Ponticity post authorelgiants 17 Januari 2021 5,094

Pemerintah Ancam Cabut Izin, Janji Manis Izin Kuota Bauksit di Kalbar

Photo of Pemerintah Ancam Cabut Izin, Janji Manis Izin Kuota Bauksit di Kalbar Ilustrasi Wesi

PONTIANAK, SP - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, menggariskan, semua perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan izin eksplore tambang bauksit, wajib membangun smelter paling lambat tahun 2023.

Hal ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020, tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pembangunan smelter paling lambat tahun 2023, didasarkan janji Menteri ESDM, Arifin Tasrif di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020.

“Perusahaan Tambang terbukti tidak membangun smelter hingga tahun 2023, ancaman terberat, izin usahanya, berupa Kontrak Karya Pertambangan, ditutup,” kata Arifin Tasrif.

Dukung Kewenangan

Kepada Tim Suara Pemred, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalbar, Syarif Kamaruzzaman, Minggu, 10 Januari 2021, mengatakan, ada 707 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalbar, mencakup tiga kategori.

Kategori pertama, IUP komoditas mineral logam ada 152 unit IUP. Kedua, IUP komoditas batubara ada 7 unit IUP. Ketiga, IUP komoditas mineral non logam dan batuan ada 548 unit IUP, dengan IUP tahap eksplorasi 261 IUP dan IUP tahap operasi produksi 446 IUP.

Menurut Kamaruzzaman, realisasi pembangunan smelter merupakan bagian kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur di dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020, tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009, tentang Pertambangan Minerba.

Pada dasarnya antara UU Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pertambangan Minerba, isinya sama. Bedanya, aturan sebelumnya masih ada campur tangan Pemerintah Daerah, sementara aturan terbaru, sepenuhnya ditangani Kementerian ESDM RI.

“Pemprov Kalbar siap mendukung sesuai kewenangan dalam pembangunan smelter, sesuai ketentuan yang berlaku. Izin pembangunan smelter sekarang di tangan Pemerintah Pusat,” kata Kamaruzzaman.

Menurut Kamaruzzaman, didasarkan catatan di ESDM Provinsi Kalbar, baru ada 2 yang sudah membangun smelter dan pengolahan khusus komoditi bauksit yang sudah operasional dan 1 sedang dalam tahap pembangunan.

Kedua pabrik yang telah beroperasi tersebut adalah: PT. Indonesia Chemical Alumina (ICA) yang merupakan industri pengolahan bauksit menjadi Chemical Grade Alumina (CGA) dengan mengolah bijih bauksit menjadi produk alumina dengan kapasitas 300.000 metrik ton (Alumina) basis per tahun, PT. ICA berlokasi di Tayan, Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 2014.

Kemudian, PT. Well Harvest Winning (WHW) merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan pemurnian alumina yang berlokasi di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

PT WHW merupakan Smelter Grade Alumina (SGA) refinery pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 1 juta ton alumina per tahun. Perusahaan ini diresmikan beroperasi pada tahun 2016.

Industri pengolahan dan pemurnian bauksit yang sedang dalam tahap pembangunan yaitu PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dan PT. ANTAM Tbk.

“PT Inalum PT ANTAM Tbk., akan mengembangkan, membangun, memiliki, mengoperasikan, dan mengelola Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) dengan kapasitas 1 Juta ton produk Alumina per tahun (Expandable) di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. First Piling Ceremony oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 28 Desember 2020 dan direncanakan akan selesai dan beroperasi pada tahun 2023,” kata Kamaruzzaman.

Menurut Kamaruzzaman, bauksit yang diolah menjadi Smelter Grade Alumina (SGA) dan selanjutnya menghasilkan alumunium ingot merupakan aktivitas pengolahan bernilai tambah dan bermuara pada industri antara dan hilir seperti kabel, pipa, alat rumat tangga, konstruksi, furnitur, alat olah raga, otomotif dan bahkan memasok industri aviasi alias penerbangan.

“Sedangkan bauksit yang diolah menjadi chemical grade alumina (CGA) dimanfaatkan untuk pemurnian air, kosmetika, farmasi, keramik dan plastic filler,” kata Kamaruzzaman lagi.

Kepala Bidang Minerba dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Kalbar, Leo Sihite mengatakan, tujuan utama pembangunan smelter supaya Pemerintah Indonesia tidak lagi mengekspor bahan tambang mentah ke luar negeri.

Keberadaan smelter bertujuan sebagai jaminan hasil tambang bisa diolah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pembangunan smelter bisa dilakukan perusahaan pemilik izin tambang atau perusahaan lain yang sebelumnya menjamin kerjasama dengan perusahaan tambang, sebagai jaminan pasokan bahan baku.

Jadi, kewajiban pembangunan smelter boleh oleh perusahana pemilik izin tambang atau perusahaan lain yang bekerjasama dengan salah satu pemilik izin tambang atau sejumlah perusahaan pemiliki izin tambang.

Sehubungan dengan itu Pemerintah menjamin keberadaan izin tambang di Provinsi Kalimantan Barat, misalnya, dijamin ada perusahaan smelter yang menampung bahan baku tambang untuk diolah atau dimurnikan, agar memiliki nilai tambah.

Gubernur Geram

Ulah para pemilik IUP, membuat Gubernur Kalbar, Sutarmidji, geram. Karena fakta di lapangan, hampir semua atau penutupan lubang bekas galian.

"Ada sebanyak 262 izin tambang yang beroperasi di Provinsi Kalbar, hanya 2 yang melakukan reklamasi sisa galian," kata Sutarmidji di Pontianak, Selasa, 8 Oktober 2019.

Padahal, reklamasi adalah kewajiban perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

“Masyarakat Kalbar, menjadi korban dari tindakan melanggar aturan yang dilakukan perusahaan tambang. Mereka tak melakukan reklamasi, kita, masyarakat di kalimantan Barat yang menanggung dampak buruk kerusakan ekosistem," kata Sutarmidji.

Menurut Sutarmidji, dana jaminan reklamasi yang harusnya dikeluarkan perusahaan terbilang cukup kecil dibanding keuntungan yang diperoleh. Selain itu, keuntungan dari pengelolaan tambang tak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan bagi daerah.

"Karena itu lah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, membentuk tim untuk memberikan teguran kepada semua perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Barat yang beoperasi tidak sesuai amanat undang-undang," kata Sutarmidji.

Midji mencatat, setiap tahun ada 4 perusahaan yang mengekspor 20 juta metrik ton hasil tambang biji bauksit. Nilai hasil tambang mencapai US$500 juta atau Rp7 triliun. Namun, yang masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat hanya Rp15 miliar.

Tumpang Tindih

Komoditas pertambangan meliputi bauksit, batu bara, emas, zircon, pasir besi, andesit, ball clay, antimoni dsb. Di Provinsi Kalimantan Barat bauksit menjadi komoditas andalan dengan total 156 IUP seluas 1.746.991 ha atau 33,4 persen dari total izin.

Bauksit merupakan sumber bahan baku utama untuk  alumunium yang merupakan produk turunan industri logam dan turunan lainnya. Setidaknya terdapat 198 produk turunan dari industri chemical. Potensi bauksit terbesar di Indonesia berada di Kalimantan Barat.

Indonesia menjadi pengekspor bauksit nomor satu dunia dengan tujuan utama China. Setelah adanya pelarangan ekspor bahan mentah, sebagian besar pertambangan bauksit di Kalimantan Barat berhenti beroperasi.

Perusahaan pemegang IUP diwajibkan membangun smelter yang menjadi mandat pokok dari  undang-undang Minerba paling lama tahun 2014 atau lima tahun sejak undang-undang Minerba ditetapkan.

Beleid tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dalam pengelolahan produksi minerba dengan membangun industri hilir. Dari segi ekonomi, ekspor bahan mentah justru menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak iuran tetap (landrent) dan royalti.

Sementara dari aspek lingkungan terjadi eksploitasi besarbesaran yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Belum lagi dampak sosial hancurnya kearifan lokal masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Karut-marutnya pengelolaan pertambangan tidak hanya menyebabkan negara kehilangan pendapatan, tetapi juga kerusakan lingkungan dan berpotensi memicu konflik sosial. 

Hasil investigasi teranyar  Eyes on the Forest Jaringan Kalimantan Barat (EFJKB), menyebutkan, ada 387 Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 2.062.121,53 hektar dalam kawasan hutan, tapi ironisnya terdapat 201 IUP seluas 1.070.661 hektar yang telah dinyatakan Clean and Clear (CnC).

IUP CnC tersebut mencakup hutan konservasi 88 seluas hektar, hutan lindung 77.778 hektar, hutan produksi 433.805 hektar, hutan produksi terbatas 541.363 hektar dan hutan produksi konversi 17.616 hektar.

Data kartografi dan grafik di atas menunjukkan IUP CnC dalam kawasan hutan paling banyak berada di kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang dan IUP Provinsi. Berdasarkan analisis spasial dengan digitasi peta resolusi tinggi ditemukan adanya 25 IUP yang telah melakukan pembukaan tambang dalam kawasan hutan seluas 1.602,66 hektar.

Menurut EFJKB, di antara 25 IUP tersebut, 9 IUP berada dalam Hutan Lindung dan 16 IUP berada dalam Hutan Produksi. Tidak satupun di antara 25 IUP tersebut yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (tim lapsus)

Tidak Bangun Smelter Izin Dicabut

UNDANG-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur komposisi kepemillikan saham.

Disebutkan, badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan Operasi Produksi (OP) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.

"Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau IUP dan Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta konsisten dengan adanya kewajiban pemegang IUPK existing untuk membangun fasilitas pemurnian atau smelter paling lambat tahun 2023," ujar Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020.

Menurut Arifin Tasrif, sanksi denda bagi yang lalai membangun smelter atau permurnian hasil tambang setelah tahun 2023, ketentuannya tetap mengacu kepada aturan yang dibuat sebelumnya.

Point penting, jika pembangunan smelter  tidak mencapai progres 90% dalam jangka waktu sampai tahun 2023, perusahaan terkena sanksi denda  20% dari total penjualan.

Ini mengacu kepada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018, tanggal 3 Mei 2018, tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pasal 15 bagian ketiga Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018, menyebutkan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP dan) Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) wajib melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batu bara. Peningkatan nilai tambah tersebut dilakukan dengan kegiatan pengolahan dan permurnian untuk komoditas tambang mineral logam.

Teknis sanksi didasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor  154 K/30/MEM/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian.

Saat itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dijabat Ignatius Jonan,  dan per 20 Oktober 2019 dijabat, yang baru diteken Menteri ESDM Ignatius Jonan pada 26 Agustus 2019 dijabat Arifin Tasrif.

Beleid dimaksudkan untuk meningkatkan kesungguhan perusahaan pemegang izin ekspor mineral mentah yang saat ini tengah membangun smelter. Di sini pula diatur masalah ancaman pencabutan izin, apabila lalai membangun smelter paling lambat tahun 2023 mendatang.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Arifin Tasrif,  enam point penting di dalam beleid Nomor 154 K/30/MEN/2019, tanggal 26 Agustus 2019, sebagai berikut.

Pertama, perusahaan tambang yang mengekspor mineral mentah wajib memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% dari rencana setiap enam bulan berdasarkan laporan hasil verifikasi dari verifikator Independen.

Kedua, jika persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian tidak mencapai paling sedikit 90 persen dari rencana, maka Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menerbitkan rekomendasi penghentian sementara persetujuan ekspor dari perusahaan tersebut.

Ketiga, perusahaan yang bersangkutan wajib membayar denda administratif sebesar 20 persen dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri selama enam bulan terakhir.

Keempat, perusahaan wajib melakukan penyetoran langsung ke kas negara melalui bank persepsi dalam jangka waktu paling lambat satu bulan setelah terbitnya surat perintah pembayaran denda administratif.

Kelima, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menerbitkan rekomendasi pencabutan penghentian ekspor sementara jika perusahaan tersebut telah memberikan bukti setoran denda administratif dan laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari verifikator independen yang menyatakan telah terpenuhinya pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% dalam periode enam bulan terakhir.

Keenam, apabila perusahaan yang dikenai sanksi tidak melakukan pembayaran denda adminsitratif, maka akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha paling lama 60 hari.

Jika tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sampai dengan berakhirnya jangka waktu penghentian sementara, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi berupa pencabuta izin.

Selain pengaturan soal sanksi, beleid Nomor 154 K/30/MEN/2019, tanggal 26 Agustus 2019, mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) mineral logam, IUP Operasi Produksi (OP) mineral logam, dan IUP OP khusus pengolahan/pemurnian, untuk menempatkan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian 5% dari volume produk pertambangan yang dijual ke luar negeri dalam setiap pengapalan dikalikan Harga Patokan Ekspor (HPE).

Menteri Arifin Tasrif, yakin pelaksanaan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral ini akan dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi negara. Selain itu, juga dapat menciptakan industri hulu baru sebagai pemasok atau penyedia bahan baku proses industri, antara lain tambang silika, kapur, mangan, oxygen plant, dan listrik.

Berkaitan dengan payung hukum di dalam aplikasinya, segera terbit Peraturan Pemerintah di dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur komposisi kepemillikan saham dan ancaman sanksi bagi perusahaan pertambangan yang lalai membangun smelter. (tim lapsus)

Modus Perusahaan Tambang

DARI hasil investigasi lapangan, Tim Suara Pemred mendapat data yang mengejutkan, sebagain besar perusahaan tambang yang telah mendapatkkan izin kuota ekspor bauksit di Kalimantan Barat, tidak serius membangun pabrik smelter di Kalimantan Barat.

"Ada sekitar 10 perusahaan tambang yang tersebar di sejumlah willayah kabupaten di Kalimantan Barat ini dan telah mendapatkan izin kuota ekspor, tapi sudah bertahun-tahun belum menunjukan keseriusan untuk membangun pabrik smelter yang telah diwajibkan oleh pemerintah pusat,” kata sumber yang minta namanya tidak disebutkan dan aktif sebagai pemerhati di bidang kehutanan dan lingkungan hidup ini kepada Suara Pemred.

Sumber ini juga menyebutkan, sejumlah perusahaan tambang yang mendapatkan izin ekposre ini sebagian besar tidak melaksanakan kewajiban reklamasi lahan, sehingga dapat mengakibatkan kerusahaan lingkungan. Pria berkacamata ini pun meminta semua pihak untuk mengecek kondisi yang terjadi dilapangan.

“Akibat Pemerintah pusat memberikan waktu longgar hingga batas waktu hingga tahun 2023 untuk mendirikan pabrik smelter, banyak pengusaha tambang yang memanfaatkan aturan tersebut untuk mengeruk hasil tambang sebanyak-banyaknya.  Dan parahnya lagi, karena pengawasan dan sanksi lemah,  para pengusaha atau perusahaan yang mendapatkan izin ekspor kuota bauksit dari kementerian pusat itu menjual hasil tambang  melalui pasar gelap,” tambahnya lagi.

Dari hasil investigasi berbagai sumber, beberapa modus perusahaan pertambangan yang mendapatkan izin kuota ekspoe bauksit di Provinsi Kalimantan Barat, dengan bebas melakukan jual beli tambang bauksit dipasar gelap, di antaranya  terjadi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Mempawah.

Menurut salah satu sumber yang bisa dipercaya dan sudah malang  melintang di dunia  tambang di Indonesia kepada Suara Pemred,  dia mengungkapkan bahwa ada “ Toke Besar “ dari Riau berinisial AL, yang juga memiliki izin kouta dan wajib mendirikan pabrik smelter menjadi penampung besar di pasar gelap hasil tambang bauksit di Kalimantan Barat.

"Hampir sebagian besar pemain gelap tambang bauksit mengalir kepada toke besar itu, saya tahulah semua siapa-siapa yang jual ke dia, dan siapa-siapa kaki tangannya di Kalbar. Toke besar itu kalau ke Pontianak, selalu menginap di salah satu hotel lama di Jalan Gajah Mada Pontianak,” ungkap pria ini. (tim lapsus)

Suarmin, SH, MH

Advokat Pontianak

Beri Nilai Tambah

PEMBANGUNAN smelter atau permuniaan guna mengolah hasil tambang mentah, otomatis menambah jumlah pemasukan negara di masa mendatang. Pengolahan yang dilakukan smelter memberikan nilai tambah yang sangat signifikan bagi penerimaan negara.

Pembangunan smelter dipastikan meningkatkan nilai jual produk dari sumber daya alam Indonesia.

Contoh harga 1 ton bauksit hanya 1 dolar AS, namun bila diolah melalui smelternya, maka bauksit akan menjadi alumina yang bernilai 8 dolar AS per ton. Jika diolah lagi menjadi aluminium maka harganya melonjak menjadi 30 dolar AS per ton.

Pemerintah dapat memperluas penyerapan baik pasar domestik maupun ekspor hasil smelter di berbagai negara tujuan guna memberikan kepastian pengusaha smelter untuk memasarkan produksinya.

Pemerintah ingin memastikan iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha dalam negeri yang membangun dan mengembangkan smelter di Tanah Air. Sebab iklim investasi yang kondusif akan meningkatkan produktivitas smelter, termasuk kapasitas terpasang smelter.

Pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk penyediaan teknologi yang memadai dan berstandar internasional agar produk smelter dalam negeri dapat bersaing di dunia internasional. (aju)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda