Ponticity post authorBob 21 Januari 2023

Pemilihan Pengurus FKUB Kalbar Cacat Hukum, Kesbangpol Dinilai Lecehkan MUI, PWNU dan IAIN

Photo of Pemilihan Pengurus FKUB Kalbar Cacat Hukum, Kesbangpol Dinilai Lecehkan MUI, PWNU dan IAIN ILUSTRASI

PONTIANAK, SP - Pemilihan Ketua dan Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat dinilai cacat prosedural, karena dinilai terdapat manipulasi rekomendasi dari ormas keagamaan dan instansi pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalbar dinilai mengambil langkah yang salah pada pemilihan ketua dan pengurus forum gabungan dari sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan ini, dengan mengabaikan mandat usulan nama-nama anggota FKUB yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar Nomor: 95/MUI-KB/XII/2022 tertanggal 31 Desember 2022.

Diketahui, surat dan mandat MUI ini membatalkan surat mandat yang pertama Nomor: 82/MUI-KB/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022.

Wakil Ketua PWNU, Mukhammad Ridwan menerangkan ikhwal awal polemik ini terjadi, saat itu dikala MUI merilis surat mandat nama-nama calon anggota FKUB Kalbar. Namun, terdapat tiga nama yang menjadi sorotan, pasalnya tidak dipilih atas dasar rekomendasi dari ormas dan lembaga yang diwakilinya.

Lazimnya, nama-nama calon pengurus FKUB mesti berasal dari rekomendasi sejumlah ormas-ormas keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, Mathlaul Anwar, lembaga IAIN dan lainnya. Tiga nama kontroversi tersebut, ditetapkan dalam mandat MUI diklaimkan mewakili/atas nama PWNU Kalbar dan Kampus IAIN Pontianak.

"Namun, ormas dan lembaga tersebut membantah merekomendasikan yang bersangkutan untuk masuk ke kepengurusan FKUB Kalimantan Barat," ungkap dia kepada Suara Pemred.

Tak ayal, PWNU Kalbar dan Kampus IAIN Pontianak menyampaikan surat keberatan kepada MUI atas keluarnya mandat tersebut, dengan bunyi membatalkan atau mencabut tiga nama itu. Tiga nama tersebut 2 (dua) dibatalkan dan 1 (satu) diusulkan kembali karena ada rekomendasi sah dari IAIN Pontianak. Sekaligus MUI menyampaikan mandat yang sah berdasarkan rekomendasi dari Ormas Keagamaan Islam dan instansi IAIN.

Somasi tersebut juga disambut baik MUI dengan merilis surat mandat kedua, hasil revisi dan dengan memperhatikan rekomendasi sah dari PWNU Kalbar dan IAIN Pontianak.

"Surat mandat kedua ini ditandatangani oleh Ketua MUI dan Sekretaris. Berbeda dengan surat mandat pertama yang hanya diteken Ketua MUI," kata dia.

Anehnya, saat sidang pleno kedua tanggal 9 Januari 2022 proses pemilihan ketua telah mengabaikan mandat kedua MUI hasil perubahan. Kesbangpol justru mengusulkan Prof Ibrahim MA sebagai Ketua FKUB Kalbar terpilih dan Didi Darmadi sebagai anggota, pada keduanya telah dianulir/dibatalkan oleh MUI dalam mandat yang kedua seperti di atas. Artinya Kesbangpol berbasa-basi menerima surat mandat yang kedua.

"Padahal pasca pleno pertama, karena ada kisruh rekomendasi, MUI diminta memperbaiki atau merevisi mandat pertama. Diketahui, Prof Ibrahim tidak mendapatkan rekomendasi dari ormas atau lembaga manapun. Dari surat mandat MUI pertama, dia mengklaim dari perwakilan IAIN Pontianak, tetapi itu dibantah oleh oleh Rektor IAIN Pontianak dan surat mandat tersebut pun telah dibatalkan oleh MUI," jelasnya.

"Begitu juga Didi Darmadi. Dia mengklaim mewakili LP Ma'arif. LP Ma'arif yang mana, karena setelah terpilihnya pengurus PWNU Kalbar baru, di bawah kepemimpinan Rois Syuriah, KH.M. Ismail Ghofur dan Ketua Tanfidziyah Dr. KH Syarif, S.Ag. MA. belum ada terbentuk pengurus LP Ma'arif yang baru," tambah Ridwan.

Secara prosedural, mestinya Kesbangpol memperhatikan mandat MUI yang kedua, karena MUI sebagai lembaga yang mewakili gabungan dari sejumlah ormas keagamaan Islam. Menurut dia, ini bisa berbahaya dan bisa jadi sumber konflik antar umat beragama, karena Kesbangpol mengabaikan MUI yang notabene sebagai gabungan dari ormas keagamaan Islam.

"Jika Kesbangpol memperhatikan mandat yang baru dari MUI, mestinya Prof Ibrahim dianulir, karena dia telah menjadi produk prosedural yang tidak sah. Kalau di kondisi seperti ini, Kesbangpol terkesan memaksakan, dan bisa dipandang melecehkan MUI Kalbar. Sebagian teman-teman ada yang mengatakan, ini jelas melecehkan ormas dan MUI. Karena mandat MUI dan rekomendasi ormas keagamaan Islam tidak dianggap," tutur dia.

Untuk itu, dirinya mendesak Kesbangpol untuk menunda atau membatalkan usulan nama-nama tersebut, sebelum diserahkan ke Gubernur untuk kemudian disahkan.

"Alangkah baiknya, bila terjadi polemik atau konflik seperti ini, Kesbangpol bersikap profesional dengan memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi yg terbaru yang dikeluarkan oleh MUI," sarannya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi oleh Suara Pemred, Wakil Rektor IAIN Pontianak, Dr. Saifuddin Herlambang menyayangkan proses pemilihan ketua dan pengurus FKUB Kalbar yang dinilai bermasalah.

"Secara aturan ini jelas melanggar mekanisme yang ada, karena setiap nama pengurus mesti mendapatkan rekomendasi dari ormas keagamaan dan lembaga. Buktinya setiap calon menuliskan di bawah namanya institusi/organisasinya," terang Saifuddin.

Contoh adanya nama Prof Ibrahim, bahkan yang bersangkutan telah ditetapkan oleh Kesbangpol sebagai Ketua FKUB Kalbar padahal rekomendasi yang bersangkutan cacat hukum.

Sehingga, munculnya nama Prof Ibrahim sangat disayangkan oleh institusi IAIN Pontianak karena dianggap mencatut nama institusi secara ilegal.

"Dia (Prof Ibrahim) itu kan ASN di IAIN Pontianak, mestinya sebelum masuk ke surat mandat, secara etika birokrasi ASN dia wajib mengantongi ijin dari pimpinan untuk kemudian direkomendasikan. Ini sesuai dengan aturan sebagai seorang ASN. Tapi, faktanya ini tidak," terang dia.

Bahkan, hingga polemik ini muncul yang bersangkutan belum sama sekali berkomunikasi dan mengklarifikasi ke rektor IAIN pontianak.

"Bagaimana dia akan memimpin FKUB yang multi, untuk menyelesaikan hal seperti ini yg linier saja tidak bisa. Ini jadi tolak ukur juga," pungkas Warek IAIN Pontianak ini.

Cari Solusi Terbaik

Syamsul Hidayat dari salah satu perwakilan ormas Islam ketika dikonfirmasi membenarkan adanya kabar yang beredar bahwa terdapat beberapa nama yang mendapat surat mandat MUI untuk menjadi pengurus FKUB, namun belum mendapat rekomendasi dari ormas atau lembaga yang bersangkutan.

"Saya ikut menghadiri pleno pemilihan pengurus FKUB beberapa waktu yang lalu, karena kebetulan mendapat mandat dari MUI untuk menjadi calon pengurus FKUB," terang Syamsul.

Sejatinya, menurut dia, pengurus FKUB merupakan perwakilan dari ormas agama sesuai dengan aturan yang ada. Untuk ormas-ormas Islam yang terhimpun dan diwakili oleh MUI.

"Terkait bagaimana prosedur administratif MUI dalam mengeluarkan surat mandat, termasuk nama -nama yang diusulkan, dapat dikonfirmasi langsung kepada MUI," ujarnya.

Jika ada pihak yang berkeberatan dengan surat mandat MUI, maka dirinya menyarankan MUI untuk dapat melakukan tabayyun dengan pihak yang terkait, guna mencari solusi agar dapat dicarikan jalan tengahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Hermanus belum memberikan keterangan apapun ketika Suara Pemred mencoba mengklarifikasi melalui via pesan singkat WhatsApp mengenai adanya polemik pemilihan ketua dan pengurus FKUB. (bob)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda