PONTIANAK, SP – Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) masuk dalam enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terkait isu politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

Sebelumnya, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, Kalbar juga masuk dalam lima daerah yang dianggap paling rawan terjadinya potensi konflik berbau SARA.

Meski pada Pilkada Serentak 2024, Kalbar hanya masuk dalam enam provinsi yang memiliki kerawanan tingkat sedang, namun potensi terjadinya konflik berbau SARA, bentrok antar pendukung fanatik dan polarisasi masyarakat tetap ada, sehingga perlu dicegah dan diantisipasi.

Pengamat Politik Zainudin Kismit mengatakan, beberapa potensi kerawanan pada Pilkada 2024 mendatang, masih tidak jauh berbeda dari potensi kerawanan yang pernah dipetakan dalam sejumlah pesta demokrasi yang digelar sebelumnya.

Zainudin menyebut beberapa catatan kerawanan tersebut mulai dari adanya penyelenggara pilkada yang dihadapkan dengan intimidasi dari calon kepala daerah atau tim sukses. Tekanan tersebut bisa mengkibatkan penyelenggara tidak menjalankan tugasnya secara independen, dan pada akhirnya akan mempengaruhi hasil pemilu.

"Tidak kalah penting juga adanya politisasi identitas terkait isu etnis dan agama yang kembali mencuat, mengingat praktik ini sudah beredar pada pilkada sebelumnya. Ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu semakin marak, memicu ketegangan di tengah masyarakat Kalbar yang heterogen," jelas Zainudin.

Selain itu, adanya juga indikasi seperti tindakan tidak netral dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang secara sengaja melakukan pencoblosan surat suara.

"Ditemukan pula kasus logistik yang tidak disimpan di lokasi yang tepat, yang berpotensi membuka peluang kecurangan," ungkapnya.

Dikatakannya, untuk meminimalisir hal tersebut tentu harus ada upaya yang masif dengan edukasi dan sosialisasi serta langkah tegas untuk memastikan netralitas penyelenggara dan memberikan perlindungan terhadap mereka dari intimidasi.

Upaya ini agar dapat menjamin Pilkada berlangsung jujur, adil, dan demokratis, serta bebas dari politik identitas yang memecah belah.

Zainudi juga menilai, sejauh ini narasi politik yang dibangun elit politik juga masih minim dari semangat pemilu yang mengedepankan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat daerah.

Hal tersebut terlihat hingga saat ini belum ada calon yang mengutarakan program prioritas untuk masyarakat termasuk memberikan ruang untuk generasi muda.

"Mendekati pilkada, narasi provokatif juga kembali mencuat meski tidak keluar dari elit politik, tetapi narasi itu keluar dari para loyalis dan tim calon-calon, dan yang paling menjadi perhatian narasi itu mudah keluar dan tersebar melalui media sosial yang kita ketahui akun-akun itu sulit untuk dibuktikan karena kebanyakan akun itu fiktif," ujarnya.

"Jadi perlu kolaborasi semua pihak dengan melibatkan organisasi sipil dan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan edukasi di masyarakat, terkhusus di media sosial," imbuhnya.

Indikasi adanya potensi kerawanan terkait isu SARA jelang Pilkada 2024, sudah mulai mencuat kepermukaan. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Sambas, dimana yang menjadi sasaran adalah Bupati Sambas, H Satono.

Satono yang telah memastikan diri untuk maju kembali menjadi Bakal Calon Bupati Sambas pada Pilkada 2024 mendatang ini, “diserang” dengan ucapan SARA oleh seorang warga berinisial IS melalui media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Pemda Sambas melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sambas akhirnya melaporkan warga tersebut atas ujaran kebencian dan rasis terhadap Bupati Satono.

Kepala Diskominfo Sambas, Uray Heriansyah menegaskan, pihaknya harus mengambil langkah hukum tegas terhadap warga tersebut.

"Tadi saya sudah melaporkan salah seorang warga inisial IS ke Polres Sambas atas tindakannya yang telah mencemarkan nama baik Bupati Sambas dan ucapan SARA," ungkapnya, Jumat (5/7/2024).

Dikatakan Uray, terlapor IS membuat postingan di Facebook dengan latar foto Bupati Satono, kemudian memberi tulisan yang mengandung unsur SARA dan pencemaran nama baik.

"Jadi yang kita dapati terlapor itu membuat postingan Facebook kemudian ada caption atau tulisan yang sangat tidak pantas dengan menyebutkan nama suku dengan maksud merendahkan nama Bupati Satono sebagai subjeknya," tegasnya.

Urai berharap agar pihak-pihak dapat menahan diri dan tetap menjaga kondusifitas terlebih menjelang Pilkada 2024.

"Kita mengimbau semua pihak untuk tidak terpancing dan menahan diri, terlebih Kominfo telah dengan tegas melaporkan yang bersangkutan ke pihak kepolisian, agar ini dapat segera ditangani secara cepat," pungkasnya.

Politik Identitas

Di tempat berbeda, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalbar, Muhajirin Yanis, mengimbau peserta pesta demokrasi untuk tidak menggunakan politik identitas pada Pilkada 2024 untuk mewujudkan kedamaian dan harmonisasi di Kalbar.

Hal tersebut disampaikannya salam sebuah seminar bertema kolaborasi dan sinergitas untuk wujudkan pilkada damai di Kalbar 2024, di Pontianak, belum lama ini.

"Kami mengingatkan bahwa rumah ibadah tidak boleh dijadikan sarana untuk kampanye politik. Berkampanyelah tanpa mengusung politik identitas," kata Muhajirin.

Muhajirin menekankan pentingnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga suasana kondusif menjelang Pilkada.

"Kita harus menjadi penyejuk di tengah suhu politik yang memanas, dengan memberikan pemahaman bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar namun menjaga kerukunan adalah sebuah keharusan," tuturnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa toleransi dan pemahaman terhadap perbedaan merupakan kunci utama dalam menciptakan suasana Pilkada yang damai.

"Toleransi baru bisa terwujud dengan baik ketika kita telah saling memahami perbedaan yang ada. Kita tidak bisa menjadi orang yang moderat jika kita tidak berkeadilan, dan ketika kita sudah memiliki paham moderat, maka keadilan dan kerukunan bisa terwujud," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Kalbar, Manto memberikan pandangannya tentang pentingnya menjaga suasana Pilkada agar tetap damai.

"Peran kita semua adalah menjadi penyejuk atas suasana yang memanas," ucap Manto.

Ia juga menekankan bahwa semua kandidat yang akan maju pada Pilkada 2024 adalah putra terbaik di Kalbar, dan peran masyarakat adalah menjaga kerukunan dan ketertiban selama proses pemilihan.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar, Ibrahim menambahkan bahwa FKUB bersama aktor kerukunan yang moderat berperan aktif dalam mengawal Pilkada 2024.

"Kami berperan sebagai pelopor untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman, damai, luber, dan jurdil," kata Ibrahim.

Seminar tersebut diakhiri dengan deklarasi damai dari seluruh peserta, yang menyatakan komitmen mereka untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kalbar selama Pilkada 2024.

"Deklarasi ini menegaskan bahwa penggunaan politik identitas tidak memiliki tempat dalam demokrasi yang sehat dan adil, serta menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dalam mewujudkan Pilkada yang damai," kata Ibrahim.

Waspada Hoaks

Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson mengatakan, pihaknya berkomitmen menyukseskan Pilkada 2024 dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi bersama semua pihak terkait.

"Insyaallah kita semua siap menyukseskan pilkada di wilayah Kalbar. Kami juga berharap semua stakeholder, bahkan seluruh elemen masyarakat, menjaga kondusivitas dan stabilitas menyambut Pemilu," ujarnya, belum lama ini.

Menurutnya, dalam sebuah pesta demokrasi, pasti ada perbedaan pilihan, namun dia mengingatkan kepada semua pihak untuk bijak dalam menyikapinya.

"Mari kita merapatkan barisan untuk meredam hal-hal yang dapat memicu konflik, serta kedepankan persatuan demi pembangunan Kalimantan Barat yang lebih baik ke depan," tuturnya.

Harisson mengimbau masyarakat untuk tidak langsung percaya dengan beragam informasi yang beredar di media sosial.

Menurut Harisson, hal ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari informasi palsu atau hoaks terkait Pilkada 2024.

"Diharapkan peran masing-masing lembaga dapat menjaga situasi dan kondisi tetap aman dan damai. Untuk berita miring atau hoaks, jangan langsung percaya, pastikan terlebih dahulu kebenarannya," katanya.

Harisson menambahkan, sesuai arahan dari Menkopolhukam pada rakor persiapan Pilkada Serentak 2024, pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu untuk memastikan pilkada serentak dapat berjalan dengan aman, lancar, jujur, dan adil.

"Ini menjadi momen pertama dalam sejarah Indonesia, di mana sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan mengadakan pilkada. Diperlukan langkah strategis melalui sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu agar Pilkada serentak dapat berlangsung dengan aman, lancar, jujur, dan adil," kata Harisson.

Dirinya menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam mewujudkan pilkada yang aman dan damai.

"Kita harus menjaga bersama-sama karena stabilitas politik, hukum, dan keamanan sangat mempengaruhi tahapan pilkada," katanya.

Dalam berbagai kesempatan, orang nomor satu di Provinsi Kalbar ini juga berpesan untuk selalu menjaga kerukunan dan persatuan. Termasuk dalam acara pembukaan Musyawarah Besar II Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), kemarin.

"Saya sangat mengharapkan kepada saudara-saudara untuk turut serta menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini agar kita tetap rukun, damai, saling menjaga silaturahmi walaupun berbeda pilihan," ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pipit Rismanto mengatakan bahwa pihaknya siap melaksanakan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalbar, apalagi saat ini menjelang Pilkada 2024.

Dia pun mengajak semua pihak untuk bersinergritas dalam rangka menciptakan Kalbar yang kondusif dan bahu-membahu menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

"Kedepan pilkada kita hadapi bersama-sama, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan Insyaallah Kalbar tetap kondusif dan aman," ujarnya saat peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Mako Polda Kalbar, kemarin. (din/mar/noy/ant)