PONTIANAK, SP -  PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan bersama Tim Pengendalian dan Pengawasan (Timdu Dalwas) Provinsi Kalbar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU di Kota Pontianak.

Salah satu SPBU yang disidak yakni SPBU 63.7810.02 Siantan Hulu. Kegiatan ini bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan pemerintah.

Sidak tersebut merupakan tindak lanjut dari SK Gubernur Kalbar No. 998/RO-EKON/2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Kalbar. 

Selain itu, kegiatan ini juga menindaklanjuti Surat Perintah Tugas Sekda Provinsi Kalbar No. 094.2/439/RO-EKON.B tentang pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi kepada konsumen pengguna tertentu.

Dalam kunjungan tersebut, Timdu Dalwas melakukan pemeriksaan sistem penyaluran BBM jenis JBT Solar untuk memastikan penggunaan QR Code pada setiap transaksi telah sesuai dengan Nomor Polisi kendaraan yang terdaftar. 

Namun, di lapangan masih ditemukan modus penggunaan QR Code milik kendaraan lain, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dan menyebabkan penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran.

Selain itu, tim juga menemukan adanya truk dengan tangki bahan bakar tidak standar yang mengantri untuk pengisian solar. Timdu Dalwas menegaskan agar SPBU melakukan pengawasan ketat agar volume pengisian tidak melebihi batas yang ditentukan.

“Pengawasan ini penting karena ketersediaan dan ketepatan penyaluran solar bersubsidi berdampak langsung pada kelancaran distribusi bahan pokok dan kegiatan transportasi masyarakat,” ujar salah satu anggota Timdu Dalwas di sela kegiatan, belum lama ini.

Untuk mengantisipasi penyelewengan, Timdu Dalwas meminta pengelola SPBU agar operator lebih teliti saat memverifikasi kesesuaian QR Code dengan unit kendaraan. Jika ditemukan penyalahgunaan, pihak SPBU diminta segera melaporkannya ke Pertamina untuk dilakukan pemblokiran QR Code.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan apresiasinya atas sinergi lintas instansi dalam kegiatan tersebut.

"Pertamina sangat mengapresiasi kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder. Melalui sistem digital berbasis QR Code dan pengawasan bersama, kami memastikan penyaluran BBM subsidi lebih transparan dan tepat sasaran. Bila ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberlakukan,” tegas Edi.

Ia menambahkan, digitalisasi pengawasan menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan kepastian distribusi energi bersubsidi bagi masyarakat penerima manfaat.

"Kami berharap model kolaborasi ini terus diperkuat dan menjadi contoh pengawasan berkelanjutan di SPBU lain di Kalbar,” tutupnya. (din)