Ponticity post authorBob 22 Januari 2023

Polemik Pemilihan Ketua dan Pengurus FKUB, Ini Jawaban Kesbangpol Kalbar

Photo of Polemik Pemilihan Ketua dan Pengurus FKUB, Ini Jawaban Kesbangpol Kalbar ILUSTRASI

PONTIANAK, SP - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat menyatakan proses pemilihan ketua dan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah sesuai mekanisme yang ditentukan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Kalbar, Hermanus kepada Suara Pemred terkait adanya polemik pemilihan ketua dan pengurus FKUB Kalbar yang dinilai cacat hukum atau prosedural, Minggu (22/1).

"Untuk kepengurusan FKUB Kalbar periode 2023- 2028 tetap berpedoman pada hasil rapat pleno pertama," kata Hermanus.

Ia menerangkan bahwa Rapat Pleno Pembentukan Pengurus FKUB Kalbar periode 2023-2028 sudah dilaksanakan sesuai Pergub No. 518 Tahun 2006 jo Pergub No. 29 Tahun 2013 tentang FKUB bahwa usulan pengurus FKUB disampaikan oleh enam lembaga keagamaan, yaitu MUI, KWI, PGI, WALUBI, PHDI, dan MATAKIN. Pada saat rapat pleno pertama, 13 Des 2022 semua lembaga keagamaan sudah menyampaikan usulan calon pengurus FKUB termasuk MUI sebanyak 12 orang yang sudah mengakomodir dari berbagai lembaga/ormas keagamaan, seperti NU, IAIN, Muhammadiyah, LP.Al-Ma' rif, BKMT, Pondok Pesantren.

"Sesuai mekanisme di internal MUI, atas dasar mandat usulan yang telah disampaikan kepada Gubernur melalui Kesbangpol telah dilaksankan rapat pleno," terang dia.

Berdasarkan hasil pemilihan oleh perwakilan enam lembaga keagamaan terpilih sebagai Ketua Prof. Dr. ibrahim MA, dari unsur IAIN Pontianak dan Didi Darmadi, S. Pdi, M. Lett, M.Pd dari Unsur LP. Al- Ma'arif sebagai anggota, bersama perwakilan lembaga keagamaan lainnya yang diakomodir dalam kepengurusan FKUB.

"Hasilnya sudah ditetapkan dalam Berita Acara (BA)," jelasnya.

Namun, dalam perkembangannya MUI melalui surat terbaru, tanggal 31 Desember 2022 menyampaikan usulan penggantian Prof. Dr. Ibrahim, MA dan Didi Darmadi, S. Pdi, M. Left, M. Pd, sebagai anggota/pengurus FKUB yang ditujukan kepada Kesbangpol, atas dasar tersebut Kesbangpol melalui surat balasan tanggal 3 Januari 2023 meminta kepada MUI untuk melengkapi usulan tersebut dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri atas nama kedua orang yang diusulkan.

Tapi sampai batas waktu yang ditentukan tanggal 6 Januari 2023, bahkan saat rapat pleno ke dua tanggal 9 Januari 2023 ternyata MUI tidak dapat menyampaikan dokumen tersebut, sehingga setelah mendengar saran, pendapat, masukan yang disampaikan oleh Kanwil Keagamaan Provinsi Kalbar, lima perwakilan lembaga keagamaan (PGI, KWI, WALUBI, PHDI, MATAKIN) termasuk MUI yang menyatakan akan menerima apapun hasil keputusan rapat pleno kedua.

"Sehingga disepakati dan ditetapkan bahwa surat MUI terkait usulan penggantian anggota/pengurus FKUB sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat diproses. Kesbangpol sudah minta kesediaan MUI untuk memfasilitasi hal ini," pungkas Hermanus. (bob)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda