PONTIANAK,SP - Pemprov Kalbar mampu mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari level sedang kini berada pada level tinggi. Pada 2023 IPM Kalbar berhasil mencapai angka 70,47, atau meningkat 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya di angka 69,71.

Dengan mencapai angka 70 lebih, maka status pembangunan manusia di Kalbar meningkat dari sedang menjadi tinggi. Seperti diketahui sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) status pembangunan manusia terbagi menjadi empat kategori.

Status rendah dengan angka IPM di bawah 60, sedangkan status sedang di angka IPM antara 60 sampai 70. Sementara status tinggi dengan nilai IPM antara 70 sampai 80. Lalu yang terakhir status sangat tinggi dengan angka IPM di atas 80.

Penjabat (Pj) Gubernur Harisson menyebut peningkatan IPM Kalbar tersebut sudah sesuai dengan harapan. Meski demikian ditegaskannya Pemprov Kalbar akan terus berupaya meningkatkan IPM secara maksimal. Terlebih secara status Kalbar sudah berubah dari status pembangunan manusia level sedang menjadi tinggi.

“Pemprov Kalbar akan terus berusaha untuk meningkatkan IPM Kalbar,” ucap Pj Gubernur Kalbar Harisson, kemarin.

Dirinya menambahkan upaya meningkatkan IPM tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov. Karena itu ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten kota, bersama-sama menggenjot peningkatan IPM di masing-masing daerah. “Karena IPM provinsi ini kan agregat dari IPM kabupaten kota,” jelasnya.

Harisson menyampaikan dengan adanya kenaikan 1,09 persen, maka pertumbuhan IPM Kalbar kini merupakan yang terbesar ke-4 dari 34 provinsi, setelah Papua (1,37 persen ), Nusa Tenggara Timur (1,14 persen) dan Papua Barat (1,12 persen).

“Selama dua tahun berturut-turut percepatan peningkatan angka IPM Kalbar selalu berada di lima besar,” kata Harisson.

Harisson menyebut jika bisa mempertahankan percepatan selalu di atas rata-rata percepatan provinsi lain, maka peningkatan IPM Kalbar dapat sedikit mengejar ketertinggalannya dibanding provinsi lain.

Peningkatan level IPM Kalbar pun ditegaskan Harisson, tidak terlepas dari upaya bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan IPM di masing-masing daerah. “Sebab IPM provinsi ini merupakan agregat dari IPM kabupaten dan kota,” tegas Harisson.

Sehingga Harisson mendorong pemerintah kabupaten dan kota terus meningkatkan kinerjanya dengan menyelaraskan program-program pembangunan yang menyasar 3 indikator utama IPM.

“Semua program kegiatan yang ada di pemerintah daerah seharusnya mempunyai dampak atau outcome terhadap 3 indikator utama IPM yaitu peningkatan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS), dan peningkatan pendapatan penduduk per kapita,” katanya.

Terpisah Gubernur Kalbar periode 2018 – 2023, Sutarmidji mengucapkan rasa syukur atas pencapaian IPM Kalbar yang menapak satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Ia merasa bersyukur indikator-indikator penilaian IPM di Kalbar sudah semakin baik.

“Saya ucapkan alhamdulillah, kalau kita lihat angka harapan hidup semakin baik, angka lamanya belajar semakin baik, pengeluaran per kapita juga naik. Kita sedang lewat level sedang dan IPM kita sekarang masuk level tinggi,” ujarnya.

Namun demikian, ia menilai Pemprov Kalbar masih perlu terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memacu peningkatan IPM. Dirinya berharap dengan kepemimpinan Pj Gubernur Kalbar saat ini, upaya-upaya dalam meningkatkan IPM terus ditingkatkan.

Caranya bisa dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terus membangun sekolah agar angka putus sekolah tidak semakin tinggi, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

“Saya bersyukur target capaian IPM dalam RPJMD terealisasi. Saya harap Pj Gubernur (Harisson) bisa terus meningkatkan layanan kesehatan, bangun rumah sekolah agar jangan tinggi angka putus sekolah dan tekan angka pengangguran dan kemiskinan serta pacu pertumbuhan ekonomi agar pendapatan per kapita naik, sehingga kesejahteraan semakin baik,” tutur Sutarmidji.

Midji juga mengingatkan agar jangan sampai Pemprov berhutang, untuk menutupi kegagalan perencanaan. Karena pemerintah daerah yang berhutang untuk menutupi defisit anggaran karena salah prediksi dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menurutnya akan sulit untuk bisa meningkatkan IPM.

“Kalau seperti itu perkiraan saya pemda tersebut akan sulit meningkatkan IPM-nya, karena kemampuan fiskalnya akan semakin lemah, sebab harus bayar hutang. Boleh hutang, tapi kalau untuk menyelesaikan infrastruktur tertentu,” tutupnya. (din)