Ponticity post authorKiwi 10 Juni 2021

Amoy Pontianak Direkam Bugil Samseng Malaysia, Satu Korban TKI Lepas Setelah Diperas & Melapor Ke Polda Kalbar

Photo of Amoy Pontianak Direkam Bugil Samseng Malaysia, Satu Korban TKI Lepas Setelah Diperas & Melapor Ke Polda Kalbar
Payung Hukum Antisipasi TPPO

KETENTUAN mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008, tentang: Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai penjabaran teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tanggal 19 April 2007, tentang:  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Bab II, Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu, pasal 6, ayat (1) untuk melindungi saksi dan/atau korban, pemerintah kabupaten/kota membentuk dan menyelenggarakan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Ayat (2) pembentukan dan penyelenggaraan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah pada masing-masing kabupaten/kota.

Ayat (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula menangani saksi dan/atau korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Ayat (4) untuk mempermudah penanganan saksi dan/atau korban, di daerah perbatasan dapat dibentuk PPT.

Ayat (5) dalam membentuk peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), substansi atau materi peraturan daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (6) dalam hal di daerah belum dibentuk peraturan daerah, maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dijadikan dasar untuk menyelenggarakan PPT.

Pasal 7 ayat (1) Untuk lebih menjamin kualitas pelayanan terpadu, Menteri menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional.

Ayat (2) standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Ayat (3) dalam menyusun standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pembahasan bersama dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait.

Pasal 8 ayat (1) guna menjamin terselenggaranya PPT sesuai dengan standar pelayanan, minimal dan prosedur standar operasional, Pimpinan PPT menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.

Ayat (2) dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPT dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat.

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dasar hukum undang-undang ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang ini diatur tentang: perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi.

Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban.

Dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Perdangan orang atau human trafficking merupakan masalah serius yang harus mendapat perhatian yang lebih dari para aparat penegak hukumnya, mengingat semakin maraknya kasus perdagangan orang ini dengan berbagai modus operandi.

Kebanyakan dari mereka yang menjadi korban perdagangan orang ini adalah perempuan dan anak-anak serta kalangan menengah kebawah yang dimana faktor ekonomi menjadi peranan penting dalam terjadinya tindak kejahatan ini.

Ancaman Pidana Perdagangan Orang

PERDAGANGAN orang (trafficking) di Indonesia mencakup perdagangan lelaki, perempuan dan anak. Di Indonesia hal ini bukanlah sesuatu yang baru, Sejak penjajahan Kolonial Belanda di Indonesia permasalahan ini sudah menjadi pusat perhatian.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2007, tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah: “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan.”

“Penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Bagi mereka yang melakukan perdagangan orang ini dapat dipidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2007, menggariskan, “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan.”

“Penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.”

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.”

Perdagangan orang, merupakan bentuk eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan.

Kemudian, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan.

Kemudian, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (aju/tim lapsus)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda