PONTIANAK, SP - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Pencegahan Dini Kenakalan Pelajar” pada Rabu (7/5/2025). Kegiatan ini menyasar guru BK tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Kota Pontianak.

FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Polresta Pontianak, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) Provinsi Kalbar, serta para guru BK dari berbagai sekolah.

Ketua KPAD Kota Pontianak, Niyah Nurniati, menegaskan pentingnya peran guru BK dalam membentuk karakter dan disiplin siswa sebagai upaya mencegah kenakalan remaja seperti tawuran dan balap liar.

“Tujuan kegiatan ini adalah membangun komitmen bersama antara guru BK, KPAD, Polri, dan Dinas Pendidikan dalam gerakan mendisiplinkan siswa,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa guru BK memiliki keilmuan yang spesifik dan strategis untuk mendampingi siswa yang bermasalah agar mampu menyadari tanggung jawab mereka dalam memperbaiki diri.

“Kenapa guru BK? Karena mereka memiliki disiplin keilmuan yang dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih disiplin. Dengan begitu, siswa yang terlibat tawuran akan lebih mudah menyadari eksistensi diri dan tanggung jawab mereka untuk memperbaiki diri,” jelasnya.

Di tempat yang sama Wakapolresta Pontianak, AKBP Hendrawan juga menyampaikan dukungannya terhadap FGD ini.

“Saya menyambut baik kegiatan ini. Mudah-mudahan audiensi ini dapat merumuskan rencana tindak lanjut demi masa depan siswa di Pontianak sebagai generasi emas 2045,” katanya.

Selain itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Usman AR, juga menyatakan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti hasil FGD.

“Kami akan mengupayakan pelatihan dan penguatan kepada guru BK, sejalan dengan program dari Kemendikdasmen. Selain itu, sekolah juga akan didorong menyusun tata tertib yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, KPAD berharap sinergi antara guru BK, pemerintah, dan aparat penegak hukum dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, disiplin, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. (*)