Ponticity post authorKiwi 09 September 2020 3,947

Saling Klaim Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Internasional Mempawah, Berebut “Lahan Basah” Pelabuhan Kijing

Photo of Saling Klaim Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Internasional Mempawah, Berebut “Lahan Basah” Pelabuhan Kijing

PONTIANAK, SP - Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah, telah mulai aktivitas perdana pada Minggu, 30 Agustus 2020. Ekspor perdana ini dilaksanakan oleh PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) dengan komoditi berupa Crude Palm Oil (CPO) sekitar 5.000 MT.

CPO sebanyak 5.000 MT dikirik ke Pelabuhan Haldia, India dengan sarana pengangkut kapal MT. Sc Golden Fortune LX. Tentunya ini menjadi catatan sejarah yang sangat penting bagi Kota Mempawah dan Pelabuhan internasional Kijing, karena pertama kali dilakukannya ekspor perdana.

Ekspor perdana ini dapat pendampingan langsung oleh Bea Cukai Pontianak yang memberikan pelayanan ekspor perdana di Terminal Kijing, namun di lakukan melalui Pelabuhan Internasional Pontianak.

Menurut Plt Kasi Penyuluhan, Layanan dan Informasi (PLI) Bea Cukai Pontianak Zulkarnain ekspor perdana ini masih menggunakan prosedur ekspor di luar kawasan kepabean. Hal ini karena Terminal Pelabuhan Kijing masih dalam tahap penyelesaian pembangunan dan belum ditetapkan sebagai kawasan kepabeanan.

Lanjutnya, kedepannya, Terminal Kijing ini akan ditetapkan menjadi terminal utama untuk arus lalu lintas ekspor impor barang, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Dengan keberadaan terminal internasional ini, maka aktivitas bongkar muat, akan semakin ramai dan padat.

Mahdi MS Punya Legalitas

Dengan beroperasinya Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah, maka aktivitas perekonomian juga mulai tampak. Termasuk adanya Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKMB), yang lazimnya dikelola oleh Koperasi. Ada informasi, terjadi persaingan TKBM yang akan mengelola jasa bongkar muat.

Menurut Ketua Koperasi TKBM Mitra Masa ll Pelabuhan Internasional Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Mahdi MS, sebagai TKBM yang sementara ini beroperasional di Pelabuhan Kijing, sudah dua kali uji coba bongkar muat pada 27 Agustus 2020 dan 5 September 2020.

Saat itu, kapal perdana yang dilayani adalah Golden Portune dan kapal Si Zhau Zhi Lu, yang mengangkut CPO dari Perusahaan EUP. Namun, pihaknya belum bisa memaksimalkan para tenaga kerjanya, dikarenakan belum rampungnya Pelabuhan Kijing tersebut.

Saat ini, ia masih berkoodinasi dengan meminta petunjuk dari Instansi Kesyahbadaran atau Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak, Kalimantan Barat untuk aktifitas yang sesuai berdasarkan aturan pemerintah.

"Jadi demi keamanan dan kelancaran pihak pekerja, perusahaan dan Kapal yang bersandar di Pelabuhan Kijing ini, karena aset yang dimiliki Pelindo ll belum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan," kata Mahdi, saat melaporkan masalah ini ke redaksi Suara Pemred, Selasa (8/9/2020) malam WIB.

Di depan jajaran redaksi Suara Pemred, di antaranya Pemred, Harry A Daya dan Wakil Pemred, Bob Soeryadi, Mahdi menjelaskan, bahwa ia meragukan dan menyesalkan, jika adanya perbedaan pendapat pekerja lokal yang mengatasnamakan berbagai macam TKBM di Pelabuhan Kijing ini. Menurutny, bahwa keberadaan TKBM di seluruh Indonedia yang terdaftar hanya 104 TKBM.

Sementara di Kalbar hanya ada dua TKBM, yang sudah mendapatkan rekomendasi secara resmi oleh Pemerintah Pusat, yaitu Koperasi TKBM Jasa Karya dan Koperasi Jasa Tenaga Bongkar Muat Mitra Masa ll Pelabuhan Kijing.

Anehnya, dalam surat undangan ke Ditlala, Koperasi Borneo Samudra Bestari dan Koperasi Sungai Kunyit Bersatu, sudah menyandang predikat TKBM, sementara dua Koperasi tersebut secara legalitasnya belum terdaftar di Kementrian Koperasi.

“Tentunya ini menjadi pertanyaan, apakah Koperasi Borneo Samudara Bestari, apakah karena mentang-mentang asuhan pejabat, sehingga gampang dan semudah itu. Termasuk Koperasi Sungai Kunyit Bersatu tidak terdaftar sebagai Koperasi yang diundang, ternyata tampil sebagai Koperasi titipan Gubernur,” katanya.

“Di situ sudah terlihat kezoliman pemerintah, yang mengedepankan kehendak bukan berdasarkan peraturan, secara finansial, kekuasaan, dan kekuatan mereka miliki, tetapi Kementrian Koperasi bukan orang bodoh yang gampang untuk diajak berspekulasi dalam pemberian Izin,” lanjut Mahdi MS. 

Mahdi MS, menjelaskan, sejauh ini sudah memiliki rekomendasi dari Kesyahbadaran Pontianak, Surat Izin dari Menkumham, dan Sertifikat atas nama Koperasi Jasa TKBM Mitra Masa ll Pelabuhan Kijing dari Kementrian Koperasi, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Surat Perubahan Anggaran Dasar dari Notaris Budi Prasetyono Pontianak dan sudah menyiapkan tenaga terlatih yang sudah memiliki Sertifikasi Profesi di antaranya Crane Operator, Kepala Regu Kerja, Rigger dan Security.

Atas masalah ini, Koperasi TKBM Mitra Masa ll merasa menjadi TKBM yang sah, namun Pemkab malah membentuk TKBM lainnya, yang justru belum mendapatkan berbagai izin dan menyalahi aturan. Di mana setiap pelabuhan, hanya ada satu Koperasi TKBM yang beroperasional.

Hanya Satu TKBM

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mempawah, menegaskan hingga saat ini, terdata hanya ada satu Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Kabupaten Mempawah.

"Hanya ada satu TKBM yang terdata di Mempawah, yaitu Koperasi Borneo Samudra Bestari,"tegas Kepala Bidang Koperasi dan UKM di Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan pelayanan terpadu Satu Pintu Mempawah, Masmudi.

Menurutnya, Koperasi Jasa TKBM Borneo Samudra Bestari, yang sudah mendapatkan rekomendasi dari atasan. Terkait tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah yaitu Koperasi Jasa TKBM Borneo Samudra Bestari. 

"Karena itu, yang bisa menjadi Koperasi Jasa TKBM di pelabuhan Internasioanal Kijing mempawah, hanya bisa satu TKBM saja. Karena Koperasi jasa TKBM Mitra Masa ll itu, sudah menjadi binaan Provinsi Kalbar," paparnya.

Masmudi menjelaskan, direncanakan pada Kamis (10/9), akan dilaksanakan rapat terkait Koperasi Jasa TKBM di Kantor Bupati Mempawah. Di mana bisa saja ke depannya, Koperasi Jasa TKBM yang ada, dimasukan ke dalam TKBM Borneo Samudra Bestari.

Hal ini, dilakukan, agar semua Koperasi Jasa TKBM yang ada, tetap mendapatkan tempat dan karyawannya bisa bekerja dengan baik. Masmudi menambahkan, untuk membuat Surat Ijin Koperasi, tentunya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirjen Hubla.

Misalnya saja Koperasi Jasa TKBM, yang harus punya badan usaha yang mandiri, sebagai wadah TKBM di pelabuhan yang sudah diregistrasi oleh penyelenggara pelabuhan setempat.

“Koperasi Jasa TKBM di pelabuhan, dibentuk, dari, oleh dan untuk TKBM yang pembentukannya berdasarkan perundang undangan. Serta yang lainny," papar Kabid.

Sementara itu, Kabid Tenaga Kerja di Disperindagnaker Mempawah, Ya Helmizar menegaskan, bahwa hingga saat ini belum ada satupun TKBM yang terdata di Disperindagnaker Mempawah. Ia mengakui, bahwa terkait adanya pengakuan bahwa Koperasi Jasa TKBM yang resmi dan berhak beroperasi di Pelabuhan Kijing Mempawah, hanya klaim sepihak saja.

"Hingga saat ini, belum ada terdata di kita. Karena seharusnya yang berkaitan tenaga kerja yang berada di Kabupaten Mempawah, wajib mendaftarkan dirinya di Disperindaknaker Mempawah," kata Ya Helmizar.

Menurutnya, terkait TKBM, untuk ijinnya ada di  Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mempawah. Sedangkan untuk tenaga kerjanya, ada di Disperindagnaker Mempawah.

"Jika sudah melibatkan ketenagakerjaan, dia harus melaporkan ke Bidang Naker dan izinnya tetap di dinas terkait. Kami belum punya data pekerja tersebut," tegasnya.

Ia menambahkan, terkait tenaga kerja sudah sering disampaikan, bahwa setiap perusahaan wajib untuk melaporkan tenaga kerjanya di Mempawah. Hal ini sudah meminimalisir apabila ada terjadi permasalahan yang disebabkan berbagai hal.

Pelabuhan Modern Terbesar

Pembangunan Pelabuhan Kijing Mempawah, yang terletak di Pantai Kijing, Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, menghabiskan anggaran Rp14 triliun. Pelabuhan ini nantinya akan menjadi pelabuhan paling modern di Kalimanta.

Terminal di pelabuhan ini, akan dikembangkan dengan konsep digital port yang dilengkapi peralatan bongkar muat modern. Sementara, pencanangan pembangunan Terminal Kijing sudah dilakukan sejak April 2018.

Sejak awal, Terminal Kijing dirancang untuk memfasilitasi kegiatan bongkar muat kapal-kapal besar. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan.

Keberadaannya akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Untuk pembangunan Terminal Kijing, IPC telah menunjuk PT Wijaya Karya (WIKA) sebagai pelaksana.

WIKA akan melaksanakan pembangunan terminal dari sisi konstruksi dermaga laut, port management area, jembatan penghubung dan container yard dengan total dana investasi Rp2,7 triliun. Saat ini, proses yang sudah dilakukan yaitu izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan.

Perjanjian Konsesi Pembangunan Pelabuhan ini, memiliki jangka waktu perjanjian konsesi selama 69 tahun. Ruang lingkup perjanjian konsesi ini meliputi pemberian hak kepada IPC untuk melakukan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan Pelabuhan Kijing menjadi hub bagi dua pelabuhan di Kalbar, yaitu Pelabuhan Dwikora Pontianak dan Pelabuhan Sintete Sambas. Lokasi Pelabuhan Kijing Mempawah sangat strategis, karena dengan berkendara mobil dari Sintete ke Kijing selama kurang lebih 2 jam, demikian pula dari Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Pelabuhan Kijing memiliki kapasitas hingga 2 juta Teus. Kapasitas tersebut mendekati pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang memiliki kapasitas hingga 3 juta Teus. Pelabuhan Kijing akan memiliki dermaga dengan kedalaman 14 m LWS sehingga mampu melayani kapal besar, yang mengangkut hasil bumi seperti, CPO, bauksit, dan lain-lain.

Pelabuhan Kijing Mempawah sendiri merupakan pengembangan dari Pelabuhan Dwikora Pontianak dan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tujuan untuk mengantisipasi dan meningkatkan kapasitas Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Pembangunan Terminal Kijing yang dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama total investasi pembangunan adalah sebesar Rp14,45 triliun dan ditargetkan akan mulai beroperasi sebagian pada akhir tahun 2020.

Adapun rencana pembangunan Kijing ini meliputi pembangunan sisi laut (offshore) dan pembangunan sisi darat (onshore) yang berada di dalam lahan seluas 200 hektare tersambung oleh trestle sepanjang 3,5 km.

Beberapa fasilitas yang akan dibangun di Terminal Kijing ini nantinya meliputi empat zona, yaitu Zona Petikemas dengan total kapasitas 1.950.000 Teus/tahun (Tahap I : 950 Teus/tahun dan Tahap II: 1.000.000 Teus/tahun), Zona Curah Cair dengan total kapasitas sebesar 12.180.000 ton/tahun (Tahap I: 8.340.000 ton/tahun dan Tahap II: 3.840.000 ton/tahun), Zona Kering dengan total kapasitas sebesar 15.000.000 ton/tahun, dan Zona Multipurpose dengan total kapasitas sebesar 1.000.000 ton/tahun (Tahap I: 500.000 Ton/Tahun, Tahap II: 500.000 Ton/Tahun).

Sedangkan pada tahap pertama (Tahap Inisial), beberapa fasilitas yang dibangun antara meliputi lapangan Terminal Petikemas ukuran 1.000 m x 100 m, lapangan sisi darat seluar 13, 8 hektare, trestle ukuran 3.450 x 19,8 m, dengan estimasi kapasitas pada terminal petikemas sebanyak 500.000 Teus dan estimasi kapasitas Terminal Multipurpose sebanyak 500.000 ton.

Berdasarkan laporan pelaksanaan progres pekerjaan dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pelaksanaan pembangunan fisik konstruksi Terminal Kijing hingga akhir Mei 2020 telah mencapai sekitar 60% dan ditargetkan akan selesai pada pada bulan November 2020. Dengan demikian sebagian dari pembangunan Terminal Kijing ini akan bisa beroperasi pada Akhir tahun 2020. (ben/mul/HD)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda