Ponticity post authorKiwi 05 Juli 2020 10,994

Warga Resah Oknum Polisi Nakal

Photo of Warga Resah Oknum Polisi Nakal Grafis: koko

PONTIANAK, SP - Masyarakat Kalbar, khususnya dari kalangan tertentu, seperti Pengusaha, Pedagang, Kontraktor, dan Pegawai Pemda Provinsi, Kota dan Kabupaten, saat ini mengaku sangat merasa resah.

Keresahan tersebut, disebabkan adanya pemanggilan atau pemeriksaan, yang dilakukan oleh Tim Direktur Kriminal dan Reserse (Ditkrimsus) Polda Kalbar. Pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan dinilai mereka lebih cenderung untuk mencari-cari kesalahan belaka. 

Masalah ini, ternyata sudah menjadi buah bibir dan pembicaraan di semua kalangan, di warung-warung kopi, perkantoran pemerintahan dan swasta  serta pelaku usaha. Bahkan kabarnya keresahan ini juga telah didengar  Kepala Daerah atau Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Perjanjian Uang Damai

Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI Kalbar, Ellysius Aidy, mengatakan pihaknya juga mendapatkan beberapa informasi dari masyarakat. Terkait adanya pemanggilan yang resmi. Namun pada prosesnya berakhir hanya dengan perjanjian yang tidak sewajarnya.

"Kita juga susah membuktikannya, karena ini barang tidak tertulis," kata Aidy.

Namun, lanjut Aidy, kasus seperti ini memang ada dan pernah saya temukan. Untuk itu, saya meminta pihak terkait untuk membuka CCTV, saat penyidikan. Jika memang ada informasi masyarakat, bisa dibuktikan benar atau tidak. Sehingga harus transparan dalam prosesnya.

"Kita tidak mencurigai, mungkin saja ada oknum yang nakal, saya minta Kapolda untuk memerintahkan Irwasda atau propam untuk menindaklanjuti," paparnya.

Ia menyebutkan selama ini modus yang dipergunakan yakni kesalahan masyarakat lalu dilakukan pemanggilan. Kemudian akan dipermainkan dalam penerapan pasal yang diterapkan.

Dalam prosesnya oknum akan melihat kasus terlebih dahulu. Jika kasus tidak bisa naik pada tahap P21 maka disitu bisa terjadi permainan. Akan tetapi jika kasus bisa naik pada tahap P21 tidak akan berani.

"Kira-kira tidak bisa masuk ke kejaksaan disitu dia main, kalau bisa masuk maka ditekan lagi, jika mau damai akan ada sekian-sekian, ini oknum yang main nakal," sebutnya.

Dikatakannya selama ini masyarakat mengalaminya dilema. Jika melaporkan maka akan semakin masuk lubang. Sehingga masyarakat yang malas berhadapan dengan hukum dan dimanfaatkan oknum.

Saat ini seharusnya fungsi irwasda dan propam berjalan dan merespon informasi dari masyarakat. Jangan sampai oknum penegak hukum ikut-ikutan melanggar hukum.  Terlebih saat ini tengah masa pandemi Covid-19.

"Jangan hanya manggil, ini ada ruang untuk orang melakukan suap menyuap, sehingga masuk kategori korupsi," ungkapnya.

Pihaknya pernah mendapatkan informasi dari masyarakat. Jika masyarakat mendapatkan atau mengalami hal tersebut seharusnya melaporkan. Akan tetapi menjadi dilema ketika masyarakat melaporkan lalu langsung ditindaklanjuti.

"Jalan satu-satunya hal tersebut menjadi celah dari pada oknum untuk bernego," jelasnya.

Ia mengungkapkan saat ini pihaknya tengah membentuk tim untuk proses klarifikasi dan investigasi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara pasal (10).

Dirinya menyebutkan oknum tersebut bisa melakukan karena perintah atasan ataupun mengada-ada. Sehingga apapun informasi dari masyarakat harus dibuktikan. Jika hal tersebut tidak terjadi pihak kepolisian harus bisa membuktikan hal tersebut tidak benar.

"Saya banyak dengar tapi belum bisa dibuktikan, kita bisa dibilang fitnah, sehingga kadang-kadang susah," katanya.

Diungkapkannya jika masyarakat merasa takut untuk melapor maka sebaiknya menginformasikan kepada GNPK RI. GNPK RI menurutnya siap menerima laporan masyarakat. Asalkan dilengkapi dengan barang bukti yang lengkap.

"Kita siap melaporkan oknum yang bermain. Laporkan saja, disertai bukti-buktinya. Kalau mau damai, bisa saja, tapi harus dilengkapi dengan bukti-bukti," tutur Aidy.

Halaman Selanjutnya

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda