Ponticity post authorKiwi 14 Januari 2022

Masyarakat Mesti Melek Teknologi, PNS Bakal Diganti dengan Robot

Photo of Masyarakat Mesti Melek Teknologi, PNS Bakal Diganti dengan Robot

PONTIANAK, SP - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan perubahan signifikan dalam birokrasi di Indonesia. Untuk itu, dia berencana mengganti jasa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Jokowi telah menyampaikan rencana ini sebelumnya pada Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada 2019 lalu yang menyatakan penggantian PNS ke robot Artificial Intelligence (AI) segera terealisasikan.

"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional," ujar Jokowi.

Menurutnya, kinerja PNS yang digantikan oleh robot AI mampu memperluas jaringan dan lebih cepat dalam memutuskan sesuatu.

"Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepet sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter," tegasnya.

Pada sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibat tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Belum lagi pensiunan PNS yang juga harus ditanggung negara.

Tidak hanya itu, Jokowi juga ingin agar birokrasi semakin sederhana dengan melakukan pemangkasan jabatan struktural eselon III dan IV. Sehingga hanya menyisakan eselon I dan II. Robot AI rencananya akan menggantikan posisi eselon III dan IV yang menghambat birokrasi dari posisi sebelumnya yang dikerjakan oleh manusia.

Jokowi meyakinkan bahwa rencana ini bukan untuk menghilangkan PNS, namun hanya mengurangi porsinya.

“Tidak dihilangkan. Tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar. Konsep ini butuh perencanaan yang lebih matang dan komprehensif. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat," kata Jokowi.

Namun demikian, rencana mengganti pekerjaan PNS dengan sistem digital atau robot Artificial Intelligence (AI) ini masih menjadi polemik di masyarakat. Tak sedikit PNS yang panik. Sementara lainnya mendukung dan ada juga yang pesimis rencana ini akan dapat segera terealisasi.

Sejumlah PNS di Kabupaten Kapuas Hulu misalnya, meminta presiden untuk mengkaji kembali kebijakan mengganti tenaga ASN dengan robot, mengingat saat ini masyarakat belum sepenuhnya melek teknologi, khususnya masyarakat yang berada di wilayah pedalaman.

Ardi, satu diantara PNS di Bumi Uncak Kapuas menyampaikan, meski wacana tersebut sangat baik, namun kondisi di lapangan saat ini tidak mendukung. Tidak semua warga mengerti sepenuhnya menggunakan cara modern tersebut.

"Cara itu bisa mulai diterapkan sambil disosialisasikan kepada masyarakat, namun tetap dibutuhkan juga tenaga ASN yang bisa mengarahkan mereka agar bisa menggunakan layanan robot tersebut," ucapnya.

Diterangkannya, salah satu yang perlu dipertimbangkan lagi ketika cara itu diterapkan adalah ketersediaan jaringan telekomunikasi dan listrik negara. Mengingat sampai saat ini masih ada wilayah di Bumi Uncak Kapuas yang belum teraliri listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai.

"Kita memang tidak bisa menolak kemajuan zaman, namun kita juga harus menyiapkan semua itu dengan matang agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai harapan," tuturnya.

Sementara itu, Angga warga Putussibau mendukung rencana ini. Menurutnya, kebijakan presiden tersebut sudah tepat untuk menghemat pengeluaran APBN dan APBD karena mengingat selama ini dana yang dikelola oleh daerah kebanyakan digunakan untuk menggaji para PNS.

"Dengan menggunakan tenaga robot dirasakan pelayanan akan lebih efektif dan efesien sehingga masyarakat akan merasa lebih nyaman, serta cara tersebut juga untuk menghindari atau mengantisipasi terjadinya pungutan liar (pungli)," ujarnya.

Dijelaskannya, dengan kemajuan teknologi saat ini, pelayanan melalui perkantoran sebetulnya sudah tidak terlalu diperlukan lagi, sebab masyarakat juga bisa mengakses dan mengisi data mereka secara online.

"Harusnya setiap dinas menyiapkan website khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Warga lainnya, Saiful menyampaikan, kendala yang mungkin dihadapi dengan pelayanan menggunakan sistim robot adalah sumber daya manusia (SDM), sebab tidak semua masyarakat melek teknologi.

"Saat ini yang perlu dilakukan adalah pemerintah memberikan pelayanan semi modern dahulu, dimana nantinya bila masyarakat sudah terbiasa dengan pola itu baru sepenuhnya menerapkan sistem robot,"jelasnya.

Menurutnya, penerapan pelayanan menggunakan sistim robot dapat dilakukan sekitar 10 tahun mendatang, untuk saat ini sebaiknya masyarakat dilatih terlebih dahulu secara perlahan.

"Merubah sistem itu tidak mudah dan perlu pengkajian mendalam, sebab kemampuan setiap masyarakat tidak semuanya sama," ucapnya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Di mana porsi terbesar adalah instansi daerah dengan 77 persen atau 3,1 juta orang.

Sementara itu jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia adalah 49 ribu orang dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95 persen atau 47 ribu.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebelumnya sempat meneliti kemungkinan rencana tersebut. Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta, namun masalah yang muncul adalah ketidakmampuan PNS untuk memanfaatkan teknologi.

Misalnya untuk menggantikan eselon III dan eselon IV dengan robot dibutuhkan sebuah data latih yang dari data itu akan dihubungkan dengan algoritma. Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut.

400 PNS Diganti

Sementara itu, dikutip dari Pikiran-rakyat.com, Rabu 22 Desember 2021, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyebut pihaknya sudah menggantikan 400 PNS dengan artificial intelligence.

Hal itu seiring dengan keniscayaan perkembangan teknologi saat ini. Tak hanya itu, penilaian terhadap kinerja PNS Jabar pun sudah secara digital atau komputerisasi.

"Rotasi mutasi di Jawa Barat, kalau ada kepala dinas kosong saya sudah pakai artificial intelligence tidak perlu lelang," ucapnya di sela peluncuran Jabar Migrant Service Centre di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Desember 2021 lalu.

Menurut dia, di Republik ini hanya di provinsi Jawa Barat yang menerapkan sistem tersebut karena pihaknya punya sistem komputer yang bisa menilai objektif PNS di Jawa Barat.

"Sehingga setiap ada lowongan komputer akan menominasikan tiga terbaik dari kapasitasnya, dari integritasnya apa sehingga saya tinggal melantik saja tanpa harus membahas tanya jawab dan lain sebagainya," katanya.

Berikutnya, kata Ridwan, sistem perencanaan pembangunan Jawa Barat sudah memakai aplikasi penuh. Akibatnya ada 400 PNS yang harus digantikan.

"Karena dulunya dia ke sini cuman input dan lima proses dalam pembangunan Jawa Barat proses input, proses tuang input, sekarang proses sudah pakai robot," ucapnya.

Selanjutnya, ke 400 PNS tersebut digeser menjadi pekerjaan dinamis.

"Misalnya mempromosikan yang jadi target investor, kemudian membereskan krisis, mempromosikan petani milenial," katanya.

Ridwan menambahkan, di masa depan PNS di Jawa Barat pun bergeser terlebih pada struktural.

"Mulai tahun depan tidak ada lagi eselon 4. Dari perubahan itu jangan dibilang perubahan itu hanya ada di PT Pos atau BPJS Jadi kami pemerintahan provinsi pun tidak bisa melawan perubahan yang namanya 4.0 orang yang tidak bisa melawan," ujarnya.

Kecepatan Inovasi yang Diinginkan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, keinginan Presiden Jokowi untuk mengganti sejumlah fungsi PNS dengan robot bukan berarti pemerintah akan melakukan pemangkasan PNS yang ada.

“Itu keinginan Pak Jokowi diganti dengan robot, tapi bukan berarti PNS-nya terus dipangkas, terus kita buat robot. Tidak, tapi kecepatan inovasi itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi,” katanya dalam Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dan Penandatangan Butir-Butir Komitmen Kepala Daerah, belum lama ini.

Dia mengatakan pandemi Covid-19 membuktikan bahwa kerja-kerja pemerintahan masih dapat dilakukan dengan teknologi yang ada saat ini.

“Alhamdulillah dengan pandemi Covid ini ada kerja di kantor, kerja di rumah itu semakin jelas. Oh ternyata di Kantor PANRB dengan separuh lebih kerja di rumah bisa diselesaikan kok dengan yang kerja di kantor ini,” ungkapnya.

Tjahjo mengatakan bahwa ujung dari penggunaan teknologi adalah efektivitas kerja pemerintah dan juga efisiensi anggaran.

“Nah ini saya kira konteksnya begitu panjang yang inti kebelakangnya adalah bagaimana membangun efektivitas pengambilan kebijakan politik pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai pada efisiensi anggaran,” ujarnya.(sap/ant/sr/mdk/ekb)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda