Ponticity post authorKiwi 07 Oktober 2021

Masyarakat Resah Kinerja Polda Kalbar, Pemuda Katolik Desak Polri Hentikan Kriminalisasi Credit Union

Photo of Masyarakat Resah Kinerja Polda Kalbar, Pemuda Katolik Desak Polri Hentikan Kriminalisasi Credit Union

PONTIANAK, SP - Pemeriksaan sejumlah pengurus Credit Union (CU) di Kalbar oleh tim Direktorat Reserse Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar membuat resah sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kalbar. Bahkan Uskup Agung Pontianak  Mgr. Agustus Agus membuat pernyataan resmi keprihatianannya atas kinerja Polda Kalbar.

"Sebenarnya sudah lama masyarakat Kalbar resah dengan sepak terjang oknum-oknun polisi nakal yang terkesan mencari-cari kesalahan. Dan Sudah bukan rahasia umum lagi semua lini dipanggil dan diperiksa, dan akhirnya ada kesepakatan di bawah meja. Sepertinya ada intruksi ilegal, harusnya Kapolri bisa menurunkan tim mengusut persoalan yang meresahkan masyarakat Kalbar ini," kata salah satu pengusaha  di Kota Pontianak yang minta namanya tidak disebutkan kepada Suara Pemred, Kamis (7/10).

Pengusaha ini juga tidak merasa kaget dengan  keresahan masyarakat di pedalaman terhadap tindakan polisi yang dinilai berlebihan yang terjadi di beberapa daerah. Termasuk kasus yang dialami para pengurus CU Lantang Tipo yang telah diperiksa sejak bulan April lalu.

Sementara itu, Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap pengelola Credit Union (CU) di Kalbar. Hal ini menyusul dipanggil dan diperiksanya sejumlah pengurus CU Lantang Tipo oleh Polda Kalbar atas dugaan usaha asuransi dan transaksi perbankan yang tidak memiliki izin usaha.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum PP Pemuda Katolik, dr.Karolin Marget Natasa, Rabu (6/10).

Dalam surat tersebut memuat setidaknya enam poin pernyataan sikap. Pertama, PP Pemuda Katolik menilai pemanggilan, dan pemeriksaan sejumlah pengurus CU oleh Polda Kalbar telah menyebabkan keresahan di kalangan anggota CU serta masyarakat.

“Polda Kalbar seharusnya terlebih dahulu meminta masukan mengenai CU dari berbagai pihak yang berkompeten, serta memiliki pemahaman sejarah dan kondisi sosial budaya masyarakat Kalbar,” tulis pernyataan itu.

Kedua, mendesak Polda Kalbar untuk mengedepankan cara dialog dan mengayomi daripada pendekatan keamanan dan hukum. Hal ini mengingat bahwa permasalahan yang ada merupakan bagian dari usaha CU dalam melayani kebutuhan anggota, termasuk warga masyarakat di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan lainnya.

Ketiga, meminta kepada Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo agar memberikan perhatian khusus dan mengevaluasi kebijakan Polda Kalbar di dalam menangani permasalahan CU di Kalbar.

Keempat, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, agar secara serius dan segera mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi CU di Kalbar. Hal ini sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah pada gerakan kemandirian ekonomi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Kelima, meminta kepada Presiden RI,  Ir. H. Joko Widodo untuk melindungi Gerakan Credit Union di Indonesia, seperti di negara-negara lainnya (Phillipina, Thailand, Korea Selatan, Kanada, Spanyol, dan lain-lain) yang telah meletakkan Gerakan Credit Union sebagai pilar utama ekonomi negara serta dapat mengakses fasilitas negara seperti subsidi perumahan dan lain-lain.

Keenam, Pengurus Pemuda Katolik mendukung program dan kreatifitas segenap jajaran pengurus CU untuk melayani anggota dengan sebaik-baiknya.

“Pengurus CU agar menyesuaikan kebijakan dan program CU dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulisnya.

PP Pemuda Katolik juga menyatakan, pelanggaran yang dituduhkan Penyidik Direktorat Reserse Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar dengan merujuk pada empat produk perundang-undangan yang dilanggar CU di Provinsi Kalbar sama sekali tidak benar.

