PONTIANAK, SP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menorehkan capaian positif dalam realisasi pendapatan daerah terbaik kedua secara nasional hingga 30 April 2025.

Capaian tersebut mendapatkan apresiasi langsung dari Mendagri Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual di Ruang Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (8/5/2025).

"Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kalimantan Barat juga bagus, yaitu Rp1,43 triliun atau 45,63 persen dari target, yang menempati urutan ke-2 nasional," kata Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Norsan berharap capaian posisitf ini bisa terus dijaga untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. 

"Untuk pendapatan, kita nomor dua se-Indonesia. Kemudian belanja juga kita bagus di atas rata-rata nasional. Dari APBD kita, mudah-mudahan kedepan tetap bisa kita pertahankan," pungkasnya.

Menurut data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, Kalbar berada tepat di bawah Papua Tengah yang menempati posisi pertama dengan realisasi pendapatan 39 persen.

Mendagri menyebut capaian Kalbar sebagai indikator pengelolaan pendapatan yang efektif dan patut dipertahankan.

"Papua Tengah memang istimewa karena adanya royalti dan Freeport. Tapi Kalimantan Barat juga menunjukkan kinerja yang baik dari sisi pendapatan daerah," ujar Tito.

Dalam rapat yang sama, Mendagri juga memaparkan capaian realisasi belanja daerah Kalbar sebesar Rp2,17 triliun atau 23,94 persen dari total anggaran, menempatkan Kalbar pada peringkat ke-11 secara nasional. Capaian tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan rerata nasional.

Tito mengingatkan bahwa rendahnya realisasi belanja daerah bisa berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah terkait pengelolaan keuangan.

"Kalau realisasi rendah dan tidak menunjukkan perbaikan, maka kepala daerah harus berani mengganti Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Badan Keuangan Daerah yang tidak optimal," tegasnya.

Di akhir paparannya, Tito turut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah, termasuk dapur umum dan kawasan prioritas nasional untuk mendukung target pembangunan kesejahteraan jangka panjang. (mar)