dirugikan. Karenanya di sini kehadiran penegak hukum juga harus sama-sama mengayomi kedua belah pihak, bukan berat sebelah atau mem-backup salah satu pihak yang sedang berkonflik,” imbuhnya.

Suib mengakui, pasca bentrok masyarakat dengan anggota Brimob, dirinya telah menghubungi pihak perusahaan agar cepat bertindak dan meminta untuk tidak meminta bantuan aparat untuk melakukan panen kawal buah sawit.

“Karena dari awal saya sudah keberatan menurunkan personel untuk melakukan panen kawal, ini kuncinya ada di perusahaan, kalau perusahan bijak dan bisa mengayomi dan berkomunikasi dengan baik ke masyaraklat, saya rasa persoalan ini tidak akan larut,” pungkasnya. (jee)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda