PONTIANAK, SP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) memastikan alokasi kendaraan dinas senilai Rp15 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 tidak mengesampingkan semangat efisiensi yang tengah diterapkan secara menyeluruh.

Sekretaris Daerah Kalbar Harisson, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menegaskan alokasi tersebut hanyalah sebagian kecil dari hasil efisiensi besar-besaran yang telah dilakukan Pemprov.

“Pemprov tetap melakukan efisiensi secara menyeluruh. Hasil efisiensi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, antara lain infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” kata Sekda Kalbar Harisson, pada Kamis (12/6).

Ia menjelaskan efisiensi dilakukan terhadap seluruh belanja perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar. Anggaran perjalanan dinas, baik untuk pejabat maupun staf, dipangkas hingga 50 persen.

Selain itu, kegiatan dinas, badan, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak memiliki dampak langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kesejahteraan masyarakat turut dirasionalisasi. Efisiensi belanja bahkan bisa mencapai 50 persen di setiap perangkat daerah.

Dari langkah efisiensi tersebut, Pemprov berhasil menghemat dana sebesar Rp322 miliar. Dana itu kemudian diarahkan untuk memperkuat program-program prioritas sesuai visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Harisson merinci, anggaran infrastruktur untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta sumber daya air seperti normalisasi sungai dan sejenisnya mencapai lebih dari Rp737 miliar. Untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, termasuk jalan lingkungan, drainase, serta bantuan rumah tidak layak huni, dialokasikan sekitar Rp273,8 miliar.

Sementara itu, sektor pendidikan memperoleh alokasi lebih dari Rp209 miliar, antara lain untuk beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB negeri maupun swasta.

“Jika ditotal, program-program tersebut dan ini baru sebagian dari banyak program untuk tahun 2025 sudah menyentuh angka Rp1,2 triliun. Belum termasuk anggaran untuk program-program lainnya yang juga langsung menyentuh masyarakat,” tegas Harisson.

Ia menambahkan, pengadaan kendaraan dinas yang dianggarkan melalui Biro Umum memiliki urgensi tersendiri. Pasalnya, Pemprov Kalbar kerap menerima kunjungan kerja dari menteri, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta komisi-komisi DPR RI yang membutuhkan fasilitas transportasi selama berada di Kalbar.

Menurut Harisson, kendaraan yang saat ini digunakan untuk melayani tamu-tamu tersebut sebagian besar sudah berusia tua. Antara lain Nissan Serena tahun 2007 dan dua unit bus keluaran 2010 yang biasa digunakan dari bandara ke lokasi kegiatan.

“Karena kendaraan yang tersedia di Pemprov banyak yang sudah tua, sering kali kami harus menyewa kendaraan yang lebih representatif sesuai standar pejabat tinggi. Ini justru menimbulkan beban anggaran yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan membeli,” jelasnya.

Di lingkungan Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Kalbar, tercatat sebanyak 43 kendaraan operasional, mayoritas berusia lebih dari 10 hingga 15 tahun. Harisson menyebutkan, kendaraan-kendaraan tersebut tidak lagi efisien karena sering mengalami kerusakan, keluar masuk bengkel, dan membutuhkan penggantian suku cadang secara berkala.

“Karena itu, perlu dilakukan peremajaan kendaraan, baik untuk keperluan operasional di Jakarta (melalui anggaran Badan Penghubung), maupun di Kalbar. Termasuk kendaraan untuk pengamanan dan pengawalan pimpinan (pamkat),” pungkasnya. (din