Ponticity post authorKiwi 21 Juli 2021

Anam Garam Ditetapkan Tersangka, Tersangka Balik Melaporkan Bos Hotel G ke Polda Kalbar

Photo of Anam Garam Ditetapkan Tersangka, Tersangka Balik Melaporkan Bos Hotel G ke Polda Kalbar

 

PONTIANAK, SP - Dipicu soal parkir mobil di depan Kantor CV Intinavia, Jalan Sultan Muhammad Nomor 165, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Jumat (16/7) sekitar pukul 10.00 WIB, telinga kiri Gori Gunardi Gouw (60) terluka hingga berdarah.

Gori dianiaya oleh The Khoen Nam (74) menggunakan pistol gas warna hitam. Kejadian itu telah dilaporkan korban ke Polresta Pontianak dengan nomor laporan LP/B/596/VII/2021/SPKT/POLRESTA PTK KOTA/POLDA KALBAR, tanggal 16 Juli 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan.

Menindaklanjuti laporan itu, kepolisian kemudian melakukan penyelidikan. Polisi juga telah meminta keterangan korban dan melakukan pemeriksaan Visum Et-Revertum terhadap korban. Tak hanya itu, sejumlah saksi di lokasi kejadian juga telah dimintai keterangan.

Pelaku, The Khoen Nam telah ditangkap beserta barang bukti. Pelaku dikenakan Pasal 351 KUHP karena melakukan tindak pidana penganiayaan.

Meski melakukan penganiayaan menggunakan pistol, pelaku yang memiliki Surat Izin Penggunaan Senjata Peluru Karet Nomor SIPSPK/1714-S/VII/2020 hanya dipersangkakan Pasal 351.

Padahal, kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana.

Di lingkungan masyarat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Termasuk aturan lainnya, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

Baru-baru ini, status penahanan The Khoen Nam yang dikenal dengan nama Anam garam itu dipertanyakan masyarakat. Pasalnya dari informasi yang beredar, Anam hanya dikenakan tahanan rumah.

Banyak yang menilai penegak hukum pilih kasih atau tebang pilih, apalagi jika dibandingkan dengan Kasus Burung Bayan, Si Jumardi di Sambas.

Sang pengusaha garam dan minuman beralkohol itu juga dikabarkan keluar rumah, terbukti dari foto yang tersebar. Ia tertangkap kamera saat ke Bank UOB Kantor Cabang Pontianak, di Jalan HOS Cokroaminoto No. 266/A.

Saat dikonformasi, bahkan Suara Pemred ke rumahnya, Anam Garam tidak ada di rumah dan saat dihubungi via telepon, tidak menjawab.

Jika memang sudah menjadi tahanan rumah, mengapa Anam bisa keluyuran di luar rumah (tidak ditahan)?

Laporkan Korban

Kasus aksi koboi kakek 74 tahun, Khoen Nam memasuki babak baru. Belum selesai perkara yang ditangani oleh Polresta Pontianak, Khoen Nam diinformasikan melaporkan korbannya ke Polda Kalbar dengan laporan penganiyaan terhadap dirinya.

“Sekarang tersangka sudah membuat laporan ke Krimum Polda kalbar terkait penganiayaan terhadap dirinya,” ujar Rully, Rabu (21/7).

Kata Rully, berdasarkan kronogis kejadian menunjukkan bahwa sebelum terjadinya penganiyaan terhadap korbannya, Khoen Nam mendapat serangan dari korban bahkan sampai terjatuh.

Akibat serangan tersebut, hasil pemeriksaan, polisi mendapati sejumlah luka di tubuh pelaku. Seperti di kepala, dada dan tangan pelaku. Hal inilah yang mendasari pelaku juga membuat laporan ke Polda Kalbar.

Meski begitu, Rully mengatakan kasus yang ditangani Polresta Pontianak prosesnya tetap berjalan. Saat ini, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikeluarkan, dan dalam waktu dekat ini akan diserahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Diketahui, kasus ini dipicu soal parkir mobil di depan Kantor CV Intinavia, Jalan Sultan Muhammad Nomor 165, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Jumat (16/7) sekitar pukul 10.00 WIB, telinga kiri Gori Gunardi Gouw (60) terluka hingga berdarah. Dia dianiaya Khoen Nam (74) menggunakan pistol gas warna hitam.

Rully menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap, mengingat usia Khoen Nam yang sudah renta. Terlebih lagi, saat ini Kota Pontianak masih dalam zona merah.

“Tersangka tidak dilakukan penahanan mengingat tersangka sudah lanjut usia dan Pontianak juga saat ini zona merah,” tutupnya.

Harus Adil

Pengamat Hukum Kalbar, Ellysius Aidy, selain pasal penganiayaan, seharusnya pihak kepolisian harus juga mengenakan terkait pengguna senjata.

"Karena yang dilakukan oleh yang bersangkutan telah menyalahi penggunaan yang seharusnya. Hal ini untuk memberikan efek jera terhadap orang yang menggunakan senjata tidak pada tempatnya," paparnya.

Jangankan masyarakat umum, lanjut Aidy, pihak keamanan jika menyalahi penggunaan senjata juga bisa dikenakan hukuman. Jika tidak diambil tindakan maka akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.

Hukum seharusnya tidak tebang pilih sehingga harus dilakukan tindakan untuk penyalahgunaan senjata tersebut.

Pihak kepolisian harus bisa mengungkapkan asal senjata yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Pasalnya penggunaan senjata tersebut sudah menyalahi aturan yang berlaku.

"Terlebih pada saat sekarang masyarakat sudah trauma dengan kejadian tersebut. Apalagi kejadian tersebut dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat," ujar Aidy.

Sehingga harus dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian. Agar tidak menjadi preseden buruk bagi oknum lainnya. Walaupun senjata tersebut didapatkan secara resmi atau tidak.

Namun penggunaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan telah menyalahi aturan. Terlebih ada korban yang disebabkan oleh tindakan tersebut.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini ditambah aksi-aksi seperti ini akan semakin mengkhawatirkan. Sehingga harus ada upaya untuk menyelidiki secara tuntas terkait penyalahgunaan senjata yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

"Meskipun senjata boleh dimiliki pihak umum namun harus jelas kegunaan seperti olahraga," tuturnya.

Pihak kepolisian harus benar-benar jujur dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Pasalnya jika tidak dilakukan penindakan maka akan menjadi preseden buruk. Sehingga harus dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Salahi Aturan

Sekretaris Umum Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia (BAIN HAM) Kalbar, Ellysius Aidy, menyatakan, kepolisian harus bisa mengungkapkan asal senjata yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

Pasalnya penggunaan senjata tersebut sudah menyalahi aturan yang berlaku. Terlebih pada saat sekarang masyarakat sudah trauma dengan kejadian tersebut. Apalagi kejadian tersebut dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat.

"Sehingga harus dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian. Agar tidak menjadi preseden buruk bagi oknum lainnya," katanya.

Ellysius menyatakan, walaupun senjata tersebut didapatkan secara resmi atau tidak. Namun penggunaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan telah menyalahi aturan. Terlebih ada korban yang disebabkan oleh tindakan tersebut.

"Pada masa pandemi Covid-19 saat ini ditambah aksi-aksi seperti ini akan semakin mengkhawatirkan, yang bisa saja membuat masyarakat semakin khawatir," paparnya.

"Sehingga harus ada upaya untuk menyelidiki secara tuntas terkait penyalahgunaan senjata yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Meskipun senjata boleh dimiliki pihak umum namun harus jelas kegunaan seperti olahraga," lanjut Ellysius.

Kepolisian harus benar-benar jujur dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Pasalnya jika tidak dilakukan penindakan maka akan menjadi preseden buruk. Sehingga harus dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Selain pasal penganiayaan seharusnya pihak kepolisian harus juga mengenakan terkait pengguna senjata. Karena yang dilakukan oleh yang bersangkutan telah menyalahi penggunaan yang seharusnya.

"Hal ini untuk memberikan efek jera terhadap orang yang menggunakan senjata tidak pada tempatnya," katanya.

Jangankan masyarakat umum pihak keamanan jika menyalahi penggunaan senjata juga bisa dikenakan hukuman.

"Jika tidak diambil tindakan maka akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Hukum seharusnya tidak tebang pilih sehingga harus dilakukan tindakan untuk penyalahgunaan senjata tersebut," ungkap Ellysius.

Undang-Undang Darurat

Pengamat Hukum Kalbar, Ali Anafia menyatakan, seharusnya pelaku yang menganiaya dan penodongan menggunakan Pistol, harus dikenakan dua Pasal.

"Kecuali pelaku menganiaya memakai kayu baru pakai Pasal 351, tapi ini kan pakai Pusri jadi harus kena dua Pasal. Yaitu, Undang-Undang Darurat Tahun 1950 ayat 1, dan Pasal 351 KUHP ancaman hukuman 20 tahun penjara," katanya.

Tugas media menjadi pengawal yg netral, sehinggga penyajian berita dapat memuaskan pembaca. Setidaknya musti diusut kepemilikan senjata, apakah ijin senjata msh berlaku.

"Karena ijin pemegang senjata dengan jangka waktu harus diperpanjang dikeluarkan oleh Dir Intelkam Mabes Polri. Semoga Suara Pemred media yang diperhitungkan masyaratkat khsus kalbar, mampu menyajikan Berita Arogan ini dapat memberitakan kelanjutannya, bukan hanya 351 KUHP, tapi juga ttg kepemilikan senjata(UU Darurat), semoga," papar pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Pontianak ini.

Harus Transparan

Tokoh Muda Tionghoa, Candra Kirana juga menyatakan, beda pendapat dengan Ketua MABT, dalam hal ini Indonesia tidak memperbolehkan warga sipil memiliki senjata api. Kepolisian dan TNI adalah dua lembaga yang boleh memiliki senjata api.

Namun, senjata api boleh dimiliki sipil jika diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri. Izin tersebut dikeluarkan oleh kepolisian dengan memenuhi syarat-syarat khusus. Misalnya syarat menguasai senjata api dan syarat psikologis.

"Adapun syarat kedua bertujuan untuk mendeteksi apakah personal yang mengajukan kepemilikan senjata api dapat mengendalikan emosi," papar Candra.

Hal tersebut bertujuan agar senjata api tak digunakan secara sembarangan.

Jika seseorang sudah mendapatkan izin kepemilikan senjata api, namun menggunakannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti mengacungkan senjata untuk melakukan pengancaman padahal tidak dalam situasi membayakan diri, izin tersebut harus ditarik kembali.

Pasalnya, penggunaan senjata api tidak sesuai peruntukannya adalah tindakan penyalahgunaan izin atas kepemilikan senjata api. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal pidana pengancaman.

"Penyalahgunaan senjata api itu sifatnya administratif. Tetapi jika ada tindakan lain seperti mengancam ada hukuman lain," tutur pria yang berdomisili di Jakarta ini.

Kalau itu sebagai pengancaman terhadap nyawa orang lain, atau terhadap kebebasan orang lain dan itu ada tindak pidana sendiri dalam KUHP.

Senjata boleh digunakan apa bila terjepit dan mengancam posisi jiwanya.

Syarat kepemilikan senjata api yakni memiliki kemampuan atau keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, memiliki keterampilan dalam merawat, menyimpan, dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan, serta memenuhi persyaratan berupa kondisi psikologis dan syarat medis.

"Terdapat juga aturan terkait kepemilikan senjata api untuk kepentingan olahraga. Hal itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga," ujarnya.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Perkapolri 8/2012 disebutkan jenis-jenis senjata api olahraga, yaitu: senjata api; pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle); dan airsoft gun.

Senjata api tersebut digunakan untuk kepentingan olahraga (Pasal 4 ayat [2] Perkapolri 8/2012) seperti menembak sasaran atau target; menembak reaksi; dan berburu.

"Penyalahgunaan senjata api dapat kena sanksi berupa pencabutan izin kepemilikan senjata api hingga ancaman pidana," kata Chandra.

Dalam Pasal 9 UU 8/1948, setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin. Dalam hal ini yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya.

"Jadi dalam hal ini kepolisian harus memilah dan membedakan dimana pelanggaran delik umum dan delik aduan," katanya.

Bilamana ada penyelesaian secara kekeluargaan dari delik aduan yaitu laporan korban penganiayaan,Maka delik umumnya harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,yaitu penyalagunaan penggunaan senjata api dan mengancam nyawa orang lain.

Tidak boleh lantas langsung selesai begitu saja,karena untuk memberikan contoh edukasi kepada masyarakat lain yang memiliki izin kepemilikan senjata api tidak berlaku semena-semena dan mentang-mentang memiliki senjata api, sehingga ribut sedikit senjata api langsung dikeluarkan untuk menakuti atau mengancam orang.

"Jadi pertikaiannya bisa saja diselesaikan secara kekeluargaan,namun penyalagunaan kepemilikan senjata apinya tetap harus diproses secara hukum," kata Candra. (din/hd)

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda