PONTIANAK, SP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tengah menyiapkan program bantuan bagi pelajar di sekolah swasta. Bantuan itu menyasar 274 sekolah swasta yang telah diprioritaskan dengan total penerima mencapai 21 ribu pelajar.

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan dirinya telah memberikan instruksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kalbar untuk segera melakukan inventarisasi sekolah-sekolah swasta di Kalbar yang akan menjadi sasaran program tersebut.

Norsan juga meminta Disdik Kalbar untuk segera melakukan kalkulasi secara tepat untuk mendukung program pembiayaan dalam implementasikan program  tersebut.

“Saya sudah minta Dinas terkait untuk segera melakukan inventarisasi sekolah-sekolah swasta yang bisa menjadi sasaran,” kata Ria Norsan, Rabu (16/04/2025).

Langkah ini bertujuan untuk memastikan dukungan keuangan pemerintah dalam program bantuan bagi pelajar di sekolah swasta ini dapat terealisasi secara tepat sasaran.

Ia menambahkan bahwa pemberlakuan program ini adalah bentuk dukungan konkret kepada peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah non-negeri. Ia menyadari bahwa masih banyak lembaga pendidikan swasta yang mengalami kesulitan dalam hal pendanaan operasional.

"Pemerintah daerah ingin hadir untuk membantu sekolah-sekolah swasta yang mungkin masih berupaya keras menjaga keberlangsungan operasionalnya. Kita tahu tidak semua sekolah swasta memiliki sistem pembiayaan yang stabil," katanya.

Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa tidak semua sekolah swasta akan masuk dalam cakupan program ini. Pemerintah akan selektif dalam menyalurkan bantuan tersebut.

"Kami tidak menyasar sekolah-sekolah swasta yang sudah mapan dan memiliki dukungan finansial kuat. Tujuan utama program ini adalah menciptakan kesetaraan bagi seluruh pelajar di Kalbar dalam mendapatkan akses pendidikan," katanya.

Seperti diketahui, kebijakan ini merupakan bagian dari janji kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Norsan-Krisantus saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu, dengan fokus untuk mendorong akses pendidikan yang lebih merata.

Kepala Disdikbud Kalbar, Rita Hastarita menjelaskan bantuan yang diberikan sebesar Rp100 ribu per bulan untuk pelajar SMA dan SMK swasta, serta Rp200 ribu per bulan untuk pelajar Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta.

“Bantuan ini memang tidak menanggung penuh biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Kalau misalnya SPP sekolah SMA/SMK swasta itu di atas Rp100 ribu, maka selisihnya tetap ditanggung oleh siswa masing-masing,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov Kalbar tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum penyaluran bantuan tersebut. 

“Pergub-nya sedang kami susun, dan kami menunggu penjadwalan harmonisasi dengan Kemenkum dan Kemendagri. Kami targetkan Juli 2025 bantuan ini sudah bisa disalurkan,” ujarnya.

Rita menjelaskan, sekolah swasta yang diprioritaskan adalah sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 200 orang. Kemudian mengalami penurunan jumlah pelajar, serta memiliki pelajar dari keluarga tidak mampu yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

“Kami lakukan cut off di batas 200 pelajar per sekolah. Sekolah (swasta) yang jumlah siswanya menurun, dan banyak anak dari keluarga tidak mampu itu yang kami anggap paling membutuhkan,” jelasnya.

Rita berharap percepatan penetapan Pergub dapat segera dilakukan agar anggaran dapat secepatnya disalurkan, dan program sekolah gratis bisa segera berjalan.

Program tersebut disambut baik oleh banyak pihak termasuk pengamat pendidikan Kalbar, Suherdiyanto. Ia menyebut langkah Pemprov Kalbar, yang menjadi perhatian Gubernur Kalbar Ria Norsan, sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa-siswa di sekolah swasta yang selama ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah.

“Ini program yang sangat bermanfaat dan membantu siswa serta wali murid yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Sekolah swasta ini notabene banyak yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan,” ujar Suherdiyanto.

Ia berharap program ini menjadi prioritas utama Dinas Pendidikan Kalbar, mulai dari pendataan jumlah penerima, penetapan kriteria penerima bantuan, hingga aspek hukum dalam penyalurannya.

“Karena bagaimana pun juga, regulasi dan kebijakan penyaluran bantuan ini harus sinkron dengan aturan yang berlaku,” lanjutnya.

Suherdiyanto juga berharap program bantuan ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota di Kalbar. Pasalnya, tidak semua sekolah swasta di Kalbar berada dalam kondisi yang mapan.

Ia menambahkan, akses pendidikan yang lebih merata lewat bantuan pendidikan kepada siswa swasta bisa menjadi harapan baru bagi masyarakat Kalbar.

“Masih banyak sekolah swasta yang memerlukan perhatian, baik dari Pemprov maupun Pemkab/Pemkot. Program ini bisa jadi barometer dan inspirasi di sektor pendidikan,” pungkasnya. (din)