Ponticity post authorKiwi 14 Oktober 2021

BKKBN Siapkan 200 Ribu Pendamping Keluarga

Photo of BKKBN Siapkan 200 Ribu Pendamping Keluarga Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat menghadiri sosialisasi hasil pendataan keluarga 2021 secara virtual pada Selasa (12/10).

PONTIANAK, SP - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tengah mempersiapkan 200 ribu tim pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting. Tim tersebut nantinya akan mendampingi mereka yang akan menikah, ibu hamil dan bayi di bawah usia dua tahun (baduta).

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan, tim pendamping keluarga akan memberdayakan potensi tokoh masyarakat dan kader yang sudah ada di desa tersebut dan tenaga kesehatan. Tim ini menurutnya memang bersifat sukarela namun BKKBN sudah mengusulkan anggaran pada Kementerian Keuangan untuk bisa didukung dari sisi operasional.

"Kami usulkan 200 ribu pendamping keluarga dan 600 ribu anggotanya dan ini sudah disetujui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," ucap Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat menghadiri  sosialisasi hasil pendataan keluarga 2021 secara virtual pada Selasa (12/10).

Hasto menyampaikan pendamping keluarga bukan berasal dari PNS atau ASN. Akan tetapi merekrut yang sudah ada yaitu, PKK, kader dan bidan atau tenaga kesehatan. Dengan tim tersebut akan diperoleh informasi dan data primer dan realtime terkait kondisi mereka yang akan menikah, ibu hamil dan baduta.

"Kami membutuhkan pendamping keluarga, tujuan dari pendamping keluarga adalah SDM unggul, stunting tidak tinggi dan masyarakat  serta keluarga terlindungi," jelasnya.

Selain itu program lainnya seperti pendataan keluarga 2021 yang di selenggarakan BKKBN juga merupakan kegiatan yang sangat penting. Pasalnya kementerian dan lembaga tidak melakukan pendataan, hanya BKKBN yang melakukan pendataan.

Dia mengapresiasi anggota Komisi IX DPR RI Alifudin yang sangat gigih menguatkan anggaran untuk pendataan tetap harus dilaksanakan. Sehingga di BKKBN pendataan keluarga tetap dilakukan dan  tidak direfocusion atau tidak dialihkan.

"Kami bekerja keras supaya hasil pendataan keluarga segera selesai sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota karena PK 2021 ini lengkap sekali by name by address," ungkapnya.

Hasto juga menyampaikan pada 2021  Dana Alokasi Khusus (DAK) BOKB yang semula berada di BKKBN Perwakilan.  Kini sudah diserah ke pemerintah daerah masing masing khususnya dinas yang mengelola Program Bangga Kencana (OPD-KB).

Dikatakannya dana tersebut bisa digunakan untuk operasional pelayanan KB di daerah termasuk pelayanan KB Pria. Sehingga untuk 2022 operasional Balai Penyuluh KB sudah bisa dianggarkan. Termasuk operasional untuk Kampung KB yang untuk mendukung stunting, rakor kecamatan.

"Dana tersebut nantinya akan lewat dana alokasi khusus BOKB yang dikelola Pemda TK II agar profil keuangan daerah menjadi besar," tutup Hasto Wardoyo.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kayong Utara, Citra Duani mengatakan ada dua desa yang tidak didata yaitu Desa Betok dan Desa Padang disebabkan kondisi cuaca tidak memungkinkan. Pasalnya kondisi geografis wilayah tersebut sangat ekstrim. Lalu sulitnya transportasi di daerah kepulauan ditambah lagi minimnya kader pendata di desa tersebut.

"Akan tetapi realisasi pendataan keluarga 2021 Kabupaten Kayong Utara diatas realisasi pendataan keluarga Provinsi Kalbar sebesar 85,06 persen," ucap Citra Duani.

Ia mengungkapkan pelaksanaan program keluarga berencana dilaksanakan penuh tanggung jawab dalam membangun SDM Kabupaten Kayong Utara ke depan. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah untuk pencegahan dan penurunan kasus stunting.

Dia juga menyampaikan pada 2021 angka stunting di Kabupaten Kayong Utara sudah tembus 16,37 persen. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara optimis angka stunting bisa turun dibawah 14 persen pada 2024. Sehingga untuk mewujudkan itu perlu dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kebijakan dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

"Saya berharap perlunya kerjasama lintas yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta peran masyarakat yang ada di desa serta kelompok kelompok yang tergabung dalam kegiatan program Bangga Kencana," pungkasnya.

Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, Direktur KIE BKKBN, Eka Sulitia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Tenny C Soriton, forkopimda Kabupaten Kayong Utara serta kader, PKB/PLKB, tokoh masyarakat dan tokoh agama Kabupaten Kayong Utara. (din)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda