Ponticity post authorKiwi 13 Oktober 2021

Gara-gara Bisnis Minol Online, Anak Muda Pontianak Divonis Tujuh Bulan Penjara

Photo of Gara-gara Bisnis Minol Online, Anak Muda Pontianak Divonis Tujuh Bulan Penjara

PONTIANAK, SP – Sidang putusan terhadap kasus pedagang minuman beralkohol (minol), Steven, kembali dilakukan pada Senin (12/10) lalu. Pihak kuasa hukum berterima kasih atas hasil keputusan sidang. Steven dijatuhi vonis tujuh bulan tahanan, di mana hingga persidangan terakhir Senin, 12 Oktober 2021, hukuman sudah berjalan selama bulan. Sebelumnya, Steven dijatuhi vonis 10 bulan tahanan.

“Artinya, ada pengurangan dari 10 bulan ke tujuh bulan, 2/3. Namun di sisi upaya hukum, kami juga merasa bahwa belum puas terhadap putusan majelis hakim. Artinya, terdakwa juga masih pikir-pikir terkait putusan tersebut,” tutur Muhammad Merza Berliandy selaku kuasa hukum Steven.

Menurut pria yang akrab disapa Mimi itu, perkara Steven adalah perkara administratif terkait perizinan. Perbuatan perdagangannya, kata dia, ada berdasarkan karena Steven memiliki izin pelaku usaha mikro kecil, yang dikeluarkan oleh One Single Submission (OSS).

Dari hal tersebut, imbuh Merza, pihaknya sudah melakukan pembuktian-pembuktian dan fakta-fakta persidangan. Ia menyebutkan bahwa saksi-saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bukan saksi yang kompeten, bukan saksi di bidang perizinan. Berbeda dengan saksi yang dihadirkan oleh pihaknya, dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak.

Merza mengungkapkan, hal itu sudah berdasarkan prosedural. Dari seluruh instansi terkait dalam hal ini DPMPTSP Provinsi, kata dia, melakukan rapat dan absensi yang hadir terkait dengan perizinan. Kala itu, diutuslah dari Kota Pontianak, yang kemudian menjadi Saksi A De Charge, yaitu saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya.

Pada rapat tersebut, disampaikan bahwa izin sudah dikeluarkan oleh lembaga OSS, artinya dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Menurut Mimi, hal tersebut berarti tidak ada masalah dengan perizinan.

“Kami dalam pledoi kemarin, memohon kepada majelis hakim untuk seadil-adilnya dalam memberikan keputusan itu, onslag, bebas dari tuntutan hukum. Kenapa onslag? Karena perbuatan terdakwa benar adanya, yaitu perdagangan. Artinya, perbuatannya ada, melakukan perdagangan berdasarkan izin yang dikantongi,” tuturnya.

Namun, lanjut dia, perdagangan itu bukan suatu tindakan pidana. Sebab memang tidak ada perbuatan tindak pidana dalam hal tersebut dan tidak ada orang yang dirugikan.

“Harusnya di sini, berlaku administratif. Administratif tidak ada hukuman kurungan. Ini yang terjadi, terdakwa sudah menjalani hukuman kurungan selama lima bulan berjalan. Sampai hari Selasa, 12 Oktober 2021, tepat lima bulan,” terang Merza.

Walau demikian, pihak terdakwa dan kuasa hukum sangat menghargai serta menghormati putusan hakim pada persidangan 12 Oktober. Sebab, kata Merza, pihaknya melihat putusan cukup berkeadilan. Tidak berpihak ke kiri dan ke kanan, atau tidak juga berpihak kepada penuntut umum atau kepada aparat polisi yang sudah melakukan penangkapan yang diklaim tidak sesuai prosedural. 

“Artinya di sini, kami selaku kuasa hukum melakukan pembelaan. Yang kami sajikan adalah produk hukum dan konstruksi hukum yang baik dan benar untuk klien kami. Bahwasanya kami sudah sampaikan dan sajikan seluruh aturan, baik dari Permendagri, dari UMKM, dari UU Perdagangan kemudian yang telah diubah oleh UU Omnibus Law,” papar Merza.

Hanya memang, tuturnya, bukan berarti pihaknya harus dipuaskan dengan keputusan-keputusan majelis hakim. Namun, tetap menghargai dan menghormati keputusan akhir tersebut.

Hakim Tolak Gugatan

Sebelumnya, pada sidang gugatan praperadilan kasus penjualan Minol yang diajukan tersangka Steven dengan termohon Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Leo Joko Triwibowo di PN Pontianak diputuskan gugur oleh hakim, Jumat (4/6) lalu.

Dalam sidang pembacaan permohonan tersebut dipimpin oleh Deny Ikhwan sebagai hakim tunggal.

Selain itu, dihadiri juga tim kuasa hukum tersangka, Muhammad Merza Berliandy, Ali Anafia, dan Esti Kristianti. Sementara yang mewakili termohon adalah penyidik Subdit 2 Ekonomi Polresta Pontianak, Ipda Ronald Wahyu.

Sidang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan. Namun begitu, sidang ditunda pelaksanaan salat Jumat. Sidang baru dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 WIB dengan agenda membacakan jawaban termohon atas permohonan praperadilan.

Setelah itu, hakim langsung memutuskan permohonan praperadilan gugur alias ditolak dengan pertimbangan perkara pokok sudah masuk dalam agenda persidangan.
Dalam bacaan tanggapan permohonan, Ipda Ronald Wahyu mewakili Kapolresta Pontianak mengatakan bahwa perkara Steven yang diajukan gugatan praperadilan untuk ditolak oleh hakim.

Karena perkara tersebut sudah masuk dalam tahap persidangan di PN Pontianak pada 3 Juni 2021 dengan agenda pembacaan Dakwaan. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, Ayat 1 Pasal 10, Pasal 77 sampai 83, pasal 95 ayat 2 dan 5, pasal 97 ayat 3, dan pasal 124 KUHP.

Di dalamnya mengatur secara rinci terkait Pra Peradilan. Selain itu, pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/ PUU-XIII 2015 yang memutuskan bahwa Perkara Pra Peradilan dinyatakan gugur adalah pada saat digelar sidang pertama terhadap perkara pokok.

"Meminta kepada hakim pra peradilan yang memeriksa dan mengadili untuk menolak permohonan praperadilan dan menyatakan perkara praperadilan gugur," kata Ronald dalam persidangan.

Menjual via Daring

Pada pemberitaan sebelumnya, Kapolresta Pontianak, Kombes Leo Joko Triwibowo, melalui Kasat Reskrim Polresta Pontianak, AKP Rully Robinson Polii menjelaskan pihaknya menerapkan Undang-Undang Perdagangan Pasal 24 jo 106 UU no 7 tahun 2014 dan pasal 204 KUHPidana.

Menurut Rully, pasal 24 terkait izin usaha yang dikeluarkan oelh Kementerian Perdagangan, kemudian Pasal 106 terkait sanksi pidana UU Perdagangan, dan Pasal 204 KUHPidana terkait menjual barang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun.

"Untuk barang bukti, dua botol 40 persen golongan C, satu botol 17 persen golongan B," jelasnya.

Untuk modus operandi yang dilakukan tersangka, Rully menjelaskan ST menjual minuman beralkohol tersebut via daring, dengan menawarkan beberapa merek minuman.

"Pada saat dipancing, yang kita amankan cuma tiga botol, yang lain tidak masih disembunyikan," tutup Rully.

Dugaan Permainan

Walaupun keputusan untuk kasus kliennya dinilai kurang memuaskan, namun Merza selaku kuasa hukum Steven, tidak mau menghakimi siapa pun.

“Kalau kita bicara soal kolaborasi institusi terkait yudikatif ini, kita tidak bisa men-judge sejauh itu. Karena itu bukan ranah saya. Tapi ketika perspektif ini di khalayak masyarakat luas, ya sah-sah saja mereka berpikir seperti itu,” terangnya.

Sebab, kata dia, terkesan ada sesuatu yang dipaksakan menurut perspektif masyarakat. Tetapi untuk Merza dan timnya selaku kuasa hukum tidak berpikir ke ranah tersebut.

“Karena kita selalu berpikir bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Tapi apa pun yang terjadi, kita tetap selalu percaya bahwa perangkat hukum republik ini sudah melakukan hal yang berkeadilan, meskipun realisasinya seperti apa, ya kita juga tidak bisa men-judge terhadap perangkat hukum tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, mungkin saja ada oknum-oknum tertentu, tetapi bukan institusinya.

“Jadi terkadang, yang mencederai keadalian itu ya oknum, bukan perangkatnya,” ucap Merza.

Upaya Hukum Lain

Pihak kuasa hukum Steven sedang mempertimbangkan upaya hukum lain, misalnya melakukan banding. Sebab Merza dan timnya dalam kondisi memikirkan hasil putusan sidang terakhir.

“Artinya,kami masih punya kewenangan untuk melakukan banding, kalau memang tidak puas dengan hasil putusan tersebut. Karena  menurut saya, memang agak sedikit ambigu,” ujarnya.

Menurut Merza, ada beberapa bahasa yang terpetik di dalam putusan-putusan itu yang agak ambigu, tidak berkesuaian antara satu dan lainnya. Di satu sisi menyatakan ini benar masuk ke dalam pelaku usaha perseorangan, namun di sisi lain juga diabaikan bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Minu,man Beralkohol (SIUP-MB).

Ia menerangkan bahwa untuk terkait pemilik izin SIUPMB, batasannya adalah orang yang memiliki badan hukum CV atau PT, bukan usaha perorangan atau mikro. Pasalnya, berkaitan dengan penyertaan modal di bawah Rp50 juta yang masuk usaha mikro, dengan pendapatan Rp300 juta per tahun.

“Kalau saya tergantung kepada terdakwa. Tapi dengan terdakwa memberikan informasi kepada majelis bahwa dia akan pikir-pikir, ini berpeluang dan berpotensi kita akan upaya hukum lainnya,” kata Merza.

Sebabnya adalah putusan itu, menurut Merza, tidak berkeadilan atau kurang merasa dipuaskan, meskipun hakim sudah memberikan kewenangan 2/3 dari tuntutan jaksa.

“Artinya, di sini ada nama baik seseorang. Perbuatan ini adalah bukan perbuatan tindak pidana, dia sudah melaksanakan administratif terkait perdagangan selaku pedagang eceran dengan izin usaha mikro. Dan itu, fakta-fakta persidangan sudah kita berikan pada saat persidangan,” tandas Merza.

Jejak Kasus

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penangkapan terhadap Steven  dilakukan pada Kamis, 6 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di salah satu rumah makan, di Kecamatan Pontianak Selatan.

Dari tangannya, terdapat tiga minol dengan berbagai merk yang juga diamankan. Steven kemudian dibawa ke Polresta untuk dilakukan proses lebih lanjut.

“Klien saya diizikan pulang untuk mengambil izin usahanya. Setelah diperlihatkan izin usaha, klien saya tidak dilakukan penahanan. Artinya, ini tidak ada proses (pemeriksaan),” kata Merza.

Namun, setelah dua minggu berlalu kasus ini ditangani Merza dan timnya, mereka mendapati kejanggalan dari surat yang dikeluarkan oleh penyidik Polresta Pontianak, mulai dari surat pemanggilan, penetapan status, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), penangkapan dan penahanan serta surat penyerahan barang bukti.

Misalnya, kata Merza, dari menimbang dan dasarnya dalam surat tersebut tidak ditemui adanya surat perintah penyelidikan. Padahal, hal ini merupakan dasar untuk penyelidikan dimulai.

“Ini yang tidak saya dapatkan di setiap dasar dalam surat tersebut,” ujarnya.

Selain itu, pada tanggal 12 Mei 2021, pihaknya mendapati tiga surat dalam satu amplop.

Di antaranya surat penetapan tersangka dengan nomor SP.Tap/38/V/RES.1.24 tertanggal 10 Mei 20219, surat SPDP dengan nomor SPDP/151/V/RES.1.24./2021 tertanggal 10 Mei 2021, dan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/139/V/RES.1.24/2021 tertanggal 12 Mei 2021.

Merza menilai dengan pengiriman tiga surat sekaligus dalam satu amplop itu tidak etis. Terlebih, surat tersebut tidak jelas kapan dikirim penyidik, sementara penahanan terhadap kliennya dilakukan pada tanggal 12 Mei 2021.

Tak hanya itu, pada tanggal 25 Mei 2021 terdapat penyerahan berkas dari polisi ke Kejaksaan. Menurutnya hal tersebut aneh mengingat pada penangkapan, kliennya tersebut dijerat dengan dua pasal berlapis.

Yakni, pasal 106 Juncto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan pasal 204 KUHP.

Sementara di Kejaksaan sendiri hanya menggunakan pasal 106 junto pasal 24 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Merza menilai, ini berarti ada petunjuk jaksa untuk penyidik.

Di mana ada pengurangan pasal yang digunakan dalam kasus tersebut.

Meskipun dirinya sebagai kuasa hukum tidak mengetahui adanya proses ini, namun kata dia, dengan adanya petunjuk jaksa tersebut semestinya pemberkasan menjadi P19 yakni ada BAP tambahan untuk mengubah pasal pada BAP yang awal.

“Saya selaku kuasa hukumnya kok saya tidak diberi tahu. Kalau memang ada BAP tambahan saya pastikan itu ilegal karena tanpa didampingi kuasa hukum,” tegasnya.

Selain itu, pada tanggal 21 Mei 2021 lalu, penyidik mendatangi rumah kliennya untuk melakukan penggeledahan. Hal ini, kata Merza, tentu tidak etis lantaran dirinya telah mendapat kuasa hukum dari kliennya dan jelas melanggar norma kenyamanan.

Terlebih penggeledahan itu tanpa adanya izin ketua pengadilan. (dok/lha)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda