PONTIANAK, SP - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Ketum DPP Partai Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO), mengklaim kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Wapres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menemukan banyak kejanggalan Pemilu 2024.
OSO pun menyatakan segara gamblang, bahwa ada banyak Undang-undang (UU) yang dilanggar dalam proses Pemilu 2024 ini.
"Ada banyak undang-undang yang dilanggar ngerti enggak? Nanti UU yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari," kata OSO dalam jumpa pers di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Hanya saja, OSO tak mengungkapkan UU yang dilanggar dimaksud dan siapa yang melakukan pelanggaran.
"Kalau pelanggaran UU itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia dan itu bahaya ngerti? Nah, kita tidak mau berandai-andai ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar," ujarnya.
Selain itu, dia menuturkan, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimum ada 300 pemilih.
"Semua TPS itu maksimum 300 suara, kok ada laporan seolah-olah Paslon mendapatkan 800-700, ini gila, udah. Ini Pemilu gila ini," ucap OSO.
OSO menambahkan, pihaknya akan mengungkapkan segala temuan kejanggalan tersebut. "Nah, kita berpihak kepada rakyat. Kita enggak mau rakyat dibohongi seperti itu, nanti adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua," ungkapnya.
Diisi Para Pakar
Dengan adanya berbagai indikasi kecurangan yang diklaim oleh para pendukung Paslon Capres-Cawapres 03, maka Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, kemudian membentuk Tim Khusus (Timsus) atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar-pakar hukum, IT, ahli demografi," ungkap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Timsus ini dibentuk untuk menangani dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hal itu diputuskan setelah mereka mendengarkan temuan-temuan dari para aktivis prodemokrasi.
Hasto menyatakan, usai pertemuan di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024) di mana pada pertemuan tersebut, Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersama pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud dan petinggi TPN tersebut membahas evaluasi dan laporan temuan dugaan kecurangan pemilu dari berbagai daerah.
"Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik," ujarnya.
Menurut Hasto, tim ini melibatkan para pakar yang akan mengungkap bukti materiel yang turut melibatkan kekuasaan dalam dugaan rekayasa Pemilu 2024.
"Tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar-pakar hukum, IT, ahli demografi, dan mereka yang punya pengalaman dalam mengungkap bukti-bukti materiel apa yg menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan," ungkapnya.
Hasto mengatakan timsus ini memiliki kredibilitas tinggi dalam menjaga muruah demokrasi. TPN Ganjar-Mahfud juga mencium aroma intervensi kekuasaan yang melemahkan kerja-kerja penyelenggara dan pengawas pemilu.
"Kami juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses (Pemilu), ada beberapa elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu (yang) di dalamnya ada pelemahan secara sistematis," tutur Hasto. Menurutnya, TPN Ganjar-Mahfud akan menempuh jalur hukum ihwal dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Demikian pokok-pokok dari rapat tadi. Semua mencermati bahwa proses hukum ini harus dikedepankan karena kita negara hukum," kata Hasto.
Dia mengatakan timsus ini lebih banyak melibatkan TPN Ganjar-Mahfud, tetapi tidak menutup ruang bagi masyarakat sipil yang ingin bergabung. "Kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil, sehingga tim khusus ini lebih banyak berasal dari internal TPN," ujarnya.
Quick Count Tidak Menentukan
Hasto juga menyatakan, pemenang Pilpres 2024 tidak ditentukan oleh hitung cepat (quick count), melainkan melalui rekapitulasi secara berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS) bertingkat ke atas.
"Karena itu, seluruh saki-saksi dari pasangan calon 3 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) terus mengawal proses rekapitulasi itu, karena suara rakyat adalah suara Tuhan," ujarnya.
Menurut Hasto, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah melakukan pidato kemenangan sesungguhnya tidak memahami tahapan-tahapan Pemilu, karena hasil rekapitulasi suara ditentukan oleh KPU dan bukan berdasarkan penghitungan cepat.
Oleh karena itu, Hasto menghimbau kepada media untuk fokus dalam penghitungan rekapitulasi KPU.
Dalam kesempatan tersebut, dia turut menyampaikan hasil pengkajian terkait adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam pemilu yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Sejumlah dugaan pelanggaran itu mulai dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, serta politik anggaran untuk mendukung pasangan calon tertentu.
Berbagai dugaan penyimpangan itu, menurut Hasto, telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu. Sehingga, TPN Ganjar-Mahfud membentuk tim khusus untuk mengaudit dalam rangka mengungkapkan bukti-bukti material atas berbagai pelanggaran pemilu.
Tim khusus tersebut terdiri atas para pakar hukum, ahli teknologi informasi, dan ahli demografi dari internal TPN Ganjar-Mahfud.
Selain itu, terdapat pula pihak yang secara sukarela ingin memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam mengungkapkan berbagai aspek anomali demokrasi.
"Tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan, terdiri atas orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga muruah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat; demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara," ujar Hasto.
Sepakat Gugat Kecurangan
Timnas Amin dan TPN Ganjar-Mahfud pun sepakat akan menggugat kecurangan Pemilu. Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa kepada wartawan di Posko Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024), membuka peluang melayangkan gugatan kecurangan Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, untuk saat ini Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud yang dikomandoi oleh Todung Mulya Lubis tengah mengumpulkan bukti mengajukan gugatan. Demikian disampaikan Wakil Ketua TPN Andika Perkasa kepada wartawan di Posko Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
"Sampai dengan beberapa hari lalu, belum lagi yang terjadi tadi pagi, dan yang sekarang sedang berlangsung, ini juga masih ada. Masih kita dalami lagi. Jadi banyak sekali. Ratusan, lah," kata Andika.
Mantan Panglima TNI itu juga mengungkapkan, TPN Ganjar-Mahfud bahkan sudah menjalin komunikasi informal dengan kubu paslon nomor urut 1, Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (Amin) untuk menindaklanjuti gugatan.
Andika menyebut komunikasi informal sudah dijalin sebelum proses pencoblosan Pemilu 2024.
"Komunikasi informal sudah. Tim hukum pun sudah bertemu sebelum hari ini. Jadi, menurut saya komunikasi sudah dilakukan dan masih akan terus dilanjutkan. Sampai sejauh mana kita lihat saja," ungkap Andika.
Kendati demikian, Andika mengatakan pihaknya tak ingin terburu-buru memutuskan melayangkan gugatan kecurangan hasil pemilu 2024 karena lebih dahulu menunggu rekapitulasi final dari KPU.
"Ini, kan, masih berjalan, karena memang itu, kan, hasil yang akan diumumkan terakhir berdasarkan perhitungan manual, sementara itu kami juga terus mengumpulkan semua yang bisa kami kumpulkan dari semua masyarakat Indonesia yang menemukan kelainan-kelainan," papar Andika. (rmo/cnn/new/pas)