Ponticity post authorKiwi 09 Januari 2021

Dewan Dorong Pemerintah Beri Bantuan Sosial Dampak Covid-19

Photo of Dewan Dorong Pemerintah Beri Bantuan Sosial Dampak Covid-19 Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung

PONTIANAK, SP - Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk kembali memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 pada tahun 2021. Bantuan tersebut bisa berupa paket sembako atau bantuan lainnya.

Tanjung menilai pemberian bantuan dari pemerintah sangat diperlukan oleh masyarakat yang sangat terdampak oleh Covid-19. Apalagi Pandemi Covid-19 sampai saat ini masih belum bisa dikendalikan sepenuhnya.

"Pandemi Covid-19 membuat kegiatan masyarakat dibatasi. Oleh karena itu bantuan sosial, sangat dibutuhkan masyarakat tahun 2021 ini dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat pedalaman," jelasnya kepada Suara Pemred.

"DPRD Provinsi Kalbar sudah mendorong agar Bansos tetap masuk dalam APBD. Agar ada anggaran Pemprov Kalbar tuntuk bantu masyarakat. Kemudian ada juga bantuan dari pemerintah pusat," tambahnya.

Menurut dia berbagai masalah yang dialami dalam pendistribusian bansos kepada masyarakat, menjadi dilema tersendiri. Seperti penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu Tanjung mendorong agar dari sisi pendataan perlu dilakukan perbaikan atau evaluasi. Agar data penerima bantuan benar-benar valid.

"Harapan kita dari sisi pendataan betul-betul dilakukan pendataan yang baik. Mana kepala keluarga dan masyarakat kita yang layak menerimanya, itu mesti didata dulu dengan baik. Kemudian Bansos itu juga harus diberikan langsung kepada penerima manfaat, tanpa ada perantara. Sehingga tidak ada lagi potongan-potongan dari oknum-oknum tertentu," jelasnya.

Tanjung menceritakan biasa juga ada kesepakatan bersama, dimana ditunjuk orang tertentu untuk mengambil uang di bank, dikarena tidak ada bank di Kampung. Sehingga masyarakat rela uangnya di potong.

"Pemerintah harus betul-betul melakukan pendataan yang benar. Dalam hal ini saya lihat biasa petugas lapangan biasa karena diburu waktu, itu asal-asal dan tidak melihat kondisi sesungguhnya dilapangan," jelasnya.

Dia meminta agar ada pengawasan yang ketat, sehingga tidak ada oknum yang mengambil keuntungan. Makanya petugas yang mendistribusikan bantuan harus mempunyai hati nurani yang betul-betul clear dari kepentingan mencari untung pribadi.

"Harus terbangun solidaritas antar masyarakat juga. Jadi kalau ada penerima manfaat yang harus tidak layak menerima, baiknya bantuan tersebut diberikan kepada yang membutuhkan," katanya.

Tanjung menemukan masih banyak terjadi penerima manfaat yang harusnya tidak layak menerima. Tapi karena orang dikampung ketika mendapat namanya masuk data penerima bantuan senang-senang saja, sehingga walaupun tidak layak, dia tetap diambilnya.

"Ini yang menjadi masalah, makanya pendataan perlu bagus. Validasi data apakah yang layak atau tidak itu penting. Kemudian setelah itu bantuan itu harus didistribusikan langsung kepada masyarakat, tanpa ada perantara orang," tutupnya. (iat)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda