Ponticity post authorPatrick Waraney 11 April 2021 214

Perusahaan Lalai Cegah Karhutla, Kajati Kalbar: Kami Bubarkan!

Photo of Perusahaan Lalai Cegah Karhutla, Kajati Kalbar: Kami Bubarkan! Suasana coffe morning bersama Forkopimda Kalbar bertema Kebakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Kalimantan Barat di lantai IV Aula Kejati Kalbar, Kamis, 8 April 2021.(Foto: Dok. Kejati Kalbar/Caption: Patrick Waraney)

PONTIANAK, SP - Perusahaan  di bidang pertanian dan kehutanan wajib mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kewajiban ini dijalankan lewat Sistem Deteksi Dini Karhutla, Pengadaan Peralatan Pencegahan Karhutla, dan Standar Prosedur Operasi ( SPO ) Karhutla.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) Masyhudi menegaskan, kewajiban tersebut mutlak dijalankan. Misalnya,  perusahaan wajib memiliki embung-embung, dan mendirikan menara pemantau api. Jika perusahaan melanggar maka pihaknya berhak membubarkan perusahaan yang bersangkutan.

Dalam penegakkan hukum terkait pelanggaran, menurut Masyhudi, kejaksaan tidak akan melakukan kompromi. "Bisa melalui sanksi administrasi, pidana, atau perdata.
Dengan surat kuasa, kejaksaan bisa membubarkan perusahaan berbadan hukum. Tapi, itu adalah tindakan terakhir yang akan kita ambil," ujar Kajati Kalbar.

Itu sebabnya, menurut Kajati Kalbar,  pertemuan tersebut bertujuan  mencari solusi permanen, sebagai langkah preventif terkait karhutla, yang melibatkan perusahaan-perusahaan terkait, karena mempunyai hak dan kewajiban.

"Hak memanfaatkan hutan sesuai peruntukkannya untuk diolah secara ekonomis, sedangkan kewajibannya,  antara lain , menjaga dan mencegah terjadi kebakaran di lahan miliknya.  Saya akan melakukan penuntutan secara maksimal (jika terjadi pelanggaran), walaupun dirasakan tidak akan menyenangkan bagi koorperasi tersebut,"  tegas Kajati Kalbar.

Hanya saja, lanjutnya, itu merupakan  upaya terakhir agar menjadi pelajaran supaya tidak berulang serta tidak diikuti pihak lain. Penegakkan hukum akan dilakukan secara persuasif dan preventif. Kejaksaan akan terus bersinergi dengan instansi lain terkait upaya pencegahan karhutla.

"Sinergi  ini juga dalam rangka saling mengingatkan agar tidak terus berulang setiap tahun, demi keberlangsungan hidup kita tetap terjaga, karena sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, sesuai dengan pera masing-masing," tegas Kajati Kalbar.

Komitmen kejaksaan, tambahnya, sesuai dengan instruksi Presiden RI agar ikut mendorong  usaha-usaha di sektor ekonomi melalui pengusaha besar maupun kecil. Hal ini supaya kalangan  tersebut  menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan saling menguntungkan baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat.  "Dengan demikian  akan membantu percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," tandas Kajati Kalbar.

Kapolda: Tanpa Kompromi

Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen  Sigid Tri Hardjianto menegaskan, yang paling utama dalam pencegahan karhutla bukanlah pemadaman. "Kita harus berpikir untuk mencegah jangan sampai ada api. Sekecil apapun api, harus dipadamkan. Infrastruktur dan pemantauan karhutla harus sampai hingga ke tingkat bawah," tegasnya.

Menurut Kapolda Kalbar, data karhutla di provinsi tersebut hampir 99 persen  adalah akibat perbuatan manusia. Pada 2019, terdapat 157 titik api di lahan perkebunan. Untuk itu semua pihak harus mencari solusi yang permanen.

Hal  ini termasuk pemberlakuan kebijakan pembukaan lahan yang sesuai kearifan lokal dengan memahami syarat-syaratnya. "Penegakkan hukum tanpa kompromi. Ini jika tindakan preventif sudah kita lakukan,  tapi masih juga dilakukan, sehingga penindakan harus didepankan," tegasnya.

Gubernur: Sangat Sulit

Kaitannya itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengakui sulitnya memadamkan api  di lahan gambut. "Sangat sulit dipadamkan,  dan tidak mungkin kebakaran terjadi jika tidak ada campur tangan manusia," kata mantan Wali Kota Pontianak ini.

Menurut Sutarmidji,  acara yang diinisiasi pihak Kejati Kalbar ini sangat baik karena merupakan upaya pencegahan Karhutla Kalbar sehingga harus didukung.

Selama ini, Kkebakaran di Kalbar selalu terjadi di batas-batas pemukiman yang belum dilakukan penanaman atau kebanyakan di lahan kosong."Kita menargetkan 85 persen bebas karhutla pada akhir 2023," katanya.

Gubernur Kalbar lebih lanjut meminta partispasi kalangan pemilik lahan untuk membuka jalan-jalan baru. "Kita tidak melarang perusahaan memakai jalan negara. Akan tetapi, pemilik lahan juga harus ikut membantu pengembangan jalan, demi kepentingan masyarakat," sarannya.

"Saya tetap mendukung penegakkan hukum, demi menjaga kesinambungan usaha perkebunan, khususnya demi menjaga sinergitas antara pemilik lahan dengan masyarakat," tegas Sutarmidji.

Pangdam: Kedepankan Babinsa

Sementara itu,   Pangdam XII/Tpr dalam sambutanya yang diwakili Kasdam  Brigjen TNI  Djaka Budhi Utama menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan berbagai langkah terkait pencegahan karhutla lewat pengadaan peralatan maupun tenaga-tenaga terkait.

"Akan tetapi, peran Babinsa akan lebih dikedepankan, sebagai langkah preventif pencegahan karhutla," jelasnya.

Digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, acara yang  dipandu presenter Nurul Fitriani Mid Phd ini,  dihadiri para undangan dari kalangan  pengusaha  di bidang pertanian dan perkebunan.

Hadir pula secara daring, kepala daerah, kapolres, dan kejari se-Kalbar. Coffe morning dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang sangat ketat. Seluruh undangan sebelum memasuki ruangan misalnya, wajib menjalani rapid test dan menjalankan pedoman 3 M.(001)

 

 

 

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda