Ponticity post authorelgiants 17 Oktober 2020 14,037

Kratom Mulai Ditolak di Luar Negeri, Pengusaha Kratom Kalbar Mengadu ke HKTI

Photo of Kratom Mulai Ditolak di Luar Negeri, Pengusaha Kratom Kalbar Mengadu ke HKTI

PONTIANAK, SP – Tidak hanya regulasi di dalam negeri, pelaku usaha Mitragyna speciosa atau daun kratom menghadapi tantangan yang lebih besar, yakni penolakan sejumlah negara tujuan ekspor kratom. Beragam alasan membuat kontainer berisi kratom tertahan di negara tujuan.   

Apalagi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 (Kepmentan 104/2020) tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian (Kementan) yang ditandatangani Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 3 Februari 2020 sementara akan dicabut, untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

“Melihat bahwa pengusaha kratom ini memerlukan suatu lembaga yang bisa menjembatani mereka, untuk bersuara ke pemerintah. HKTI Kalbar peduli terhadap petani di seluruh Kalbar yang sudah masif dalam menanam kratom. Jangan malah terkendala soal kepastian hukum,” ujar Setiawan Lim SH, Wakil Ketua I Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalbar, Sabtu (17/10) kepada Suarapemred.

Pendapat itu juga telah Setiawan Lim sampaikan saat Dialog Pelaku Usaha Kratom Kalbar Bersama DPD HKTI Kalbar di Kantor DPD HKTI Kalbar, Selasa (13/10) lalu. Tema bahasan mengenai regulasi tentang kratom yang hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Diketahui, tumbuhan kratom yang merupakan flora endemik Pulau Kalimantan telah menjadi komoditas andalan masyarakat Kalbar, kini viral ramai menjadi perbincangan di masyarakat dan media.

Pro dan kontra tentang regulasi kratom membuat pelaku usaha katom mengalami ketidakpastian dalam menjalankan usaha, baik di tingkat petani maupun pengusaha kratom. Oleh karena itu, para pelaku usaha yang tergabung dalam beberapa asosiasi kratom berinisiasi mensinergikan diri untuk berdialog tatap muka bersama DPD HKTI Kalbar, untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di bidang kratom.

Setiawan Lim didampingi Yandi selaku Ketua HKTI Kota Pontianak mengatakan, pembahasan persoalan seputar kratom dalam suasana semangat kebersamaan untuk menjalin sinergisitas dalam menghadapi regulasi tentang tanaman kratom. Rencananya, pelaku usaha kratom bersama HKTI yang diwakili Setiawan Liem akan segera menindaklanjuti aspirasi pelaku usaha kratom dari beberapa asosiasi kratom, seperti Pekrindo Kalbar, PPHI Kalbar, Kalsel, Kaltim dan LPPM Kalteng. Aspirasi itu akan dilanjutkan kepada Ketua Umum DPP HKTI, Moeldoko di Jakarta.

“Sudah pernah ada pembicaraan bersama Ketum HKTI, Gubernur Kalbar, BPOM, dan BNN mengenai kratom. Jadi diskusi para pengusaha kratom dengan HKTI kali ini melanjutkan pertemuan tersebut,” ucapnya.

Ditegaskannya, kratom bukan narkoba, melainkan herbal yang memiliki banyak manfaat, baik untuk keperluan medis dan ekonomi kerakyatan. Apalagi belum pernah terdengar penggunaan kratom berefek yang tidak baik.

“HKTI bicara dari sisi petani didukung kajian ilmiah hasil riset. Ini sejalan dengan rencana Gubernur Kalbar Sutarmidji yang akan menyediakan dana riset kratom. Sehingga tidak perlu berdebat, tapi lebih enak berdiskusi. HKTI ingin pendekatan kesejahteraan petani tanpa melanggar hukum,” terangnya.

Dia menilai ada sesuatu sehingga tanaman kratom mendapat halangan. Kedepan dia berharap, tidak ada kepentingan lain dibalik pro kontra kratom, karena tanaman herbal ini mengandung banyak bahan kimia yang juga digunakan dunia farmasi. 

Secara potensi ekonomi memang belum ada kajian mendetail seberapa besar. Namun secara logika, terang Setiawan Lim, akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Kalbar dan memberikan Pendapatan Asli Daerah PAD (PAD). Dia berharap, pemerintah memberikan solusi bagi petani dan pelaku usaha kratom dalam menghadapi persaingan global, karena kini ada kecenderungan para importir langsung membeli ke petani Kalbar. “Era globalisasi ini, jika pengusaha luar masuk mengikuti aturan, secara legal boleh-boleh saja,” ucapnya.

Salah satu kendala pelaku usaha kratom Kalbar, adalah ketidak adanya HS Code (Harmonized Commodity Description and Coding System) yang berpengaruh terhadap produk untuk diperdagangkan secara luas. “Perlu sinergi dan dukungan pemerintah, bagaimana kratom bisa legal. Minimal apa saja yang boleh dan tidak,” ujarnya.

Sementara itu, Suhairi, Ketua Harian Perhimpunan Pengusaha Holtikultura Indonesia (PPHI) Pusat mengungkapkan, Kepmentan 104/2020 dicabut sementara untuk dikaji kembali, dan segera dilakukan revisi berkoordinasi dengan stakeholder terkait oleh pemerintah sampai waktu yang belum ditentukan. “Ada keberatan dari BNN, kalau ganja itu masuk dalam binaan Dirjen Holtikultura Kementan seperti disebut dalam Kepmentan 104/2020. Hanya saja kratom yang juga disebut dalam Kepmentan tersebut, ada relaksasi waktu hingga 2024,” terang Suhairi, Sabtu (17/10) kepada Suarapemred.

Suhairi mengungkapkan, negara lain seperti Brunai Darussalam, Malaysia, Philipina, Vietnam, Thailand, Singapura semua menahan peredaran kratom. Begitu Australia dan negara-negara persemakmuran Inggris melarang, makanya kratom tidak bisa sama sekali masuk ke Inggris. “Saya pernah coba masuk dengan nama berbeda juga tidak bisa masuk oleh Custum Australia. Indonesia sebenarnya tidak ada larangan untuk ekspor, hanya masalahnya di negara tujuan,” bebernya.

Begitu pula dengan penerima di negara tujuan, tidak berani menerima dengan nama kratom. Saat ini kratom diklasifikasikan sebagai suplemen di AS, yang tidak diatur oleh Food and Drug Administration (FDA). Beberapa negara telah melarangnya, dan itu ada dalam daftar obat yang menjadi perhatian badan anti-narkoba. “Kratom ini menjadi perhatian. Macam-macam alasan menolak di AS, dulu kandungan narkoba, sekarang kontaminasi pencemaran,” bebernya.

Untuk itu, kata Suhairi, bagaimana kratom yang dikirim ke Amerika Serikat (AS) bisa diedarkan bebas dari alasan pencemaran. Makanya, asosiasi kratom melakukan pilot project edukasi pengolahan daun kratom pasca panen secara higienis. Mulai dari pencucian, penjemuran, penggilingan seperti apa sedang berjalan edukasi kepada petani. “Jangan sampai dikirim malah menimbulkan hal negatif karena isu kontaminasi, masalah kualitas produksi. Sehingga bisa legal untuk diperdagangkan di negara tujuan,” katanya.

Selain itu di dalam negeri, bagaimana menjaga jangan sampai ada catatan polisi, dimana terjadi kasus kriminal karena kratom, misalnya overdosis atau mabuk karena kratom. Sehingga kratom menjadi dilarang peredarannya.

Pemerintah Indonesia, saran Suhairi, mestinya melakukan pengaturan dengan menerapkan kuota penjulan kratom. Sehingga kratom di negara tujuan lebih terkontrol dengan menyesuaikan kebutuhan pasar. Sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas produksi, dan harga terjadi hukum permintaan dan penawaran. Selanjutnya, pelaku usaha akan termotivasi meningkatkan mutu produksi. “Pemerintah mesti melihat potensi kratom, apakah akan mendorong untuk ekspor atau untuk farmasi di dalam negeri. Saya setuju dengan gagasan pak Gubernur untuk penelitian kratom,” ucapnya.

Negara tujuan kratom Indonesia saat ini, 90 persen dikirim ke Amerika. Selain itu ke Belanda, Jerman, Belarusia, dan Hunggaria. Harga kratom di Amerika lebih rendah, meski permintaan tinggi. Justru harga termahal di Belarusia, tapi dalam jumlah kecil. “Permasalahan bukan di Indonesia, tapi diluar negeri. Yang kita harap ke pemerintah Indonesia adalah kerjasama G to G (government to government) dengan negara tujuan dalam mendukung usaha kratom dari Indonesia,” tegasnya.

 Anggaran Riset

Gubernur Kalbar, Sutarmidji berjanji akan menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tindak lanjut berupa penelitian manfaat daun kratom bagi pengobatan. Ia menegaskan, akan melibatkan para pakar farmasi. “Kita siapkan anggaran penelitian dari APBD. Seharusnya Untan mempelopori hal ini,” paparnya.

Beberapa waktu lalu, Bang Midji juga sempat meminta pemerintah pusat dan stakeholder agara memperjelas status kratom. Ia mendorong agar kratom yang kini dibudidayakan oleh masyarakat di Kalbar, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan farmasi dan kedokteran. Hal ini disampaikan saat FGD tentang Kratom bersama Forkopimda Kalbar di Pontianak, yang dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Heru Winarko.

"Dari FGD ini, kita mengetahui bahwa BNN sudah menegaskan kalau kratom itu masuk kategori golongan 1 dalam narkotika sehingga ke depan ini tidak boleh dipasarkan secara bebas oleh masyarakat, karena akan dibuat regulasinya," kata Sutarmidji.

Namun, lanjutnya, karena di dalam kratom juga memiliki zat yang bermanfaat, ke depan pihaknya akan mendorong agar ini bisa dikelola secara farmasi dan bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan, terutama pengganti morfin untuk mengurangi efek sakit (bius) pada dunia kedokteran.Menurutnya, harus ada kajian dan penelitian lebih jauh terkait penggunaan kratom agar potensi ini bisa tetap dimanfaatkan, tanpa melanggar aturan yang berlaku.

"Namun, BNN menyatakan akan ada masa transisi sampai tahun 2022 untuk budidaya kratom yang dilakukan masyarakat. Artinya, ini akan kita pikirkan bersama untuk mencari komoditi pengganti, agar masyarakat yang telah membudidayakan kratom, tidak kehilangan mata pencariannya, saat peredaran kratom benar-benar dilarang nanti," tuturnya.

Bang Midji menjelaskan, produk tanaman kratom yang sempat menjadi polemik di Kalbar, tapi tidak ada status pelarangan budidaya dan penjualannya. Sutarmidji menjelaskan, potensi kratom sangat besar dan bisa menjadi alternatif penghasilan bagi warga Kalbar, khususnya masyarakat yang berada di daerah Kapuas Hulu.

Dirinya berharap kratom tidak dilarang dan dijadikan komoditas tanaman obat-obatan yang mampu memberikan penghasilan pada masyarakat. "Namun tetap sesuai koridor dan ketentuan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat melalui instansi yang berwenang untuk mengatur dan membina," ujar Sutarmidji.

Mengingat potensi yang ada Sutarmidji meminta polemik masalah kratom seharusnya menjadi pengawasan yang ada di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kalbar. "Kratom ini seharusnya usaha yang harus berada dibawah KPH, nanti kita berupaya agar tidak dilarang, tapi tetap dikendalikan," jelasnya.

Saat itu, Gubernur Midji menegaskan, belum ada cerita diputuskan bahwa tamaman keratom itu dilarang dan meminta jangan ada informasi yang simpang siur, yang dapat merugikan petani. "Kemaren sempat dibahas di Komisi IV, tapi tidak masuk pada kesimpulan untuk dilarang, masih terus dikaji dan harus ada pembinaan," ucapnya.

Apa Itu Kratom?

Kratom alias mitragyna speciosa merupakan tanaman yang biasa digunakan sebagai obat itu mengandung opioid, alkaloid mitraginin, dan 7-hydroxymitragynine yang bisa mengakibatkan kecanduan.

Dalam bukunya yang berjudul Understanding The Miracle Power of Kratom (2018), Perry Young menjelaskan, kratom ialah tumbuhan tropis yang banyak terdapat di Asia Tenggara. Kratom tergolong keluarga Rubiaceae, seperti kopi dan gardenia, dan merupakan endemik asli dari Thailand, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, dan sebagian wilayah Afrika.

Daun ini dipercaya mampu mengurangi rasa sakit, bisa menambah energi, menghilangkan kecanduan opium, membuat rileks, dan lain-lain. Daun kratom sudah menjadi obat obat sejak lama. Daun itu, kata Young, bisa langsung dikunyah atau bisa ditumbuk terlebih dahulu untuk kemudian dibikin teh. Selain itu, daun kratom juga bisa diekstrak jadi kapsul, tablet, hingga cair.(den/yun/dok/ant)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda