Ponticity post authorKiwi 05 Agustus 2020 351

Thamrin Minta Perambah di Proses Hukum, Polemik Hutan Pendidikan Untan

Photo of Thamrin Minta Perambah di Proses Hukum, Polemik Hutan Pendidikan Untan

PONTIANAK, SP - Kasus illegal logging yang terjadi di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), dan dikelola oleh Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura (Fahutan Untan), yang berlokasi di Kabupaten Mempawah terus bergulir.

Kasus yang sempat menghebohkan masyarakat ini, disebut-sebut menyeret oknum dari kalangan TNI. Pejabat berwenang dari Mabes TNI AD pun dikabarkan telah melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang diduga pelaku illegal logging tersebut.

Dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini tidak terlepas dari ditemukannya personel TNI di lokasi saat dilakukan penggerebekan.

Selain anggota TNI, turut diamankan 18 orang pelaku. Dari jumaah itu, 10 orang tersangka saat ini ditahan di Polres Mempawah untuk menjalani pemeriksaan. Sedangkan 8 orang sisanya ditangani oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK.

Mantan Rektor Untan dua periode 2011-2019, Thamrin Usman angkat bicara soal KHDTK di Desa Peniti, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, yang dibabat untuk illegal logging dan hibah. Menurutnya, KHDTK ini turun pada jamannya menjadi Rektor Untan.

“KHDTK ini bagian dari Hutan Produksi Tetap (HPT) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 2014. Luasnya mencapai 36.872,60 hektare di Sungai Peniti Besar-Sungai Temilah berada di Kabupaten Pontianak (Mempawah), Kabupaten Landak dan Kubu Raya,” katanya.

Fakultas Kehutanan (Fahutan) Untan Pontianak kemudian mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk KHDTK ini. Kemudian disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan LH Siti Nurbaya dengan Nomor SK.656/menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 dengan lahan seluas 19.622 hektare.

“Luas lahan tersebut tersebar di tiga kabupaten yakni Kabupaten Mempawah di Desa Peniti Kecamatan Segedong, Kabupaten Kubu Raya di Kubu Padi Kecamatan Sui Ambawang dan Kabupaten Landak di sekitar Mandor,” papar Thamrin.

Namun Thamrin terkejut begitu mengetahui sejumlah areal KHDTK Untan dibabat untuk ilegal logging. “Maka kita serahkan masalah ini secara hukum karena negara kita negara hukum. Begitu lah prosedurnya,” tegasnya.

Sebab ia jelaskan lahan ini sah dan legal aset Untan untuk pelatihan dan Litbang serta konservasi pengembangan yang berkaitan dengan isu-isu dunia seperti global warming. Termasuk pelestarian flora dan fauna. Apalagi setelah wanagama, satu-satunya kampus yang memiliki hutan pendidikan adalah KHDTK Untan ini.

“Jadi bukan lahan dieksploitasi apalagi secara ilegal seperti ilegal logging. Merujuk pada aturan yang berlaku bahwa pemerintah tidak mengizinkan illegal logging,” ujarnya.

Disebutkan Thamrin, Untan mendapatkan hak pengelolaan KHDTK melewati proses dan prosedur panjang. “Bukan ujug-ujug dan langsung dipatok, tapi tentu saat itu Untan melewati prosedural dan masyarakat sudah mengetahuinya juga karena telah melalui sosialisasi,” terangnya.

Maka menurutnya, tentu negara tidak ceroboh mengeluarkan keputusan. Jadi ketika masyarakat komplain atau protes silahkan melewati jalur hukum. Termasuk soal adanya hibah tanah di areal KHDTK Untan seluas 60 hektar, Thamrin tegaskan Untan tidak mengenal istilah hibah.

“Karena ini aset kami tidak pernah juga kami hibahkan kepada siapa pun,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya, Endang Kusnadi yang mengklaim kepemilikan lahan itu diketahui telah menghibahkan 60 hektare areal KHDTK Untan kepada seorang anggota TNI yang mewakili/ mengatas namakan Kodam XII/Tpr yang ditanda tangani lewat surat pernyataan hibah tanah pada tanggal 20 Februari 2020 lalu.

Halaman Selanjutnya

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda