Ponticity post authorelgiants 12 Juli 2020 3,096

Rektor IAIN Pontianak Buka Suara "Saya Salah Prosedur"

Photo of Rektor IAIN Pontianak Buka Suara

PONTIANAK, SP – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Dr. H. Syarif, MA, telah dibebastugaskan dari jabatan sejak beberapa waktu lalu. Ia dibebastugaskan sebagai Rektor IAIN Pontianak periode 2018- 2022, karena dinilai melanggar aturan di Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

Usai dibebastugaskan dari jabatannya, selanjutnya, Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak, Dr. Misdah MPd, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Informasi pemberhentian pucuk pimpinan IAIN Pontianak tersebut beredar luas di kalangan dosen dan mahasiswa IAIN Pontianak. Kepastian penyebab pergantian pun masih simpang siur.

Untuk menjawab kesimpangsiuran, terkait dibebastugasnya Dr Syarif dari jabatan Rektor IAIN, maka Dr Syarif sendiri memberikan keterangannya kepada Suara Pemred, Minggu (12/7). Ia memberikan penjelasan terkait poisisnya saat ini.

“Kronologisnya, pada November 2019, ada tim Irjend Kemenag RI, yang datang, dengan tugas Audit Dengan Tujuan Tertentu. Saya adalah salah satu yang diperiksa dalam konteks “Kesalahan Prosedural dalam Mengangkat Pejabat” di lingkungan IAIN Pontianak,” kata Dr. Syarif. 

Pemeriksaan kepadanya, lanjut Dr Syarif, tidak ada konteks dan kesalahan yang lain, selain kesalahan prosedural pengangkatan pejabat tersebut. Ia menjelaskan, bahwa ukuran kesalahan prosedural tersebut berdasar PMA no 51 tahun 2015 yang telah diubah menjadi PMA no 21 tahun 2018 tentang Statuta IAIN Pontianak.

“Kesalahan prosedural yang dimaksud tidak terpenuhinya pasal 31 huruf d dan pasal 42 huruf pada STATUTA yang dimaksud di atas. Artinya, saya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan,” tuturnya.

karena, lanjut Dr Syarif, sebagian sudah diatasi dengan PMA no 21/2018 dan sebagian lagi telah mengikuti petunjuk tim Irjend, yaitu mem-Plt-kan pejabat yang menjadi obyek kesalahan prosedural tersebut. Juga kepada yang bersangkutan, tidak diberikan tunjangan jabatan selama menjabat.

“Artinya kesalahan prosedural tidak berakibat negatif kepada unit kerja atau kepada instnasi atau kepada pemerintah/negara. Karena tidak mengakibatkan kerugian negara,” ujar Dr Syarif.

Saat ini, papar Dr Syarif, ia masih dalam masa waktu dan kesempatan untuk menyampaikan keberatan/permohonan peninjauan kembali. Dan berdasarkan regulasi, ia punya waktu hingga mendapatkan jawaban atas hak jawab yang ia sampaikan.

“Saya masih menunggu jawaban atas keberatan dan permohonan peninjauan kembali. Ini hak yang diberikan kepada saya. Saya tidak menolak atau melawan sata dibebastugaskan, tapi saya punya hak untuk mendapat penjelasan sesuai aturan yang ada,” katanya.

Perintah Menteri Agama

Sebelumnya, Kasubbag Tata Usaha, Humas dan Rumah Tangga IAIN Pontianak, Omar Muchtar Al Assad mengatakan dirinya baru membaca surat keputusan bebas tugas rektor IAIN Pontianak pada Rabu (8/7). Hal tersebut menurutnya merupakan perintah dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta.

"IAIN Pontianak inikan instansi vertikal dibawah kementerian agama, jadi pada prinsipnya kita patuh dan taat kepada keputusan dari Jakarta, termasuk adanya keputusan bebas tugas rektor," ucap Kasubbag Tata Usaha, Humas dan Rumah Tangga IAIN Pontianak, Omar Muchtar Al Assad saat di hubungi via telpon.

Ia menambahkan dirinya sendiri hanya membaca surat keputusan tersebut. Selanjutnya menjadi kewenangan pimpinan dan bagian terkait untuk menindaklanjuti. Ia juga memastikan kebenaran kabar Dr H Syarif, MA dibebas tugaskan dari tugas tambahan sebagai rektor IAIN Pontianak.

“Akan tetapi, Dr Syarif tetap menjalankan tugas utama sebagai pengajar senior di IAIN Pontianak. Terkait dengan tugas tambahan beliau sebagai rektor itu benar, tapi beliau kembali lagi melaksanakan tugas utama sebagai dosen senior di IAIN Pontianak," jelasnya.

Diungkapkannya untuk pejabat pelaksana tugas di tunjuk oleh kementerian agama Dr Misdah. Dengan jabatan sebelumnya sebagai direktur pasca sarjana. Namun mendapatkan tugas lagi sebagai Pelaksana Tugas rektor IAIN Pontianak.

Hingga pejabat defenitif terpilih kembali. Ia menjelaskan untuk aktivitas di IAIN Pontianak masih tetap berjalan normal. Pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat juga masih tetap dilaksanakan secara normal. 

"Kita tengah mengembangkan pendidikan islam guna meningkatkan IPM Kalbar," paparnya.

 Bertuga Sejak 8 Juli

Plt Rektor IAIN, Misdah membenarkan bahwa dirinya telah menerima secara resmi SK PLT Rektor IAIN Pontianak dari Menteri Agama RI. "Hari ini tanggal 8 Juli 2020 karena memang sata baru masuk kerja hari ini setelah cuti dua minggu," kata dia. 

Untuk itu, sebagai pengganti sementara di kursi kepemimpinan IAIN Pontianak, maka dia mengatakan dalam waktu dekat ini dirinya akan melakukan konsolidasi secara internal. 

"Untuk menjamin kelancaran disamping jabatan sebagai Direktur Pascasarjana juga melaksanakan tugas tambahan sebagai PLT Rektor, tentunya dalam waktu dekat ini selaku pimpinan akan melakukan konsolidasi secara internal," jelasnya. 

Ketika disinggung terkait dengan alasan pemberhentian rektor sebelumnya, dia menegaskan dirinya tidak mengetahui hal tersebut dan menyudahi wawancara.  "Mohon maaf, untuk informasi itu saya tidak mengetahuinya. Udah dulu ya, makasih ya," tutupnya.

Mahasiswa Tidak Tahu

Mahasiswa IAIN Pontianak, Rahmat Hidayah mengatakan sebelumnya dirinya tidak mengetahui dan tidak menyangka adanya rencana pemberhentian rektor, apalagi beberapa minggu yang lalu pihak mahasiswa sempat audensi dengan rektor membahas penurunan UKT daftar ulang.

"Saya mengetahui adanya pembebasan tugas jabatan rektor dan sekaligus menetapkan Plt. Rektor IAIN Pontianak dari pemberitaan media,”

“Karena memang kebetulan mahasiswa IAIN Pontianak saat ini belum masuk ajaran baru dan belum aktivitas secara normal juga dikampus. Saya juga tanya-tanya sama kawan-kawan, mereka juga tidak mengetahui apa penyebabnya kenapa ada pemberhentian tersebut," katanya kepada Suara Pemred.

Menurut Rahmat sosok Syarif sebagai Rektor IAIN Pontianak semenjak 2014 cukup baik, dimana mulai dari sisi pembangunan sampai kepada system pendidikan dan administratif yang diterapkan di kampus itu cukup memenuhi syarat dalam mengikuti era modernisasi.

"Pak Syarif juga adalah sosok yang sangat dekat dengan mahasiswa, ketika beliau menjadi pembicara di kampus pun beliau sangat mencontohkan sesosok motivator yang pantas dikatakan menjadi garda terdepan dalam perguruan tinggi di IAIN Pontianak," katanya.

Rahmat berharap pemimpin IAIN yang baru, bisa lebih baik dari sebelumnya, baik dari pelayanan maupun proses pembelajaran serta fasilitasnya.

"Saya mengharapkan kepemimpin yang baru harus membawa kampus ini ke arah modernisasi yang lebih baik, agar mahasiswa yang  sedang berproses didalamnya bisa cukup diperhitungkan oleh lingkungan masyarakat luar ketika mendengar kami sebagai lulusan mahasiswa dari kampus tercinta IAIN Pontianak," katanya.

Sempat Diperiksa KPK

Dr H Syarif, MA dilantik Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 6 Juni 2018. Pelantikannya tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:B.II/3/18301 dan 18302. Sebagai Rektor IAIN Pontianak pernah diperiksa oleh KPK, sebagai saksi atas kasus mantan Ketua PPP, Romahurmuziy.

Saat itu, dalam pemeriksaan yang dilakukan selama hampir dua jam itu, Syarif dicecar enam pertanyaan seputar prosedur pemilihan Rektor. "Intinya dimintai klarifikasi soal (kasus) Mas Rommy (Romahurmuziy). Kemudian menyangkut prosedur pemilihan rektor," kata Syarif.

Menurut dia, prosedur pemilihan Rektor IAIN Pontianak telah sesuai. Ada tujuh profesor kredibel yang tergabung dalam komisi seleksi. Mereka bertugas menjaring kandidat.

"Kami juga beradu konsep saat proses seleksi. Saya waktu itu all out, lantaran saya merasa mengerti persoalan karena pernah menjadi pembantu rektor," ucapnya.

Selama seleksi, Syarif mengaku tak pernah memberikan atau diminta menyerahkan uang untuk memuluskan langkahnya sebagai rektor. Namun dia pernah mendapat pesan singkat (SMS) tanpa nama yang menawarkan jalur suksesi.

"Biasalah nawarkan jalur. Tapi tidak saya ladeni. Nomornya langsung saya hapus dan blokir," ucapnya.

Selain Syarif, KPK juga memeriksa calon rektor IAIN Pontianak yang lain, yakni Wajidi Sayadi dan Hermansyah. Kemudian, calon rektor UIN Sunan Ampel, Ali Mudlofir, Masdar Hilmy, dan A Muzakki. Selain itu KPK juga memeriksa calon rektor UIN Ar Raniry Banda Aceh yakni Warul Walidin Romahurmuziy sendiri terjerat kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur.

Dalam kasus seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur, Romahurmuziy diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi. Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romahurmuziy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Romahurmuziy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag. Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur, sementara Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. (iat/din/sms/lha)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda