PONTIANAK, SP - Pemilu Serentak 2024 merupakan suatu peristiwa politik penting di Indonesia, di mana rakyat Indonesia akan memilih pemimpin nasional dan lokal serta wakil-wakilnya untuk masa jabatan yang akan datang. Pemilihan umum ini memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan di tingkat nasional dan daerah.

Selain pemilihan umum presiden dan legislatif, Pemilu Serentak 2024 juga akan menentukan kepemimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, yang akan memengaruhi pembangunan dan kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemilu serentak ini memiliki dampak besar terhadap politik dan pemerintahan Indonesia dalam waktu yang akan datang.

Pemilu serentak ini melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada semua tingkatan, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Adapun tahapan Pemilu Tahun 2024 dimulai pada 14 Juni 2022, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, sedangkan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Doa Lintas Agama

Penjabat (Pj) Gubernur, Harisson mengajak para tokoh agama bersama mewujudkan gelaran pesta demokrasi yang damai di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Hal tersebut diungkapkannya dalam doa bersama yang diinisiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar, Senin (12/2/2024).

Doa bersama para tokoh dan umat itu digelar dalam upaya mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Kalbar. Agenda tersebut pun diikuti oleh Forkopimda, organisasi kemasyarakatan hingga akademisi.

Pj Gubernur Harisson menyebut beragam ikhtiar harus terus digencar dalam upaya mewujudkan Pemilu damai di Provinsi Kalbar. Termasuk ikhtiar secara spiritual di antaranya lewat doa bersama antar umat beragama.

“Seluruh elemen masyarakat tentunya menginginkan dan menghendaki jalannya Pemilu serentak dapat berjalan lancar, aman, dan damai," kata Pj Gubernur.

Ditekankan Harisson, pemilu secara esensi merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan bangsa. Disamping itu menurutnya Pemilu juga merupakan momentum melihat seberapa jauh nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

Orang nomor satu di Kalbar itu berharap lewat doa bersama tersebut dapat membuktikan kesatuan semangat untuk secara bersama-sama mewujudkan Pemilu dan Pilkada serentak yang damai, langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil.

"Kita berharap doa bersama ini tidak hanya seremonial semata, namun memiliki makna, mempertegas sikap dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk konsisten dalam menciptakan iklim kondusif demi Kalbar yang kita cintai," kata Harisson.

Jadi Pemilih Cerdas

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Ani Sofian mengimbau masyarakat Kota Pontianak untuk menjadi pemilih yang cerdas. Mendekati Pemilu yang tinggal menghitung hari, berbagai informasi hoaks pun mulai bertebaran, baik di dunia nyata dan dunia maya, diharapkan jangan sampai mempengaruhi pilihan warga.

“Gunakan hak pilih dengan baik. Pilih sesuai dengan hati nurani, artinya bukan karena terpaksa atau terhasut berita atau informasi hoaks,” terangnya usai menghadiri acara Apel Siaga dan Launching TPS Rawan Pemilu, di Gedung Diklat Bank Kalbar, belum lama ini.

Guna menjaga kondusifitas saat pesta demokrasi nanti, Bawaslu Kota Pontianak meluncurkan TPS Rawan Pemilu. Peluncuran tersebut diikuti seluruh Forkopimda Kota Pontianak.

Ani menerangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama camat, lurah, RW hingga RT untuk membahas pengamanan pemilu di lingkungan masing-masing.

“Mudah-mudahan berjalan dengan aman di seluruh TPS,” imbuhnya.

Dalam beberapa hari lagi, masyarakat Kota Pontianak akan melaksanakan pemilu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden beserta anggota legislatif, dari tingkat kota, provinsi hingga nasional.

Berbagai persiapan penyelenggara pun sudah dilakukan. Ani menyebut, Pemkot Pontianak terus membantu pihak terkait dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang damai dan aman.

“Petugas di lapangan harus jaga kesehatan. Tetap fokus kepada tugasnya,” katanya.

Logistik Sudah di TPS

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat (KPU Kalbar), Muhammad Syarifuddin Budi, memastikan sejak H-1 Logistik Pemilihan Umum (Pemilu) sudah berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal tersebut disampaikan MS Budi, saat Kegiatan Kolaborasi Peran Serta Stakeholder dan Media dalam Kesiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024, di Hotel Golden Tulip Pontianak, pada Senin, 12 Februari 2024 sore.

“Seluruh kebutuhan logistik sudah siap tersedia H-1 di TPS. Pemilu di Kalbar tidak ada satu pun yang tidak tersedia logistik di TPS,” tegas MS Budi saat menyampaikan sambutannya.

Budi menyakinkan, bahwa KPU Kalbar sejak awal Bulan Februari 2024 mengawal penyaluran logistik Pemilu, yang bergerak untuk daerah yang sulit.

“Tanggal 13 Februari kemarin, logistik Pemilu sudah berada di KPPS dan dijaga bersama pihak keamanan. Kami mendahului daerah yang tersulit, terluar dan terjauh,” ungkapnya.

Pencoblosan Pemilu 2024 sendiri dilaksanakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024, mulai jam 07.00 hingga 13.00 WIB. Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, disebut juga Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Amankan 57 TPS Rawan

Bawaslu Kalbar telah mengungkapkan ada 57 TPS yang rawan intimidasi. Menurut Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kalbar, Yosef Harry Suyadi, TPS yang rawan intimidasi ini disebabkan karena sebelumnya memiliki historis pernah ada pemaksaan terhadap pemilih untuk memberikan suaranya kepada salah satu peserta Pemilu.

"Terkait TPS yang dengan indikator TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi pada penyelenggara Pemilu, jadi kita dapat angkanya itu sebesar 57 TPS seluruh Kalbar," ungkap Yosef di hadapan awak media pada Minggu, 11 Februari 2024.

"Intimidasi itu bisa berupa pemilih dipaksa untuk memilih salah satu peserta Pemilu, di TPS tersebut biasanya yang dilakukan adalah ada saja orang yang nongkrong di dekat TPS itu, di luar TPS untuk memaksa atau menyuruh kepada pemilih untuk memilih kepada salah satu Paslon tersebut," lanjutnya.

Menurut Yosef, saat ini Bawaslu sudah melakukan koordinasi dengan KPU, TNI dan Polri untuk pengamanan TPS rawan intimidasi tersebut.

"Hasil koordinasi kami dengan KPU, KPU memastikan ada 2 Linmas yang berjaga di TPS dan juga informasi yang kami dapat juga dengan TNI akan ditempatkan di pos milih TPS begitu dengan polisi," ujarnya.

Ketua Bawaslu Kalbar, Mursyid Hidayat mengajak semua elemen masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Hal ini dilakukan sebagai ikhtiar Bawaslu secara kelembagaan mengajak semuanya menjadi pengawas partisipatif. Outputnya untuk menekan potensi pelanggaran.

Menurutnya, Bawaslu memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga perlu melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan dalam Pemilu 2024.

“Keterbatasan SDM kami hingga tingkat desa tapi ada partisipasi masyarakat untuk menjadi bagian dari pengawas pemilu,” jelasnya.

Selain itu, ujar Musyid, publik mesti mendapat informasi yang benar terkait dengan pelaksanaan pemilu. Seperti diketahui mis dan disinformasi kerap menyebar masif menjelang pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga, terus memaksimalkan semua upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Kami berupaya menyampaikan informasi terkait pemilu dengan berbagai bentuk agar mudah diterima masyarakat,” tutupnya. (din/mul)