Pertama tuduhan pelanggaran Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun fakta sebenarnya tentang Koperasi Simpan Pinjam/Credit Union (KSP/CU) diatur Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kedua tuduhan pelanggaran Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Faktanya, KSP/CU tidak menjalankan praktik perasuransian, tidak ada polis asuransi. Beberapa CU melakukan re-asuransi melalui entitas asuransi resmi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu pihak ketiga, semata-mata hanya untuk memastikan simpanan dan pinjaman anggota terlindungi.

Ketiga, tuduhan pelanggaran Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Tuduhan ini mengada-ada, tidak paham apa yang dimaksud. Namun beberapa anggota mengangsur pinjamannya melalui transfer antar rekening bank (rekening bank milik anggota KSP/CU ke rekening bank milik KSP CU).

Selanjutnya tuduhan pelanggaran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Tuduhan ini juga dianggap mengada-ada. Tidak paham apa yang dimaksud. Karena untuk jumlah tertentu di KSP/CU, anggota wajib mengisi keterangan sumber dana yang disetorkannya ke KSP/CU.

Selain itu, dalam pernyataan sikap tersebut juga menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan amanat konstitusi. Satu di antaranya adalah Koperasi.

Kehadiran CU sebagai gerakan kemandirian ekonomi rakyat melalui koperasi di Kalbar pada awalnya diinisiasi oleh Gereja Katolik. CU saat ini telah berkembang dengan baik dan membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan anggota, termasuk warga masyarakat yang selama ini kesulitan dan tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan.

“Berbagai inisiatif dan kreatifitas bentuk layanan keuangan yang diberikan CU sangat dirasakan manfaatnya oleh anggota. CU juga berperan penting dalam mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi pasca konflik horisontal di Kalimantan Barat tahun 1999 lalu. Anggota CU saat ini berasal dari semua suku, agama, dan etnis yang ada di Kalbar,” tulis pernyataan sikap tersebut.

Dengan situasi yang aman dan kondusif maka kegiatan ekonomi Kalbar dapat berjalan baik dan lancar. Gerakan CU merupakan salah satu bentuk sistem perekonomian kerakyatan karena anggota di dalamnya adalah pemilik.

Sebagai pemilik tentunya ikut menentukan arah kebijakan dari CU tersebut dengan sistem satu anggota satu suara. Skema ini menegaskan bahwa program kerja, arah kebijakan, serta hal yang terkait dengan produk dan jenis usaha CU sudah melalui proses yang kekeluargaan dan demokratis.

“Pengelolaan CU di Kalbar selama ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jika ada hal-hal yang dianggap belum sesuai di lapangan, kiranya hal tersebut lebih dikarenakan proses sosialisasi UU dan Peraturan Pemerintah yang belum merata,” tuli pernyataan sikap tersebut.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, ada sejumlah pengurus CU Lantang Tipo di Kalbar yang dipanggil dan diperiksa oleh Polda Kalbar atas dugaan usaha asuransi dan transaksi perbankan yang tidak memiliki izin usaha.

“Ada beberapa CU yang dipanggil, namun yang belum lengkap ijinnya cuma satu CU,” kata dia, Kamis (7/10).

Donny menyebut, pemeriksaan itu dilakukan semata-mata untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Terlebih, CU sendiri berbasis penyedia jasa transaksi keuangan yang memiliki ribuan anggota dan nasabah.

"Jadi begini, kita (kepolisian) mendapatkan informasi bahwa CU ada melaksanakan kegiatan usaha selain simpan pinjam. Yaitu menjalankan usaha asuransi dan transaksi perbankan. Dua kegiatan ini yang kita mintai keterangan, karena menyangkut dengan masyarakat," katanya.

Menurut Donny, CU mesti memberikan rasa aman dalam setiap usaha yang dilakukan. Salah satunya terkait izin sesuai aturan yang berlaku. Terlebih, saat ini banyak aktivitas transaksi keuangan yang ilegal seperti investasi bodong.

“Kami antisipasi (aktivitas ilegal) yang dilakukan ini untuk menjamin masyarakat aman dalam aktivitas aktivitas perekonomian. Apalagi anggota atau nasabah CU itu ribuan," ujarnya.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, menurut Donny setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha, baik menawarkan jasa asuransi harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terlebih lagi apabila usaha tersebut menyangkut transaksi keuangan, perlu diketahui dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).

Namun begitu, Donny menyebut pihaknya memberikan kesempatan kepada pihak CU untuk mengurus dua izin kegiatan tersebut apabila memang belum memiliki izin. Termasuk syarat administrasi lainnya yang membutuhkan izin. Tawaran ini, disebutnya juga berlaku terhadap penyedia jasa asuransi dan perbankan lainnya yang ada di Kalbar.

"Polda Kalbar memberikan kesempatan kepada CU Lantang Tipo untuk melengkapi administrasi perijinan yang harus dimiliki baik itu dari iOJK dan Bank Indonesia. Kita menganggap kasus ini selesai bila semua ijin yang dimaksud sudah dimiliki, termasuk dengan ijin-ijin usaha yang dimiliki oleh CU-CU lain yang ada di Kalbar " jelasnya.

Tanggapan DIO

Ketua Bidang Ekonomi Kerakayatan Dayak International Organization (DIO), Ajonedi Minton, SH, M.Kn, mengatakan, Credit union (CU) bukan milik orang Dayak dan bukan milik Gereja Katolik.

CU berkembang dan mendunia karena dulu difasilitasi oleh Gereja Katolik, nama CU paling berkesan dan sangat dipercaya oleh mayoritas orang Dayak dan orang Katolik, maka tidaklah mengherankan kalau ada yang sampai bilang CU adalah Bank-nya orang Dayak di Provinsi Kalbar.

CU bukan produk baru dikalangan pengiat ekonomi kreatif bagi rakyat skala mikro (UMKM) di Kalbar, khususnya. CU juga bukan produk baru dikalangan aktifitas ekonomi kerakyatan. CU modern sudah dikenal semenjak tahun 1864 di Jerman, walaupun sebelumnya dimulai di Inggris pada tahun 1770 akibat dari revolusi industri.

Untuk itu, ramainya kasus pemeriksaan petinggi CU oleh Polda Kalbar sebaiknya ditanggapi dengan bijaksana dan pikiran positif.

“Biar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai dengan aturannya, kelak kita akan mengetahuinya, apakah dalam proses pemeriksaan telah ditemukan pelangaran perbuatan hukum baik disengaja mau tidak disengaja oleh para pengurus terdahulu atau pengurus yang sedang menjabat sekarang ini atau ada indikasi lain,” kata Ajonedi Minton.

Misalnya ada indikasi tindak pidana korupsi atau karena kekeliruan/kesalahpahaman dalam penafsiran regulasi atau ada aturan aturan keuangan atau perkoperasian yang belum dipenuhi atau dilanggar dan tidak sesuai dgn peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

Menurut Ajonedi, terlepas dari benar dan salahnya peristiwa tersebut, tentu ini menjadi koreksi dan introspeksi kita bersama, khususnya bagi pengurus, pengawas internal, manejemen dan anggota CU itu sendiri dalam mengelola uang orang banyak.

“Sembari menunggu hasil pemeriksaan yang  jujur dan transparan dari penegak hukum, mari jadikan  peristiwa ini sebagai instrospeksi diri bagi pengurus, manejemen dan anggota CU ke depannya, agar tahu batas kewengan dan tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan anggota dan mampu memberi jaminan keamanan simpanan anggota di CU,” ujarnya.

“Jangan terlalu takut dan berpikir negatif dengan pemeriksaan oleh penegak hukum terhadap CU. Dalam proses pemeriksaan ada yang namanya penyelidikan, dan dilanjutkan dengan penyidikan,” imbuhnya.

Bila dalam penyelidikan dan penyidikan ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan regulasi atau ada indikasi menyalahi kewenangan pengurus atau ada indikasi tindak pidana korupsi yang dapat berakibatkan merugikan keuangan anggota, maka pantas diperbaiki atau diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Ajonedi, ramainya pembicaraan kasus CU di Kalbar juga sebagai fungsi kontrol, supaya tidak ada lagi oknum pengurus atau manejemen yang merasa paling hebat dalam mengelola keuangan anggota dan seolah olah pemerintah tidak boleh masuk dalam kontrol di CU.

“Tujuannya agar CU berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai koperasi (simpan pinjam). CU tidak boleh berjalan seperti bank yang notabene milik segelintir orang (pemegang saham) yang orientasinya pada profit,” jelasnya.

Di sinilah masyarakat perlu dididik mengenai perbedaan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan, supaya kedepannya tidak ada lagi anggota CU yang rebutan atau bahkan ada yang belasan tahun mempertahankan diri jadi pengurus di CU, tanpa memikirkan tanggungjawab yang diembannya.

“Mari kita semua memahami regulasi yang ada pada lembaga keuangan non perbankan di negeri ini sebelum menduga hal-hal negatif pada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Uskup Agung Doakan Kepolisian untuk Mengayomi

Uskup Agung Pontianak, Mgr Agustinus Agus Pr, mengaku sangat prihatin terhadap persoalan yang sedang dihadapi Credit Union (CU) di wilayah Provinsi Kalbar. Keprihatinan Uskup disampaikan secara terbuka melalui keterangan rilisnya yang telah beredar pada Rabu (6/10).

“Menanggapi berita-berita tentang masalah yang dihadapi CU Keling Kumang, Lantang Tipo dan Pancur Kasih, saya sebagai Uskup Agung Pontianak merasa sangat prihatin,” katanya.

Uskup menyampaiankan bahwa CU yang telah banyak memberi kontribusi kemajuan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya masayarakat pedalaman di Kalbar. Lahirnya CU di Kalbar juga adalah atas inisiatif Gereja Katolik.

Oleh karena itu bukan secara kebetulan bahwa dia diundang untuk meresmikan Kantor Pusat Credit Union Keling Kumang di Tapang Sambas, Kabupaten Sekadau, Credit Union Lantang Tipo di Bodok Kabupaten Sanggau dan tahun 2021 yang lalu Kantor Pusat Credit Union Pancur Kasih di Pontianak.

“Credit Union Lantang Tipo, didirikan 2 Februari 1976, dengan 209.659 anggota, 667 karyawan dengan asset Rp3,3 triliun lebih. Credit Union Pancur Kasih, didirikan 28 Mei 1987, dengan 176.851 anggota, karyawan 428 org dan asset Rp2,7 triliun,” ujar Agustinus Agus.

Sementara Credit Union Keling Kumang, didirikan 26 Maret 1993, dengan 190.232 anggota, 624 karyawan dan asset sebesar Rp1,7 triliun.

Dikatakan Uskup, Gereja Katolik Kalbar menggagas lahirnya CU ini didorong atas keprihatinan gereja terhadap kelompok yang tersingkir, miskin dan terpinggirkan (ajaran sosial Gereja Katolik “option for the poor”) tanpa pandang bulu.

Dalam perjalanan waktu, menurutnya gereja mengalami sendiri peran positif dan berbuah baik yang dilakukan oleh CU, terutama dalam masa pandemi ini.

Gereja juga menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu pihak gereja selalu pada posisi mengingatkan kalau ada yang salah atau keliru, atau tidak berjalan pada relnya. Gereja menjauhi posisi mencari kesalahan. Kepentingan orang banyak (bonum commune) selalu dikedepankan.

“Saya mendoakan agar masalah yang dihadapi CU bisa diselesaikan dengan berkeadilan dan penuh damai,” ujarnya.

“Saya juga mendoakan agar pihak kepolisian bisa melaksanakan tugas pokoknya dalam mengayomi, melindungi, melayani masyarakat serta menegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 30 ayat 4,” tambahnya.

Sementara, praktisi hukum Kalbar, Tobias Ranggie SH atau yang kerap disapa Panglima Jambul mengatakan, ada baiknya gerakan koperasi kredit secara bersama-sama menunjukkan sikap.

“Statement dukungan gereja penting sebagai seruan moral, tapi sikap kita sendiri adalah yang terpenting,” ujarnya.

Kasus pengawasan ini bisa meluas karena Kementerian Koperasi dan UKM memang telah menjalin kerjasama dengan Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Ini bahkan sudah sangat pragmatik karena soal politik serapan anggaran yang mana alokasi untuk terutama Polri sangat besar. Jadi mereka butuh kegiatan dan pemeriksaan koperasi dipilih sebagai salah satunya.

Dikatakannya, sikap gerakan ini juga untuk tunjukkan tekanan yang lebih besar ke Menterian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) yang tidak pernah selesaikan perkara rentenir baju koperasi yang masih marak.

“Bahkan koperasi-koperasi palsu itu terkesan dipelihara,” ujarnya. 

Hati-hati, Ini Masalah Sensitif

Praktisi hukum di Pontianak, Provinsi Kalbar, Tobias Ranggie SH atau yang kerap disapa Panglima Jambul mengingatkan penyidik Direktorat Reserse Khusus Polda Kalbar untuk lebih hati-hati di dalam menangani permasalahan distribusi keuangan di dalam Credit Union (CU).

CU di Indonesia, menurut Panglima Jambul, awalnya diinisiasi Gereja Katolik, mengingat program serupa yang diinisiasi Gereja Katolik di sejumlah negara di Eropa berjalan cukup baik, dan sangat membantu perekonomian masyarakat luas.

“Sama sekali tidak ada unsur kriminalnya di dalam CU, karena sifatnya dari anggota dan untuk anggota. Polisi jangan cari-cari kesalahan masyarakat. Ini masalahnya sensitif, kalau sampai muncul gejolak sosial dari anggota CU yang jumlahnya dua jutaan orang di Provinsi Kalbar, nanti siapa yang bertanggungjawab? Jangan bangunkan macam tidur,” katanya.

Panglima Jambul juga mengingatkan Kapolda Kalbar, Inspektur Jenderal Polisi Remegius Sigit Hardjanto, untuk lebih fokus menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sejak Kamis, 16 Februari 2021, untuk memberantas tuntas para mafia tanah sampai ke akar-akarnya.

“Sebagian besar kasus mafia tanah di Kalbar tidak berani disentuh polisi. Tapi kenapa tanpa ada berita, tidak ada angin, tiba-tiba melakukan kriminalisasi terhadap pengurus CU? Apa Kapolda Kalbar memang sengaja cari gara-gara untuk berhadap-hadapan dengan kelembagaan Gereja Katolik di Provinsi Kalbar?” tanyanya.

Dia juga mengusulkan kepada masyarakat luas sebagai anggota CU di Provinsi Kalbar untuk melakukan protes terbuka terhadap Kapolda Kalbar. 

Total Asset CU di Kalbar Rp9 Triliun

Credit Union (CU) di Provinsi Kalbar ada 34 primer. Jumlah anggota keseluruhan 2 juta-an. Total asset keseluruhan CU di Provinsi Kalbar mencapai Rp9 triliun.

Tingkat sekundernya ada 4 lembaga; Puskopcuina, Bumi Borneo, Puskhat dan Kapuas. CU juga sudah hadir di setiap kecamatan di Provinsi Kalbar.

Anggota CU di Kalbar beragam. Mulai sari berbagai anggota partai, agama, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Polisi Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Aset yang terhimpun itu hampir semua beredar dikalangan anggota dalam bentuk pinjaman. Minimal 65 persen beredar. Inilah yang ikut menggerakkan perekonomian. Maka dalam krisis ekonomi pun, CU tidak terlalu kuat terpengaruh. CU tahan hantaman krisis ekonomi.

Selama ini belum ada komplain anggota yang merasa dirugikan. Bahwa ada kejadian-kejadian kecil keluhan anggota, itu biasa. Urusan orang banyak memang begitu.

Jangan melihat total aset. CU Lantang Tipo dan Pancur Kasih aset rata rata cuma Rp15 jutaan per anggota. CU Keling Kumang sekitar Rp8 juta-an per anggota. Dan itu dihimpun sejak lama.

Memang ada beberapa anggota yang punya tabungan ratusan juta. Kalau sudah menabung selama lebih dari 30 tahun itu wajar. Bukan karena kaya, tapi karena tekun dan disiplin demi kesejahteraan. Inilah keistimewaan CU, tabungan anggota terus bertambah. Kalau perlu dana, anggota meminjam. Anggota adalah pemilik sekaligus nasabah.

Kami berharap pengayoman dari Polri  untuk menunjukkan mana peraturan atau undang-undang yang dilanggar, sehingga kami dapat memperbaiki diri. (sms/aju)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda