Ponticity post authorKiwi 18 Oktober 2021

Gubernur Siap Serahkan 12 Ambulans ke Kejati, Dihibahkan Kembali Setelah Clear

Photo of Gubernur Siap Serahkan 12 Ambulans ke Kejati, Dihibahkan Kembali Setelah Clear

PONTIANAK, SP- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menarik kembali 12 unit Ambulance Transport Infeksius ke Dinas Kesehatan (Dinkes). Selanjutnya, semua ambulans hibah yang diperuntukkan untuk mendukung penanganan Covid-19 itu diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, agar di-clear-kan dulu permasalahanya secara hukum.

“Saya sudah putuskan 12 ambulans ini kita tarik, dan akan saya serahkan ke Kejaksaan sebagai barang bukti. Supaya jaksa periksa semuanya, clear kan dulu,” tegas Gubernur Kalbar Sutarmidji, Senin (18/10).

Setelah permasalahan hukumnya tuntas, Gubernur memastikan, akan kembali menyerahkan kepada kabupaten/kota yang memang mendapat alokasi hibah ambulans tersebut.

Midji mempersilakan Kejati mengungkap semua permasalahan yang ada. Kalau ada indikasi penyimpangan, menerima uang, dan ada indikasi siapa yang menjadi backing dari perusahaan pengadaan ambulans silakan diungkap.

“Saye maunye cleardan terbuka, jadi ndak perlu ade demo-demo kesini atau ape. Kalau memang Kejaksaan tidak bersedia terima 12 mobil itu (ambulans), kenapa bikin ribut, bikin kalot disini. Saya ini minta ungkap semua, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, saya minta clear. Termasuk kalau memang ada keterlibatan saye, Kepala Dinas atau siapa pun, ungkap semua,” pintanya.

Gubernur juga meminta diperjelas proses pengadaan ambulans sehingga ditetapkan melalui Penunjukkan Langsung (PL). Saat proses pembahasan juga melibatkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Polda, dan Kejati. Hasil pembahasan tersebut diputuskan pengadaan ambulans tersebut tidak perlu tender, karena kondisi masih darurat Covid-19.

Begitu pula dengan speksifiaksi mobil sehingga berpengaruh terhadap nilai anggaran yang harus digelontorkan. Gubernur mempersilakan untuk diungkap jika terjadi penyimpangan.

“Kewenangan ada pada masing-masing, seperti misalnya lapis plafon bludru disuruh ganti bahan sintetis, itu bukan urusan penegak hukum. Interior di dalam menggunakan apa itu, urusan kita, yang beli kan Pemprov bukannya Jaksa. Jadi ini saya minta clear-kan betul, supaya tidak ada opini seakan-akan ini korupsi semua kita (Pemprov). Sampai clear, baru mobil itu dikembalikan lagi ke kita (Pemprov),” ucapnya

Gubernur memastikan sudah memerintahkan Dinas Kesehatan Kalbar agar menarik 12 ambulans untuk diserahkan ke Kejati agar dilakukan pemeriksaan. Dia tidak mau timbul kecurigaan pada masyarakat terhadap terhadap dirinya, kepala dinas, dan smeua pihak yang terlibat dalam pengadaan hibah ambulans tersebut.

“Saya tidak akan tutup-tutupi, jangan ada lagi. Saya minta tidak ada lagi, apalagi yang demo, saya akan serahkan 12 ambulans itu sebagai barang bukti, clear kan. Tapi kalau tidak ada masalah, ya jangan dibuat masalah,” tegasnya.

Tidak hanya pengaan ambulans, Gubernur juga mengungkap, pembelian beras ke Bulog pun sempat dipermasalahkan. Menurutnya, apa yang akan dikerjakan Pemprov jika semuanya dimasalahkan. Padahal, Pemprov bekerja sesuai SKB sebagai dasarnya, tapi tidak dihormati. Pemerintah daerah disuruh melakukan penyerapan anggaran secara cepat, tapi jika dipermasalahkan, tentu akan mempersulit kinerja Pemprov?

“Saya minta bantu kepada Pak Kajati, ini mobil saya serahkan kepada bapak sebanyak 12 mobil semuanya. Saya minta di-clear-kan. Kalau memang ada masalah hukum disitu, kalau ada masalah penyimpangan disitu, tindak secara hukum. Tapi kalau tidak, clear-kan sekarang, supaya mobil ini bisa efektif digunakan,” ucap Midji. 

Sebelumnya pada Selasa (12/10) lalu, Gubernur juga telah mempersilakan pihak terkait melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan ambulans infeksius. Dirinya menyebutkan sampai saat ini proses tersebut baru tahap klarifikasi. Sehingga belum tentu ada melanggar aturan ataupun tidak.

"Saya mempersilakan untuk dilakukan pemeriksaan sehingga bisa jelas, siapapun yang bersalah tindak saja, tetapi jika memang tidak ada masalah jangan dibuat-buat," ucap Gubernur Kalbar Sutarmidji, pecan lalu.

Dia meminta semua pihak tidak hanya berpersepsi sebuah mobil ambulans hanya diperuntukkan membawa jenazah. Mobil ambulans infeksius yang dibeli Pemprov Kalbar memiliki peralatan yang bisa memberikan tindakan penanganan pertama terhadap pasien.

Dirinya mengungkapkan, ambulans infeksius tersebut dilengkapi dengan penyaring udara. Sehingga bisa membawa pasien Covid-19 yang sudah bergejala dari satu daerah ke daerah lainnya. Selain itu ambulans tersebut juga terdapat tempat duduk dokter yang bisa mendampingi pasien.

"Jangan persepsi ambulans hanya untuk membawa orang meninggal dunia. Dalam mobil ini akan bisa memberikan tindakan pertama terhadap pasien dengan peralatan lengkap," jelasnya.

Midji menyebutkan mobil ambulans tersebut bahkan bisa digunakan untuk pasien sakit jantung, sehingga peralatannya harus tersedia untuk memberikan tindakan selama perjalanan. Selain itu ambulans tersebut juga ada yang dilengkapi dengan penyangga leher.

Sementara untuk mobil ambulans yang lain, tidak ada memiliki alat tersebut. Penggunaan mobil ambulans tipe Hi-Ace tersebut menurutnya, mempertimbangkan jarak antara satu daerah dengan daerah lainnya cukup jauh.

"Mobil ambulans Hi-Ace kosong saja seharga Rp520 juta. Lalu ditambah peralatannya bisa melebihi dari nilai mobil tersebut," tuturnya.

"Saya malah mau beli enam lagi jika perlu yang lebih mahal yang penting betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Karena itu kebutuhan, rumah sakit yang Rp250 miliar saja kita bangun," tambahnya.

Dirinya mempertanyakan tudingan peralatan ambulans tersebut yang dikatakan tidak lengkap. Menurutnya yang ada hanya penyangga leher dianggap tidak sesuai standar. Akan tetapi menurut dokter hal tersebut tidak menjadi masalah. Sehingga hal tersebut menurutnya hanya persepsi untuk menggunakan alat apa.

"Penyangga leher kalau tidak standar maka suruh ganti yang standar. Yang penting item yang kita beli itu ada. Kalau dibilang tidak lengkap yang mananya tidak lengkap, yang mananya tidak ada," tegas Midji.

Dikatakannya saat ini untuk membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari perbatasan ke Kota Pontianak harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Diantaranya fasilitas mobil yang digunakan harus memiliki toilet di dalam. Lalu kapasitas mobil yang sebelumnya 50 orang hanya boleh diisi 25 orang.

Kemudian terkait perubahan mekanisme pengadaan dari tander menjadi PL, menurut Sutarmidji hal tersebut berdasarkan perintah dirinya. Karena anggaran tersebut berasal dari dana refocusing untuk pandemi Covid-19 dengan kondisi darurat. Sehingga diperbolehkan untuk PL.

"Tunjukkan saya jika salah saya yang bertanggung jawab, saya yang memerintahkan kepala dinas untuk melakukan penunjukan langsung," kata Midji.

Midji menyebutkan awalnya Kepala Dinas Kesehatan tidak menginginkan PL, melainkan tetap dengan tander. Akan tetapi dirinya meminta untuk dilakukan konsultasi dengan auditor internal. Kemudian diperbolehkan untuk melakukan PL.

Dirinya mengungkapkan sebelum dilakukan penunjukan langsung telah melakukan konsultasi dengan auditor internal. Pihak auditor internal telah memperbolehkan untuk dilakukan penunjukan langsung. Menurutnya jika terdapat kerugian negara maka harus ada tahapan audit terlebih dahulu.

"Apapun itu menjadi tanggung jawab saya sebagai Gubernur, yang penting saya tidak menerima uang apapun, tidak ada terima fee apapun, tidak ada mark up apapun," jelasnya.

"Saya pastikan kalau dari korupsi ini tidak, kalau misalnya terkait prosedur yang berubah dari tander menjadi penunjukan langsung saya yang minta, setelah konsultasi dengan auditor internal diperbolehkan," tutupnya.

Sebelumnya secara terpisah, Kepala Kejati (Kajari) Kalbar Dr Masyhudi memastikan akan menindak tegas semua pihak - pihak yang menyalahgunakan dana penanggulangan Covid 19.

"Jangan sampai main - main dalam pengelolaan keuangan negara ini, perintah pimpinan kami tidak akan mengkriminalisasi, ada diskresi, bila selamanya untuk warga malah kita dorong, namun bila ada yang main - main, maka akan kami tindak tegas," tegas Masyhudi, Senin (18/10).

Kejaksaan dalam mengawasi proses anggaran Covid 19 tegas Masyhudi, telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Perbendaharaan Negara agar Anggaran Covid-19 benar - benar dapat terserap secara optimal.

Untuk itu, Masyhudi mengajak seluruh masyarakat bersama - sama memantau penggunaan uang negara yang diperuntukkan sebagai penanggulangan Covid-19.

"Saya minta tolong seluruh elemen masyarakat agar ikut memantau penggunaan uang negara ini, seperti pesan Pak Presiden, Setiap rupiah uang negara, anggaran yang ada, harus digunakan untuk kemanfaatan masyarakat," tegasnya.

Diduga Bermasalah Sejak Awal

Terlalu dini apabila membantah bahwa pengadaan mobil transport ambulance infeksius di Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar tersebut tidak bermasalah. Pasalnya, berdasarkan dokumen-dokumen dan temuan yang ditelusuri Suara Pemred menunjukan pengadaan itu banyak kejanggalan sejak awal.

Dugaan penyimpangan anggaran pengadaan mobil ambulance ini bermula dari adanya salinan Surat Undangan Klarifikasi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar terhadap salah satu pihak terkait yang didapat Suara Pemred.

Surat dengan Nomor R-488/O.1.3/Dek.1/092021 tanggal 20 September 2021 itu diteken Asisten Intelijen Kejati Kalbar dan berisi undangan terhadap salah satu pihak tersebut untuk memberikan klarifikasi pukul 09.00 Wib, 29 September 2021 di ruang Bidang Intelejen Kejati Kalbar.

“Agar membawa dokumen/data terkait permasalahan tersebut di atas,” begitu tertulis cacatan dalam surat tersebut.

Dari surat ini, Suara Pemred kemudian menelusuri dokumen lain yang memperkuat dugaan penyimpangan anggaran pengadan tersebut. Dirunut dari awal, proyek yang menggunakan anggaran dari APBD Provinsi tahun 2021 ini dimulai dari adanya enam perusahaan yang mengajukan penawaran.

Setelah proses yang berbelit-belit seperti yang Suara Pemred beritakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar kemudian menunjuk dua perusahaan sebagai penyedia. Di antaranya PT Ambulans Pintar Indonesia (API) dan CV Cahaya Kurnia Mandiri (CKM).

Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar menunjuk dua penyedia ini untuk masing-masing enam unit mobil ambulans berspesifikasi transport infeksius dengan acuan yang telah tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan tersebut. Saat itu, penawaran yang diajukan PT API sebesar Rp1,2 miliar per unitnya. Sementara CV CKM sendiri mengajukan penawaran seharga Rp1,1 miliar.

Setelah ditetapkan sebagai penyedia lewat mekanisme PL dari Dinas Kesehatan, CV CKM ternyata melakukan penawaran kembali dengan harga per unitnya sebesar Rp982 juta.

Angka ini tertera dalam dokumen penawaran harga oleh CV CKM tertanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama CV CKM, Krisna Maulana yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Harisson.

Dalam perjalanannya, tepat pada tanggal 1 September 2021 CV CKM tersebut kembali lagi melakukan penawaran dengan harga Rp880 juta per unit. Harga inilah yang disetujui oleh Dinas Kesehatan Kalbar, dengan bukti adanya surat kontrak tertanggal 24 Agustus 2021.

Surat itu ditandatangani oleh Harisson sebagai Penyedia Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur Utama CV CKM, Krishna Maulana.

Hal yang sama juga dilakukan oleh PT API Semula, perusahaan ini melakukan penawaran sebesar Rp1,2 miliar untuk setiap unit ambulance yang tertera dalam dokumen penawaran nomor 07/01/API-SPHAC/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021. Belakangan, berubah menjadi Rp880 juta per unitnya.

Usai menandatangani kontrak kerja, dua perusahaan ini mulai menyediakan 12 unit ambulance tersebut. Enam disediakan oleh PT API, dan sisanya oleh CV CKM. Seluruh kendaraan ini dibeli lewat satu pintu, melalui ATPM Toyota Pusat yang kemudian didisposisi kepada Auto 2000, Jalan Ahmad Yani, Pontianak.

Celakanya, meski dibeli di tempat yang sama, namun menurut sumber Suara Pemred pihak Auto 2000 sempat kaget lantaran mobil yang dibeli dua perusahaan ini terdapat spesifikasi yang berbeda.

“Auto 2000 kaget dengan mobil ambulans yang dibeli. Ada perbedaan spesifikasi antara mobil yang dibeli PT Ambulans Pintar Indonesia dengan CV Cahaya Kurnia Mandiri,” kata sumber Suara Pemred.

Namun, pengadaan itu tetap berlanjut. Sebanyak 12 mobil tersebut diambil oleh para penyedia, dan disimpan di tempat masing-masing dua perusahaan ini. Sebelum dilakukan penyerahan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama, Erma Yulianti melakukan pemeriksaan.

“Hasil pemeriksaan itu, dinyatakan sesuai dengan spesifikasi,” kata sumber Suara Pemred.

Tidak sampai di situ, ternyata sebelum adanya pengecekan dari PPTK, PT API sudah dibayar lunas oleh Dinas Kesehatan Kalbar sebesar Rp5.082.000.000 untuk enam unit mobil ambulans. Namun tidak untuk CV CKM. Perusahaan ini diduga belum menerima pembayaran dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar hingga saat ini.

Jika mengacu pada dokumen kontrak, hal ini merupakan pelanggaran. Pasalnya, pelunasan pembayaran pengadaan mobil semestinya dilakukan selama 30 hari masa kerja, terhitung sejak kontrak itu dibuat.

Meski sudah dibayar lunas, namun enam mobil ambulance yang disediakan oleh PT API diduga tidak memenuhi spesifikasi sesuai Pedoman Teknis Abulance yang ditetapkan oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2019, dan KAK pengadaan tersebut.

Terdapat sejumlah alat dan spesifikasi yang dihilangkan oleh perusahaan ini. Di antaranya penunjang karoseri transportasi infecsius, yakni Air Pulrifier System yang mana di dalamnya harus dilengkapi dengan Hepa Filter dengan lima tahapan, terdiri dari pra-filter, filter HEPA, filter karbon, plasmawave, dan sinar UV yang tidak dipasang sesuai standar.

Selain itu, ambulans tersebut juga tidak dipasang rigit servical collad dewasa, berupa karet busa dan plastik berkualitas. Pengurangan spesifikasi ini patut dipertanyakan, apalagi mobil tersebut dibeli pada tempat yang sama, dan mengacu pada KAK yang sama.

“Faktanya, saat mobil itu dikeluarkan Auto 2000 terjadi perbedaan dengan mobil ambulans CV Cahaya Kurnia Mandiri,” kata sumber Suara Pemred.

Sebagai informasi, pengadaan 12 mobil ambulance dengan spesifikasi transport infeksius ini dialokasi menggunakan anggaran APBD Provinisi Kalbar Tahun Anggaran 2021. Dalam dokumen KAK tesebut, ditulis nilai pagu anggarannya sebesar Rp14.400.000.000 dengan total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp14.397.900.000. Kontrak  pengadaan ini dilakukan dengan jenis kontrak lumsum atau dibayar dalam satu kali tahap.

Suara Pemred mengkonfirmasi hal ini kepada pihak Auto 2000 Pontianak. Sales Executive Auto 2000 Pontianak, Erwin Hidayat mengatakan dirinya belum bisa memberikan keterangan apapun. Ia berjanji, pihak Auto 2000 Pontianak akan memberi penjelasan setelah ia berkoordinasi dengan pimpinannya.

“Besok saya koordinasi dengan atasan, mungkin nanti di kantor akan beri keterangan,” tutupnya saat dihubungi melalui telepon WhatApps.

Suara Pemred telah mengkonfirmasi hal ini kepada Direktur Utama CV CKM, Krishna Maulana. Namun, saat disinggung soal pengadaan mobil ambulance tersebut, Krisna hanya mengatakan ia tidak bisa memberikan keterangan apapun.

“Saya tidak bisa memberikan komentar itu. Silakan langsung ke sana saja,” kata Krisna tanpa menjelaskan apapun dan langsung mematikan sambungan telepon Suara Pemred.

Tindaklanjuti Laporan

Dikonfirmasi Suarapemred, Kasi C Intelijen Kejati Kalbar, Thoriq Mulahela mengatakan pihaknya memang telah menerima laporan, dan pengaduan terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan ambulans infeksius di Dinkes Kalbar.

"Sekarang sedang menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi kepada pihak terkait," kata Thoriq saat dikonfirmasi melalui via WhatApps, Senin (11/10) lalu.

Kata Thoriq, Kejati Kalbar telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap sebagian pihak yang diduga terlibat dalam pengadaan ambulans tersebut. Bukan hanya itu, pengecekan unit ambulans pun telah dilakukan beberapa hari lalu.

"Dua unit ambulans yang dilakukan pemeriksaan, termasuk dua penyedia juga sudah kita mintai klarifikasi,”jelasnya.

Namun begitu, Thoriq enggan berkomentar lebih jauh. Terutama terkait apakah Kepala Dinkes Provinsi Kalbar, dr Harisson MKes termasuk bagian pihak yang telah diperiksa.

"Silakan tanyakan ke yang bersangkutan (Harisson) langsung," tuturnya.

Suara Pemred menelusuri informasi soal pengadaan mobil ambulans infeksius ini. Pengadaan ambulans ini mulai diusulkan sejak Mei 2021 dengan merujuk Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 556/BPBD/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebanyak 12 mobil ambulans yang semestinya berstandar Covid-19 itu, dihibahkan oleh Pemprov Kalbar melalui Dinkes Provinsi Kalbar untuk RSUD Soedarso, RSU Yarsi, RSUD Sambas, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Melalui Dinkes Kalbar sebagai pengguna anggaran pengadaan ambulans, Pemprov Kalbar menggelontorkan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.400.000.000 dengan perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp14.397.900.000.

Per unit mobil ambulans tersebut diestimasikan sebesar Rp1 miliar lebih, dengan fasilitas yang disesuaikan standar pelayan kesehatan yang termaktub dalam Pedoman Teknis Abulance yang ditetapkan oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2019.

Selain itu, pedoman speksifikasi pengadaan juga mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang mana Kepala Dinkes Kalbar Harisson adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tersebut.

Dokumen KAK yang diperoleh Suarapemred itu menyebutkan, sasaran pengadaan ambulans ini agar terpenuhinya kebutuhan terhadap sarana dan prasaran pendukung penanganan Covid-19, berupa ambulans transportasi infeksius dengan sasaran 12 kabupaten/kota di Kalbar.

Dengan adanya sarana tersebut, diharapkan dapat memberikan pertolongan pada kasus kegawat daruratan yang cepat, tepat, efektif, efesien akibar penularan Covid-19, sehingga dapat mengurai kecacatan serta menekan angka kematian akibat keterlambatan dalam penanganan.

Pada awalnya, proyek pengadaan ambulans tersebut rencananya akan dilaksanakan dengan mekanisme Penunjukan Langsung (PL). Namun, menurut Inspektorat Kalimantan Barat menyatakan, bahwa proyek pengadaan ambulans harus melalui mekanisme lelang.

Berdasarkan petunjuk Inspektorat itu, Dinkes Kalbar melakukan tender proyek. Tercatat, saat itu lebih dari empat perusahaan yang mengikuti proses lelang. Dua di antaranya adalah CV Cahaya Kurnia Mandiri, dan PT Ambulance Pintar Indonesia (API).

Pada perjalanannya, sekitar Juli 2021, Dinkes Provinsi Kalbar kemudian membatalkan proses lelang, dan mengubah mekanisme pengadaan menjadi PL.

Dalihnya, pengadaan dengan mekanisme PL dapat mempercepat penanganan Covid-19, dan menaikkan serapan anggaran Covid-19 di Provinsi Kalbar. Dinkes Kalbar menjadikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai dasar hukum pengadaan ini.   

Di waktu yang sama, setidaknya ada enam perusahaan yang mengajukan penawaran PL. Beberapa di antaranya adalah PT Ambulance Pintar Indonesia (API), PT Bayu Fas Merapi, PT Prima Agung Medika, PT Andalas Prospek Indonesia, dan CV Cahaya Karunia Mandiri.

Dari proses PL itu, Dinkes Kalbar akhirnya menetapkan dua perusahaan, yaitu PT Ambulance Pintar Indonesia dan CV Cahaya Karunia Mandiri terpilih sebagai penyedia.

Terhadap dua perusahaan penyedia barang, Dinkes Kalbar melakukan kontrak kerja pada 23 Agustus 2021, antara Kepala Dinkes Provinsi Kalbar, Harisson selaku PPK.

Dalam Daftar Isian Pengguan Anggaran (DIPA) pengadaan ambulans tersebut terdapat dua kontrak. Kontrak pertama sebanyak 6 unit mobil dengan harga kontrak Rp5.042.880.000. Sisanya, dengan harga kontrak Rp5.280.000.000. Dengan adanya kontrak tersebut, dua perusahaan itu diwajibkan menyediakan mobil ambulance tranport infeksius selama 30 hari kerja.

Dari proses yang berbelit-belit itu, pada 30 Agustus 2021, akhirnya 12 mobil ambulans tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalbar ke sejumlah bupati dan Wali Kota Pontianak di Pendopo Gubernur Kalbar.

Celakanya, dari 12 mobil ambulans yang diklaim berstandar tranport infeksius tersebut, justru tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan berdasarkan Pedoman Menteri Kesehatan yang juga terlampir dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan itu.

Enam ambulans tersebut hanyalah jenis ambulance transport, dimana penyedianya adalah PT Ambulance Pintar Indonesia. Perusahaan ini diduga menghilangkan sejumlah spesifikasi yang semestinya ada.

Adapun yang dihilangkan adalah penunjang karoseri transportasi infecsius, yakni Air Pulrifier System yang mana di dalamnya harus dilengkapi dengan Hepa Filter dengan lima tahapan, yakni pra-filter, filter HEPA, filter karbon, plasmawave, dan sinar UV yang tidak dipasang sesuai standar.

Selain itu, ambulans tersebut juga tidak dipasang rigit servical collad dewasa, berupa karet busa dan plastik berkualitas.

"Saya tahu kondisi di dalamnya" kata sumber informasi Suarapemred.

Tidak hanya mengenai tidak sesuai standar, proses PL pengadaan mobil ambulans itu pun dianggap bermasalah. Terdapat dua kontrak kerja di dalam satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pengadaan mobil ambulans. 

"Apakah tidak bermasalah apabila dalam satu DIPA terdapat dua kontrak kerja. Ini harus diluruskan," ungkap Informan.

Penggantian Plafon Rekomendasi Jaksa

Penggantian lapisan plafon pada enam ambulans infeksius yang diadakan PT Ambulance Pintar Indonesia (API), merupakan rekomendasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar.

“Rekomendasi Kejati Kalbar terhadap enam ambulans transport infeksius yang diadakan oleh PT API adalah melapisi plafon ambulans, yang tadinya dilapisi dengan bahan beludru diganti dengan lapisan bahan sintetis kulit,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harisson, Senin (18/10).

Penggantian tersebut jelas Harisson, dimaksudkan agar nantinya mudah dalam pembersihan plafon. Termasuk, ketika akan melakukan disinfeksi plafon terhadap kemungkinan adanya virus atau bakteri yang menempel di plafon tersebut.

“PT API kemudian melapisi plafon ambulans di salah satu tempat bengkel variasi mobil di Pontianak,” ujarnya.

Selama dua hari, Sabtu-Minggu (16-17/10) dilakukan pengerjaan penggantian plafon. Sebab, plafon ambulans tipe Hi-Ace ini mulai dari langit-langit mobil sampai separuh dinding kiri dan kanan. Sehingga pengerjaannya mengharuskan aksesoris yang sudah ada di dalam mobil terpaksa dibuka terlebih dahulu. Peralatan tersebut kemudian akan dipasang lagi pada saat proses penggantian plafon selesai.

“Saya pastikan tidak tepat kalau dikatakan mobil ambulans itu kosong. Dalam kontrak masa pemeliharaan mobil ambulans ini selama 180 hari kalender, jadi PT API masih mempunyai tanggung jawab dalam pemeliharaan ambulans ini,” tegasnya.(sms/din/yun/tpk/dok)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda