PONTIANAK, SP - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (5/5).

Agenda tersebut dihadiri secara langsung, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, kepala daerah, bupati dan wali kota se-Kalbar.

Gubernur Kalbar Ria Norsan, menyampaikan bahwa dalam RKPD tahun 2026, Pemprov Kalbar sudah mengalokasikan pembangunan jalan, terutama jalan provinsi yang banyak mengalami kerusakan.

"Sekarang ini jalan mantap itu bukan lagi 60 persen lebih, tetapi hanya 40 persen saja. Maka kedepannya kita akan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan pembangunan jalan mantap. Kita targetkan bisa mencapai 80 persen untuk lima tahun kedepan," ujarnya.

Norsan mengungkapkan adanya eflsiensi anggaran dari pemerintah pusat tentunya sangat berdampak karena Dana Alokasi Umum (DAU) Kalbar untuk pembangunan jalan hilang.

"Jadi kita kemarin ada lakukan penyisiran, dan itu kita alokasikan lagi ke infrastruktur," ungkapnya.

Salah satu contoh, jalan Kota Baru Sokan, yang tadinya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp50 miliar, namun tiba-tiba hilang akibat adanya efisiensi. Padahal kondisi jalannya sudah sangat rusak.

"Maka dengan adanya penyisiran, sudah kita anggarkan sekitar Rp27 miliar untuk jalan Kota Baru Sokan," ungkap Norsan.

Meskipun terjadi efiseinsi anggaran, Norsan menegaskan dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan peningkatan ruas jalan provinsi yang adil dan merata, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin.

Jalan-jalan provinsi yang kondisinya rusak berat diupayakan bisa ditingkatkan kualitasnya, dengan harapan setidak-tidaknya dapat mendukung aktivitas masyarakat.

"Tentunya ini sesuai dengan tema pembangunan RKPD tahun 2026 ini yakni pemerataan infrastruktur dasar pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ucap Norsan.

Dalam kesempatan tersebut, Norsan juga mengajak seluruh kepala daerah di Kalbar untuk dapat membantu pemerintah provinsi dalam mewujudkan pembangunan.

"Pada kesempatan ini saya minta kepada seluruh kepala daerah se-Kalbar untuk dapat bersinergi dan menyelaraskan rencana pembangunan tingkat kabupaten kota dengan provinsi hingga tingkat nasional. Dengan adanya sinergitas pembangunan antara kabupaten kota, provinsi hingga nasional pembangunan yang hendak dicapai bisa tepat sasaran," katanya.

Norsan pun menyadari dengan adanya keterbatasan anggaran akibat efiseinsi anggaran dari pemerintah pusat membuat bupati dan wali kota sulit mewujudkan pembangunan yang dijanjikan pada saat masa kampanye.

"Untuk itu kepada seluruh kepala daerah untuk bersinergi dalam mewujudkan pembangunan demi kepentingan masyarakat," ujarnya. (mar)